Selasa , 28 Maret 2017
Home » Berita Foto » Kekayaan Timah di Karimun hanya dinikmati para penguasa

Kekayaan Timah di Karimun hanya dinikmati para penguasa

inilah kapal penyedot Timah di Perairan karimun.
inilah kapal penyedot Isap Timah di Perairan karimun, Kepulauan Riau.

KARIMUN,Sidaknews.com – “Masyarakat sekarang sudah susah, mencari ikan pun di depan laut kita susah. Sudah lah tidak ada lagi dana CD, jadi kemakmuran rakyat macam apa yang mau dibuat.

Kami semua masyarakat Telaga Tujuh mendukung Nurdin Basirun jadi Bupati dan kami memilih anda, dengan harapan agar kehidupan kami semakin makmur,  kami menghargai sosok Nurdin tapi pihak perusahaan tidak menghargai kami selaku pendukung anda.

Dengan kata lain mereka pun tidak menghargai pemimpin kami. Jadi tolong kami yang telah memberikan dukungan kepada anda,” kata demonstran lainnya.

Ketua Komisi III DPRD Karimun Zainuddin Ahmad melalui surat nomor: 01/Kom.III/X/2014 kepada pimpinan DPRD Karimun mengatakan, permintaan penghentian tambang timah laut tersebut berdasarkan laporan masyarakat serta tinjauan lapangan dan hasil kunjungan kerja ke PT Timah Tbk di Bangka Belitung pada 28-30 Oktober 2014 lalu.

Salah satu Timah batangan yang pernah ditangkap kanwil Bea Cukai Karimun.
Salah satu Timah batangan yang pernah ditangkap kanwil Bea Cukai Karimun.

“Ada empat alasan kenapa kami meminta agar tambang timah laut dihentikan sementara, pertama kontribusi untuk daerah Kabupaten Karimun tidak memberikan nilai tambah. Kemudian, ekosistem lingkungan laut yang hancur dan tidak mengindahkan keamanan lingkungan,” tutur politisi Partai Gerindra yang kerap dipanggil Capt Din,.

Selanjutnya, masih kata Capt Din, masalah yang cukup krusial adalah pasokan bahan bakar minyak (BBM) untuk kapal isap produksi (KIP) mitra dengan PT Tambang Timah disinyalir menyalahi aturan. Lalu, penempatan tenaga kerja asing (TKA) di kapal isap produksi tersebut telah melanggar UU no 13 tahun 2004 tentang ketenagakerjaan.

“Demi terciptanya lingkungan yang kondusif dan usaha yang taat aturan, maka kami meminta kepada pimpinan DPRD Karimun untuk mendesak Bupati Karimun agar menghentikan sementara semua kegiatan perusahaan tambang timah laut di Kabupaten Karimun ini,” tutut Capt Din lagi.

Panglima LMB Datuk Azman Zainal ketika di konfirmasi di Lucky cake menilai  tambang timah di laut memang sudah banyak memberikan mudarat ketimbang manfaatnya. Masyarakat nelayan tradisional yang hidup dengan melaut di lokasi tambang merasakan betul dampak dari kegiatan tambang itu, sementara kontribusi yang dihasilkan dari tambang timah laut masih jalan di tempat. Jamaluddin, mengingatkan pemberi izin kuasa pertambangan bisa dipidana bila menyalahgunakan kewenangan dan atau izin yang diterbitkannya bertentangan dengan undang-undang.

Selain itu Datuk panglima ini menilai Ketentuan itu terdapat dalam pasal 165 UU No. 4 tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara, pemberi izin usaha pertambangan (IUP) dengan ancaman pidana kurungan paling lama dua tahun dan denda paling banyak Rp. 200 juta, katanya.

Munculnya keresahan dan keluhan dari sejumlah nelayan tradisional yang mengaku terkena dampak negatif dari kegiatan penambangan timah swasta di perairan Kabupaten Karimun, bisa dijadikan sebagai informasi awal bagi penegak hukum untuk menyelidik proses pemberian IUP.

“Kuat dugaan munculnya keresahan dan keluhan nelayan tersebut akibat pemberian IUP mineral di perairan Kabupaten Karimun tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan asal jadi,” tuturnya.

Dia memaparkan berdasarkan informasi yang diperolehnya hampir seluruh perairan di Pulau Karimun Besar, Pulau Karimun Kecil dan Pulau Kundur telah dijadikan wilayah usaha pertambangan bijih timah.

Lebih jelas datuk ini mengatakan kekayaan timah di karimun  hanya di nikmati oleh para penguasa di karimun bukan di niikmati oleh masyarakat karimun pada umumnya,,”Saya lebih setuju Aktifitas tambang timah ini di hentikan untuk sementara waktu sampai ada kejelasan hukumnya dan bisa di pertanggung jawabkan,”terang Azman.(Udo)

Check Also

Gubernur Aceh, dr. H. Zaini Abdullah melantik dan mengukuhkan seluruh Kepala sekolah Menengah Atas (SMA), SMK dan juga Sekolah Khusus di jajaran Dinas Pendidikan Aceh dalam kegiatan yang berlangsung di Anjong Mon Mata, Banda Aceh, Senin (27/3/17).

Gubernur Aceh Kukuhkan 664 Kepala SMA/SMK

Banda Aceh, sidaknews.com – Gubernur Aceh, dr. H. Zaini Abdullah mengukuhkan sebanyak 664 Kepala SMA, …

Tinggalkan Balasan

Alamat surel Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Anda dapat menggunakan tag dan atribut HTML: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>