Selasa , 28 Maret 2017
Home » Berita Foto » Kemerdekaan Indonesia Melenceng dari Cita-cita Perjuangan

Kemerdekaan Indonesia Melenceng dari Cita-cita Perjuangan

Ketua Legiun-Veteran Republik Indonesia Provinsi Kepulauan Riau (Kepri) H.Bakri Syukur BA
Ketua Legiun-Veteran Republik Indonesia Provinsi Kepulauan Riau (Kepri) H.Bakri Syukur BA

Tanjungpinang,sidaknews.com– Berkaitan dengan Hari Ulang Tahun Kemerdekaan Republik Indonesia ke-68 pada 17 Agustus 2013 ini, ketua Legiun-Veteran Republik Indonesia Provinsi Kepulauan Riau (Kepri) H.Bakri Syukur BA (83) menilai kemerdekaan Indonesia telah melenceng dari cita-cita perjuangan.

Selain melepaskan diri dari penjajahan, tujuan kemerdekaan Indonesia hasil perjuangan bersama rakyat yang di Proklamirkan Soekarno dan Bung Hatta, 17 Agustus 1945, sesungguhnya untuk memakmurkan rakyat dan memajukan kehidupan bangsa dan negara. 

“Tapi Bakri Syukur melihat fakta terbalik” kemerdekaan Indonesia saat ini justru menyejahterakan kehidupan pejabat yang berkuasa dalam pemerintahan pusat maupun daerah. Termasuk pejabat publik dari kalangan politikus, bersama pengusaha. “ Sedangkan rakyat, pada umumnya tetap kesilitan ekonomi” ujar Bakri kepada SH di kantor DPD Legiun-Veteran Provinsi Kepulauan Riau-Jl.Basuki Rahmat Tanjungpinang, pada beberapa hari yang lalu.

Ia juga mengungkapkan kurangnya penghargaan pemerintah bagi pejuang kemerdekaan, khususnya yang tergabung dalam Legiun-Veteran Republik Indonesia. Buktinya, kata Bakri, gaji bulanan yang diterima sebagai anggota Veteran saat ini baru Rp 250.000 perbulan. Menurutnya sangat tidak berarti dibanding nilai perjuangan selama konfrontasi melawan Belanda pada waktu menjajah Indonesia, banyak menelan jiwa pejuang dan rakyat.

Bakri Syukur menyebutkan dirinya sudah mengusulkan Rp 2 juta perbulan gaji atau honor tiap pejuang yang layak, pada munas Legiun-Veteran RI di Jakarta 7-11 Oktober 2012. Namun sampai sekarang, pemerintah belum merespon. Rata-rata Rp 250 ribu honor atau gaji yang diberikan bagi setiap anggota veteran di Provinsi Kepulauan Riau (Kepri), diakui Bakri tidak dapat menyejahterakan kehidupan 140 jumlah anggota veteran di Kepri.

Yang membuat hati Bakri miris, banyak pejabat negara dan pejabat publik yang duduk di lembaga legislatif, badan serta komisi pemerintahan, leluasa melakukan tindak pidana korupsi uang negara. Penyelewengan jabatan maupun penyimpangan tugas pokok serta fungsi, merusak tatanan negara atas pelanggaran undang-undang dan peraturan yang berlaku dalam sistem pemerintahan Indonesia. Ia mengatakan korupsi telah merambah dari hulu sampai ke hilir pemerintahan, padahal gaji dan tunjangan yang diberikan negara lebih dari pada cukup. “Tapi masih korupsi,” ucap Bakri heran.

Ia menyatakan pelaku korupsi harus dibasmi pemerintah secepatnya, agar jangan sampai merontokkan tatanan negara dan perbuatan itu tidak mewabah ke seluruh generasi muda. Perilaku aparatur negara yang semakin buruk, tambah Bakri, bukan lagi dianggap tabu atau bukan aib termasuk oleh masyarakat. Dampak degradasi moral itu kini telah mempengaruhi ahlak kalangan pelajar, banyak tidak bersikap sopan lagi. “Budi pekertinya hilang dan bebas takterkendalikan orangtua,” tukas Bakri pejuang kemerdekaan di daerah Padang Selatan- Sumterabarat itu. Ia aktif bertugas sebagai pejuang kemerdekaan Indonesia mulai 1 Januari 1946 sampai 30 Desember 1948, pangkat terakhir Sersan Mayor di Batalyon IX-Devisi Sumatera Tengah.

Laode Kamarudin warga Kota Tanjungpinang, Provinsi Kepri, menilai sama. Perilaku penyelengara negara telah menyimpang jauh dari cita-cita kemerdekaan. Lemahnya kepemimpinan pemerintah pusat dan pudarnya pamor Presiden SBY termasuk para kepala daerah, dimanfaatkan sebagian pejabat negara untuk korupsi dan aksi-aksi teroris merongrong kebhinnekaan tunggal ika bangsa Indonesia semakin jadi. Terutama, mengusik kebebasan beragama. Pemerintah sedang berkuasa diakui sangat lemah, jarang menindak para pelaku. Akibatnya, tindakan anarkis dan teror terus berkecamuk antar suku-ras dan agama.

Aktivis Lsm-anti korupsi di Kepri menilai para pejabat berkuasa saat ini semakin materialistik, memperkaya diri dan kelompoknya dengan cara menggerogoti uang negara. Sedangkan kehidupan rakyat pada umumnya semakin sulit, degradasi moral para oknum aparatur negara kini dianggap rakyat sebagai penjajahan kembali dari dalam negri sendiri.

Untuk memperbaiki keadaan, Laode maupun ketua legiun veteran Kepri menyatakan aparatur pemerintah dan rakyat harus kembali pada empat pilar utama. Iman teguh pejabat dan pegawai, amal tugas dan fungsi, ilmu yang tinggi serta berlandaskan Panca Sila dengan UUD 1945 sebagai dasar dan palasafah negara yang murni. (Redaksi)             

Check Also

Ketua Umum FSI Qalbun Salim (kanan) menyerahkan hasil penggalangan dana kepada Ketua FSLDK kepulauan Riau (kiri).

Peduli Somalia, FSI STIE Pembangunan Tanjungpinang Galang Dana

Tanjungpinang, sidaknews.com – Ucapan Terima Kasih yang sebesar-besarnya kepada seluruh Dosen, Mahasiswa di STIE Pembangunan …

Tinggalkan Balasan

Alamat surel Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Anda dapat menggunakan tag dan atribut HTML: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>