Selasa , 21 November 2017
Home » Berita Foto » Kejaksaan Negeri Tanjungpinang Terima Berkas 2 tersangka Pembangunan Mesjid

Kejaksaan Negeri Tanjungpinang Terima Berkas 2 tersangka Pembangunan Mesjid

Kepala Seksi Tindak Pidana Khusus (Kasi Pidsus) Kejari Tanjungpinang, Maruhum, SH
Kepala Seksi Tindak Pidana Khusus (Kasi Pidsus) Kejari Tanjungpinang, Maruhum, SH.

Tanjungpinang,Sidaknews.com – Berkas dua tersangka kasus dugaan tindak Pidana Korupsi dana hibah pada pembangunan Mesjid Jamiatul Aula kecamatan Teluk Sebong kabupaten Bintan dengan sumber dana dari apbd tahun 2011-2012 senilai Rp.1,6 miliar, pihak Kejaksaan Negeri (Kejari) Tanjungpinang sudah menerima pelimpahannya dari tim penyidik Polres Bintan,Jumat tadi siang.(11/7)

Kedua tersangka tersebut, yakni Yusrizal Efendi selaku Ketua Yayasan Al Anshar yang menerima dana hibah untuk pelaksanaan proyek pembangunan Masjid Jamiatul Aula dari Pemerintah Kabupaten Bintan, serta Zainal Arifin sebagai Wakil Ketua merangkap Bendahara.

Pelimpahan berkas kedua tersangka tersebut dilakukan penyidik Sat Reskrim Polres Bintan ke tim penyidik Tindak Pidana Khusus (Pidsus) Kejari Tanjungpinang. Kedua tersangka tiba di Kantor Kejari Tanjungpinang, sekitar pukul 1300 WIB melalui pengawalan yang ketat dari anggota Polres Bintan

Setiba di ruang penyidik Kejari Tanjungpinang, kedua tersangka kemudian kembali diperiksa untuk diambil identitas, serta penandatangan berita penahanan yang dilakukan jaksa, sebelum dititipkan di Rumah Tahanan (Rutan) kelas I Tanjungpinang, sekitar pukul 16.10 WIB, tanpa didampingi oleh pengacara sebagaimana layaknya proses penanganan kasus dugaan korupsi selama ini.

Ketika digiring petugas jaksa, tampak beberapa keluarga kedua tersangka juga ikut mengantarkan mereka ke Rutan mengunakan kendaraan mereka masing-masing menggiring mobil tahanan Kejari Tanjungpinang.

Saat dikonfirmasi sejumlah wartawan, tidak satu pun terucap kata dari mulut kedua tersangka. Mereka hanya terlihat pucat, sambil melontarkan senyum ketakutan.

Pelaksanaan penyelidikan dan penyidikan perkara dugaan korupsi dana hibah pembangunan Masjid Jamiatul Aula di Kecamatan Teluk Sebong tersebut, sebelumnya dilakukan oleh Satreskrim Polres Bintan atas laporan dari salah satu elemen masyarakat.

Kepala Seksi Tindak Pidana Khusus (Kasi Pidsus) Kejari Tanjungpinang, Maruhum SH menjelaskan, berdasarkan berita acara pemeriksaan (BAP) dari Polisi serta hasil penelitian berkas yang dilakukannya, didapati dugaan kasus korupsi itu bermula, adanya pelaksanaan pembangunan masjid yang dilakukan oleh Yayasan Al Anshar selaku penerima dana hibah dari Pemerintah Kabupaten Bintan tahun 2011 sebesar Rp200 juta.

Kemudian pada tahun 2012 Pemkab Bintan kembali digelontorkan dana hibah dari APBD Bintan sebesar Rp340 juta. Ternyata dalam pelaksanaanya, laporan pertangungjawaban pengunaan dana hibah tidak dapat dibuat.

“Hal yang yang paling fatal, bahwa Yayasan Al Ansar juga tidak terdaftar di Kesbangpol Kabupaten Bintan,”ucap Maruhum.

Terdakwa disangka membuat surat atau laporan fiktif dalam pengerjaan pembangunan masjid itu. Surat laporan itu dibuat-buat sendiri. Anggaran pembangunan masjid itu Rp1,16 milliar dan kerugian negaranya sekitar Rp147 juta.

Saat pemeriksaan terhadap sejumlah saksi dilakukan oleh polisi, para pelapor mengaku sempat mendapatkan tekanan dari sejumlah pejabat Bintan, yang langsung mendatangi sejumlah pelapor dan meminta agar mencabut laporan polisi terkait dugaan korupsi dana pembangunan Masjid Jamiatul tersebut

“Dalam kasus ini, kedua tersangka paling bertanggung jawab dalam pengelolaan dana hibah untuk pembangunan mesjid Sebong, di Bintan,” ungkap Maruhum.

Lebih lanjut Maruhum mengatakan, atas pelimpahan tahap dua kedua tersangka tersebut dari pihak Polres Bintan, maka pihaknya segera menunjuk Jaksa Penuntut Umum (JPU) yang akan menangani perkara tersebut di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Tanjungpinang.

“Dalam kasus ini, penyidik sudah memeriksa sebanyak 51 orang saksi. Saksi paling banyak, tukang dan warga yang mengerjakan pembangunan masjid itu. Ada sekitar 25 orang tukang yang dijadikan saksi, ditambah dua saksi ahli dari BPKP dan DKPP.

Disamping itu, kita juga sudah mengamankan barang bukti berupa uang sebesar 383.695,600, sebagai uang yang belum dipergunakan oleh tersangka untuk pelaksanaan proyek tersebut,”ungkap Maruhum

Dugaan korupsi yang dilakukan kedua tersangka, berdasarkan barang bukti yang diamankan yakni membuat laporan fiktif yang tidak bisa dipertangunggjawabkan. Perbuatan kedua tersangka tersebut dapat dijerat sesuai pasal 2 junto pasal 3 junto pasal 9 Undang-undang tentang tindak pidana pemberantas korupsi.(Sn)

Check Also

Lima Unit Ruko Ludes Terbakar, Polisi Police Line Lokasi

Lhokseumawe, sidaknews.com – Lima unit bangunan semi permanen ludes terbakar di Jalan Merdeka Timur, Mon …

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *