Home » Berita Foto » Kejari Tanjungpinang Tolak Lagi Berkas Dedy Chandra

Kejari Tanjungpinang Tolak Lagi Berkas Dedy Chandra

LSM-ICTI Menilai, ada keraguan penyidik Polres Tanjungpinang untuk menetapkan tersangka lainnya, Patut dipertanyakan. 

Kajari Tanjungpinang
Kajari Tanjungpinang. Saidul Rasli,SH

Tanjungpinang,Sidaknews.com – Tim penyidik Kejaksaan Negeri Tanjungpinang lagi  mengembalikan berkas dugaan korupsi pengadaan lahan untuk unit sekolah baru di Tanjungpinang dengan tersangka Dedy Chandra kepada penyidik Polres Tanjungpinang. Sudah 5 kali berkasnya dikembalikan.

Pengembalian berkas dikarenakan penyidik Kejari menilai masih belum lengkap (P19). Beberapa perbaikan masih harus dilengkapi oleh penyidik Polres Tanjungpinang sebelum berkas Berita Acara Pemeriksaan (BAP) atas nama tersangka Dedi Candra tersebut.

“Hasil penelitian yang sudah kita lakukan terhadap penyerahan berkas tersangka Dedi Candra yang dilakukan oleh penyidik Sat Reskrim Polres Tanjungpinang sejak, Kamis, (5/6) lalu, ternyata masih terdapat beberapa hal lagi yang perlu diperbaiki dan dilengkapi lagi,” ungkap Kepala Kejari Tanjungpinang Saidul Rasli Nasution didamping Kasi Pidsus, Maruhum SH serta tim penyidik lainnya, Kamis (12/6).

Lebih lanjut, Saidul maupun Maruhum belum bisa memberikan penjelasan lebih rinci tentang perbaikan yang harus dilengkapi pihak penyidik polisi.

“Yang jelas, perbaikan BAP tersangka Dedy Candra hanya menyangkut beberapa pokok materi saja, sehingga perlu dilengkapi kembali,” ucapnya.

Berdasarkan informasi di lapangan, sedikitnya ada 5 poin petunjuk lagi yang harus dilengkapi penyidik Polres Tanjungpinang, sebelum berkas tersangka Dedi Candra tersebut dinyatakan lengkap (P-21) oleh pihak Kejari Tanjungpinang.

Lima petunjuk yang masih perlu dilengkapi penyidik pembantu Sat Reskrim Polres Tanjungpinang tersebut diantaranya menyangkut pasal 55 ayat (1) ke (1) KUHP kedalam berkas tersangka Dedi Candra. Artinya, Polisi harus memasuki nama-nama tersangka lain yang diduga terlibat, terutama sejumlah anggota Tim 9 pengadaan lahan untuk USB tersebut.

Disamping itu, penyidik Polisi juga melakukan penyitaan terhadap Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) untuk pembebasan lahan USB yang menjadi permasalahan, termasuk penyitaan terhadap kekayaan tersangka Dedi Candra yang diperkirakan sebesar kerugian negara senilai Rp3 miliar.

Hal lain, penyidik polisi juga harus melakukan penyitaan harga perkiraan sementara (HPS) terhadap rencana pembebasan lahan USB di Kelurahan Pinang Kencana yang membuka lahan seluas 1 hingga 2 hektar dengan harga Rp3 miliar.

Disamping itu, jaksa juga meminta agar penyidik polisi melakukan penyitaan terhadap akta jual beli untuk pengadaan lahan USB tersebut, tertanggal 11 Agustus 2009 dan dua buah akta jula beli tertanggal 30 April 2009. Hal lain, penyidik Polisi juga harus menyanyakan kepada saksi Wan Samsi selaku ketua tim penetapan harga ganti rugi atas pengadaan tanah untuk pembangunan USB.

“Semua petunjuk sudah jelas semuanya kita sampaikan kepada penyidik Polisi yang menyangkut tentang perkara dugaan korupsi atas nama tersangka Dedi Candra tersebut untuk dilengkapi dan diperbaiki,”ucap Maruhum.

Menyikapi pengembalian berkas tersangka Dedi Candra dari Jaksa penyidik ke penyidik Polisi tersebut, Ketua LSM Kepri Coruption Wacth (KCW) Laode Kamarudin serta Ketua Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Investigation Corruption Transparan Independen- Nongoverment (ICTI-Ngo) Kepri, Kuncus menduga adanya dugaan ketidak telitian dari penyidik Polres Tanjungpinang dalam menangani dugaan korupsi USB tersebut.

“Kita berharap agar pihak penyidik Polisi lebih serius lagi dalam menangani dugaan korupsi USB ini, sehingga berkas tersangka Dedi Candra itu tidak lagi berlarut-larut seperti saat ini,”ucap Kuncus dan juga Laode.

Kuncus menyebutkan, bahwa sebanyak 9 orang yang masuk dalam tim 9, sebagai penentu dan penetapan pemebebasan pengadaan lahan Unit Sekolah Baru (USB) di Tanjungpinang, layak untuk ditetapkan sebagai tersangka, karena berkaitan dengan Dedi Candra yang sudah ditetapkan sebagai tersangka sebelumnya.

“Kita menilai, dugaan korupsi yang dilakukan oleh Dedi Candra tersebut sifatnya tidak sendiri, melainkan adanya dugaan persengkongkolan bersama secara berjemaah untuk menghabiskan uang negara secara ilegal. Hasil pengamatan kami, setidaknya sebanyak anggota 9 tersebut sudah layak untuk dijadikan tersangka,”ucap Kuncus.

Menurut Kuncus, penetapan tim 9 pembebasan lahan tersebut sebagai tersangka, juga sejalan dengan salah satu petunjuk yang diberikan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kepada penyidik Polisi dan Jaksa dari hasil koordinasi supervisi sebelumnya, untuk memasukan pasal 55 KUHPidana, sebagai orang yang diduga ikut serta terlibat melakukan tindak pidana yang dapat merugikan keuangan negara.

“Dari petunjuk tentang pasal 55 KUHPidana yang diberikan KPK tersebut sudah jelas. Artinya, selain Deddy Candra, penyidik juga harus ada tersangka lain yang diduga ikut terlibat. Setidaknya sebanyak 9 orang yang masuk dalam tim 9 tersebut, layak untuk dijadikan tersangka,” ungkap Kuncus.(Red)

Check Also

Data informasi gempa dari BMKG Medan.

Pasca Gempa 5,6 SR, Aktivitas Warga Kota Medan Kembali Normal

Medan, sidaknews.com – Gempa yang baru saja mengguncang Kota Medan pada Senin, 16 Januari 2016 …

Tinggalkan Balasan

Alamat surel Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Anda dapat menggunakan tag dan atribut HTML: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>