Rabu , 24 Mei 2017
Home » Berita Foto » Kembalikan Uang Negara Rp 1,5 M, Dua Terdakwa ini Divonis 18 Bulan Bui

Kembalikan Uang Negara Rp 1,5 M, Dua Terdakwa ini Divonis 18 Bulan Bui

terdakwa
Terdakwa Binsar Simanjuntak dan Firmansyah ketika menjalani persidangan di Pengadilan Tipikor Tanjungpinang beberapa waktu lalu. Foto: dok 

-Kasus Korupsi Proyek Faspel Internasional Tanjung Berakit Bintan

Tanjungpinang, sidaknews.com – Meski mengembalikan kerugian negara akibat ulahnya, Binsar Simanjuntak dan Firmansyah, terdakwa kasus korupsi tetap divonis majelis hakim sama yakni selama satu tahun dan enam bulan penjara.

“Atas perbuatannya, para terdakwa dijatuhi hukuman selama satu tahun dan enam bulan penjara dengan perintah terdakwa tetap ditahan,” ujar majelis hakim yang dipimpin Parulian Lumbantoruan membacakan amar putusannya pada persidangan di Pengadilan Tipikor pada PN Tanjungpinang, Senin (19/1).

Hakim menilai kedua terdakwa terbukti bersalah dalam kasus korupsi proyek pembangunan Fasilitas Pelabuhan (Faspel) Internasional Tanjung Berakit, Kabupaten Bintan tahun anggaran 2010-2011 dari APBN dengan pagu dana senilai Rp22,5 miliar.

Binsar Simanjuntak, merupakan kontraktor pelaksana proyek dan Direktur PT.Siman Eranesia Ardres Plan, sedangkan Firmansyah selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dari pelaksanaan proyek Faspel.

Selain hukuman badan, kedua terdakwa juga dikenakan hukuman denda Rp 50 juta subsider tiga bulan kurungan serta hukuman membayar uang pengganti kerugian negara untuk terdakwa Binsar Simanjuntak sebesar Rp 1,589 miliar sesuai dengan audit BPKP.

“Jika denda tersebut tidak dibayarkan, akan diganti dengan pidana penjara selama tiga bulan,” ujar Parulian sembari menambahkan jika uang pengganti kerugian negara telah dikembalikan terdakwa sebelum proses ini bergulir di persidangan.

Kedua terdakwa dinyatakan bersalah melanggar ketentuan pasal 3 ayat 1 jo pasal 18 UU Nomor 31 tahun 1999 sebagimana yang diubah dengan UU Nomor 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo pasal 55 KUHP.

Terhadap putusan tersebut, kedua terdakwa mengatakan pikir-pikir selama tujuh hari untuk menentukan sikap, begitu juga dengan jaksa Noviandri mengutarakan hal yang sama.

“Kita pikir-pikir dulu,” ujar Nirwansyah, penasehat hukum kedua terdakwa usai persidangan.

Modus operandi yang dilakukan terdakwa, sebagaimana putusan hakim pada pelaksanaan proyek Faspel dari Pemerintah Pusat melalui Satker Fasilitas Pelabuhan Laut Khusus Pulau Terluar Kementerian Perhubungan ini.

Jadwal pelaksanaan pekerjaan sedianya sudah selesai, namun PPK dan kontraktor pelaksana masih tetap melaksanakan pekerjaan dengan membuat adendum di luar dari aturan yang berlaku, Keppres 80 tentang pengadaan barang di pemerintah.

Disamping itu, tindakan terdakwa dalam pelaksanaan pekerjaan proyek faspel tersebut, didapati adanya manipulasi spesifikasi dan Rencana Anggaran Biaya (RAB) kegiatan proyek.

Selain itu, PPK dan kontraktor juga melakukan unsur melawan hukum atas adendum yang dilakukan, pada tujuh item kegiatan pekerjaan pada kegiatan proyek hingga merugikan keuangan negara.(Rindu Sianipar)

Check Also

Bupati Soekirman: Dengan Xpansi Kita Tunjukkan Kepedulian Pada Dunia Pendidikan dan Kelestarian Alam

*Pemkab Sergai Gelar Kegiatan Xpansi, Sergai, sidaknews.com – Bupati Serdang Bedagai (Sergai) Ir. H. Soekirman …

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *