Minggu , 28 Mei 2017
Home » Berita Foto » Ketua LSM FGMK Minta Aking Saputra, SH, MKn Menjadi Karawang I

Ketua LSM FGMK Minta Aking Saputra, SH, MKn Menjadi Karawang I

Aking Saputra SH., MKn,
Aking Saputra SH., MKn, bersama ketua lSM FGMF (FORUM GABUNGAN MASYARAKAT KARAWANG)    Sutisna.

-Aking Saputra, lahir di Cinangoh, Kel. Karawang Wetan, tahun 1963, Sekolah di SD Negeri Kujang II (sekarang SDN Karawang Wetan), SMP N I Karawang, SMAN I Karawang, S-1 dan S-2 Fakultas Hukum Universitas Indonesia, pernah menjadi pedagang asongan, pelayan toko, kini sebagai notaris, pengusaha, tinggal di Jl. Tuparev Karawang.

Karawang,Sidaknews.com – Beberapa pimpinan Forum Gabungan Masyarakat Karawang(FGMK) menyambangi rumah Aking Saputra (AS), salah satu putra daerah Karawang yang berprestasi, di Jl. Tuparev Karawang, Sutisna pimpinan FGMK, menyampaikan kepada AS nama-nama beberapa kandidat Karawang 1 yang telah muncul ke publik.

Menurut Dian, sejauh pengamatannya, pada saat ini hanya pak Akinglah yang dinilai paling layak menjadi Karawang 1. Pak Aking Saputra adalah putra daerah yang dilahirkan di Kampung Cinangoh, Karawang Wetan, yang orang tuanya sejak zaman pendudukan Jepang sudah menjadi penduduk di Karawang. Kakek pak Aking adalah seorang pensiunan polisi yang terakhir bertugas di Karawang.

Karawang1aDian menyampaikan bahwa pada saat ini, Pak Aking adalah figur yang tepat menjadi pimpinan Karawang, putra daerah, lahir dan besar di Karawang, di SD, SMP, SMA terkenal sebagai anak jenius, juara umum sekolah.

Hidup sejak kecil prihatin, sekolah s-1 dan S-2 di Universitas Indonesia, yang bergengsi, menguasai hukum, politik, ilmu birokrasi, pengetahuan luas di bidang social, budaya, pertanian, infrastruktur, industri, dan agama, ahli ekonomi dan keuangan. Pak Aking telah membuktikan diri berkontribusi di Karawang walaupun hanya sebagai swasta.

Terhadap permintaan tersebut Aking mengomentari, “Ah, jangan terlalu berharap banyak lah kepada saya, jangan over estimate, nanti kecewa lagi, da aku mah apa atuh!, sitir Aking mencuplik lagunya Cita Citata.

Karawang1cBahwa banyak masyarakat Karawang mengenal Pak Aking sebagai pengusaha, Aking memberikan koreksi info kepada teman-teman yang bukan orang lama Karawang , maksudnya pendatang dan generasi di bawah saya, mereka tahunya Aking itu seorang pengusaha, itu salah.

Saya adalah lawyer, ahli hukum, keahlian saya sesuai kesarjanaan saya dan profesi saya selama 27 tahun berkarir di bidang hukum, lalu saya juga adalah jebolan sekolah wartawan dari IISIP Jakarta, seangkatan dengan Andy F. Noya dan Iwan Falls, sehingga saya juga berlatar belakang jurnalis dan aktivis dan sampai saat ini saya adalah aktivis.

“Cuma tidak banyak yang tahu, karena saya silent operation,  tidak ada yang tahu khan kalau saya ini sering ke kampung-kampung berkeliling, karena tidak banyak yang tahu wajah saya, orang hanya tahu nama dan tidak tahu wajah”/.

Karawang1dDi samping itu, dengan 11 bersaudara, network saya di Karawang sangat luas, kalau lebih tua, pasti orang itu temen orang tua saya atau teman kakak saya, kalau lebih muda, pasti orang itu teman adik saya. 11 anggota keluarga saya beserta sekian puluh keponakan, adalah lulusan SMPN I dan SMAN I Karawang. Tiga adik saya dokter berkiprah di Karawang, di Pindo deli, dll.

Atas pertanyaan Dian mengenai kriteria untuk menjadi Karawang 1, Aking menjelaskan bahwa sebenarnya sederhana, hanya 2: pertama: kemampuan teknis di segala bidang dan kedua: sifat amanah.

Menanyakan pendapat Pak Aking soal fenomena money politic dalam pilkada, pileg, maupun pilkades.

Aking menjelaskan bahwa masyarakat juga salah “meracuni” calon dengan permintaan uang, mengajukan diri menjadi tim sukses lalu meminta uang ke calon untuk pembiayaan, nyumbang tempat ibadah, nyumbang orang sakit, nyumbang sirtu buat jalan, itu salah besar!

“Tempat ibadah, jalan, jembatan dll adalah kepentingan umum yang harus dibiayai oleh duit publik! Bukan duit Bupati atau calon Bupati. Warga masyarakat yang mengharap calon memberikan sumbangan seperti itu, maaf saja, lebih baik tidak memilih. Tetapi, sebenarnya, masyarakat, kalau semua calon menutup diri tidak menebar uang, tentu masyarakat juga tidak bisa memaksa.

Kalau calon mengeluarkan pembiayaan berupa: biaya operasional alat peraga kampanye, biaya transport, pulsa dan makan dan honor orang-orang yang membantu calon, itu wajar . Kalau sumbangan, apalagi money politic, itu salah. Berikut wawancara singkat wawancara sidaknews.com dengan AS.

Sidaknews : Di Juli 2014, Anda tertangkap tangan dalam Operasi Tangkap Tangan (OTT) oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), sebagian orang mungkin berpendapat bahwa Anda itu tukang sogok, tentu negatif bagi Anda, apa penjelasan Anda?

AS : Kita samakan dulu ya istilah nyogok atau diperas!. Begini: dalam peristiwa OTT tersebut, saya mengajukan izin pembangunan Mal di Jalan Kertabumi bekas pabrik es Karawang, apakah ada aturan tata ruang atau lainnya yang dilanggar?

Tidak ada! Kalau kemudian izinnya diperlama, dan dikeluarkan isu macet di jembatan Jalan Tarumanagara, yang tidak ada kaitannya dengan lokasi saya di Jl. kertabumi yang tidak pernah macet, jadi saya ini warga tukang sogok ataukah warga yang harus dilindungi dan dikasihani? Asal tahu ya, dari zaman Jepang, keluarga saya sudah di Karawang, kota Karawang itu tempat main saya dari lahir dan saya sangat tahu dengan segala aturan tentang kota saya, lebih tahu daripada Anda yang pendatang baru.

Sidaknews : Apa pendapat Anda tentang rencana pembangunan pelabuhan Cilamaya dan bandara di Karawang?

AS :Pelabuhan Cilamaya adalah kebutuhan seluruh masyarakat di Jawa Barat, terutama Kabupaten Karawang, Bekasi, dan Purwakarta, dan keberadaan pelabuhan ini sangat bermanfaat bagi masyarakat, pengusaha, maupun pemerintah, jadi harus terwujud.

Saya mengamati bahwa kemampuan pejabat Karawang masih kurang memadai dan terkesan belum cukup menguasai masalah dalam berkomunikasi dan membina hubungan dengan Pemprov, Pemerintah Pusat, dan pengusaha terkait rencana pelabuhan ini. Saya kira kita mampu mewujudkan rencana ini, tentunya dengan bantuan seluruh stakeholders (pemangku kepentingan).

Kita tentunya menyadari bahwa konsep pembangunan pelabuhan ini tidak terhindar dari resiko mengurangi porsi tanah pertanian, namun hal itu bukanlah hal yang haram, yang penting kita meminimalisir konversi tanah pertanian menjadi non pertanian, antara lain dengan cara pembuatan jalan layang, karena dengan jalan layang, bangkitan pengembangan wilayah menjadi non pertanian hanya terjadi di titik-titik turun layang.

Saya juga sudah memikirkan bahwa pembangunan pelabuhan dan bandara akan memancing pendatang domestic maupun luar negeri ke Karawang, dan hal ini berpotensi adanya disharmoni antara kelompok penduduk asli seperti saya dengan orang asing atau pendatang, karena itulah kita sebagai pemerintah harus memiliki jurus antisipasi agar disharmoni ini tidak terjadi, atau setidaknya terjadi sesedikit mungkin.

Sidaknews : Karawang, Cikampek, Klari, Kosambi, Rengasdengklok dll sekarang sering macet, apa pendapat Anda?

AS : Pada prinsipnya, macet tidak bisa dielakkan karena bertambahnya kendaraan dan terbatasnya peningkatan ruas jalan, namun untuk situasi Karawang, selain penambahan ruas jalan dan perbaikan jalan (yang tentunya harus dianggarkan dan perlu dana besar), ada 2 hal yang sebetulnya bisa dilakukan untuk mengurangi kemacetan tanpa butuh enerji besar.

Pertama: pengaturan lalu lintas yang akurat dan perbaikan perilaku pengendara. Contoh yang sekarang terjadi saja: pengaturan satu arah untuk Jalan Kertabumi adalah tindakan keliru, Kertabumi itu jalan yang lebar dan tidak macet, titik macet yang ada hanya di ujung jalan belakang pasar, dengan dibuat satu arah, masyarakat menderita dan berputar-putar membebani jalan-jalan lain (dalam traffic management, hal ini disebut melakukan perjalanan semu).

Penempatan traffic light di kolong Flyover pabrik es juga keliru, karena frekuensi perlintasan di titik tersebut belum padat, keberadaan traffic light di situ justru malah memperlama dan membahayakan. Banyak pengaturan lain yang keliru, dan saya bisa jelaskan lebih detail kalau Anda atau pembuat kebijakan nurut ke saya.

Sidaknews : Apa pandangan Anda tentang angka Upah Minimum Kabupaten Karawang (UMK) yang tertinggi seluruh Indonesia, yaitu Rp 2.987.000 per bulan?

AS :Inilah yang saya sesalkan terhadap serikat buruh dan pemkab Karawang. Perlu Anda pahami ya bahwa konsep UMK adalah konsep “komunis”, apakah Anda sadar? Karyawan rajin, malas, jujur, tukang maling, disiplin, lalai, kerja teliti, kerja jorok, sama gajinya? Apa artinya itu? Itulah “komunis”, sama rata sama rasa.

Kalau ingin mensejahterakan karyawan, tingkatkan produktivitas. Otomatis upah naik tanpa memberatkan pengusaha, jangan memaksa pengusaha membayar karyawan mahal dengan cara demo, gembok pabrik, tutup jalan dll.

Sidaknews : Apa pandangan Anda tentang perizinan?

AS :Saya ingin mengoreksi birokrat dan masyarakat kita tentang perizinan, karena terkesan seperti telah terjadi kekeliruan atas konsep perizinan. Mereka menganggap bahwa warga atau pengusaha kalau melakukan sesuatu, misal membangun rumah atau membuka usaha wajib meminta izin dari penguasa.

Ini salah besar. Saya ingatkan, bahwa Gusti Alloh saja, nu boga dunya, teu nitah saya kudu make IMB! Naha maneh musyrik ngaleuwihan Gusti Alloh, alah batan ti Gusti Alloh. Nah, saya ingin memberikan pemahaman, bahwa sebagai pejabat, kita itu hanya pelayan masyarakat dalam rangka melindungi kepentingan umum, bukan sebagai sebagai raja dengan titah raja bahwa semua orang di Karawang kalau melakukan kegiatan harus izin saya… walah-walah ku hebat hebat teuing nya!

Saya contohkan izin apotik yang dikeluarkan oleh Dinas Kesehatan. Oleh karena kegiatan apotik itu berkaitan dengan nyawa manusia, maka pemerintah mengambil fungsi pengawasan apakah apotik ini ada apotekernya, asisten apotekernya, timbangan miligramnya (untuk meracik obat, jangan sampai dikira-kira karena timbangan milligram tidak tersedia), ada wastafel dan ketersediaan airnya supaya bekas racikan terdahulu dicuci sehingga tidak terjadi kontaminasi, ada lemari terkunci untuk mencegah penyalahgunaan obat yang mengandung narkoba, kalau ceklis ini dipenuhi, kita sebagai pejabat wajib memberikan izin, tidak boleh mencari alasan mempersulit atau diperlama. Inilah fungsi ideal pejabat pemerintah dalam penerbitan perizinan.

Sidaknews: Menurut pak Aking , perlukah meningkatkan pendapatan asli daerah (PAD) dengan meningkatkan tarif atau pungutan ke masyarakat?

AS : Ooh, tidak. Kalau daerah mencari uang dengan cara kekuasaan meningkatkan pajak atau pungutan mah, yang jadi Bupati ga perlu sekolah tinggi, ga perlu pintar!. Bupati harus mencari sinergi agar keuangan daerah tercukupi untuk pembangunan, namun tanpa menimbulkan beban tambahan untuk rakyat.

Sidaknews :Apa pandangan Anda tentang banjir di Karawang?

AS :Elevasi kota Karawang 16m di atas permukaan laut, jadi, secara teknis, air itu menggelontor ke utara (laut Jawa), melalui saluran utama kali Citarum. Ada 3 hal yang harus dikoreksi untuk mencegah banjir di kota Karawang.

1. Dulu, sampai awal tahun 1980-an, Citarum, sering diambil pasirnya untuk bahan bangunan, namun sekarang masyarakatnya malas dan kualitas pasirnya terkena limbah, sehingga nilainya rendah dan tidak diambil oleh masyarakat, sehingga terjadi pendangkalan. Citarum mah deet ayeuna. Jadi, langkah pertama, Citarum harus diperdalam.

2. Sungai Cibeet adalah sungai alam yang tidak memiliki bendungan besar (bendung Cibeet ukurannya kecil), penggundulan hutan di Kecamatan Pangkalan dan Tegalwaru, serta air dari Cipamingkis Bogor, menyebabkan debit Cibeet membesar, sehingga di perlintasan Tanjungpura, arus Cibeet lebih kuat daripada Citarum karena Cibeet lurus sedangkan Citarum berbelok.

3. kalau pada saat yang sama, daerah aliran sungai dari jatiluhur ke Karawang banyak yng gundul dan air menggelontor bebas ke Citarum, maka debit Citarum juga meninggi dan tertahan oleh arus Cibeet, airnya luber (lentab) dan menggenangi sekitar tanggul. Jadi 3 hal ini yang harus kita amankan.

Kalau banjir di daerah Pakisjaya lebih karena elevasinya yang memang rendah, tentu harus dipikirkan konsep pembetulan yang lain.

Sidaknews :Bagaimana pandangan Anda tentang kualitas pendidikan kita?

AS :Mungkin Anda tahu bahwa saya mendirikan sekolah TK-SD-SMP (dan nanti SMA) Tunas Dharma, SMK Rosma, dan STMIK Rosma. Keberadaan sekolah tersebut adalah salah satu bentuk keprihatinan saya tentang kualitas pendidikan di Karawang dan di Indonesia pada umumnya.

Anak-anak lulusan sekarang kurang memperoleh materi pendidikan yang baik, dan ini menyebabkan kualitas lulusannya tidak memadai. Kita harus mengusahakan agar anak-anak Karawang memiliki kualitas yang bagus dan diterima di industry.

Sidaknews : Apakah Anda menginginkan agar warga asli Karawang memperoleh pekerjaan di kampungnya sendiri?

AS :Saya mengkritisi Perda No. 1 tahun 2011 tentang keharusan pabrik di Karawang menerima 50% karyawan asli Karawang.

Ini peraturan yang ilogikal dan penghinaan terhadap saya sebagai warga asli Karawang. Kita warga asli Karawang, direkrut kerja di pabrik karena kemampuan kita, bukan karena orang Karawang. Karyawan dan pabrik saling membutuhkan, kita butuh gaji, pabrik butuh tenaga. Kalau tenaga kita tidak terpakai, ya tidak usah kerja di sana, adalah keliru kita memaksa pengusaha menggaji kita padahal tenaga dan kemampuan kita tidak terpakai.

Sidaknews : Anda pernah sekolah jurnalis, adakah pesan untuk para jurnalis Karawang?

AS : Pertama, jangan campur adukkan reportase dengan opini, sesuai pelajaran jurnalistik. Kalau kita membuat reportase, jurnalis jangan masukkan bahasa yang menilai orang baik atau buruk. Reportase adalah potret suatu peristiwa, biarlah pembaca yang menilai, seorang jurnalis tidak boleh menggiring opini masyarakat. (Karla)

 

Check Also

Dandim Pimpin Pelepasan Kasdim 0111 Bireuen

Bireuen, sidaknews.com – Komandan Kodim (Dandim) 0111/Bireuen Letkol Arm Adekson, memimpin acara pelepasan Kasdim Mayor …

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *