Jumat , 31 Maret 2017
Home » Berita Foto » Ketua RT Klaim Surat Sekdako Siantar Diduga ‘Palsu’

Ketua RT Klaim Surat Sekdako Siantar Diduga ‘Palsu’

– Terkait Perkara Pendirian Tower Kelapa Dua Siantar.

R.Simbolon Warga Kelapa Dua menunjukkan Surat Setdako.
R.Simbolon Warga Kelapa Dua menunjukkan Surat Setdako.

Siantar,Sidaknews.com – Ketua RT 001 Perumahan Rindam I/BB kelapa Dua Kelurah Bahkapul Kecamatan Siantar Sitalasari, L.Hutauruk dengan tegas dihadapan seorang warga berinisial “DS” tidak mengakui bahkan mengucapkan surat yang diterbitkan Setdako Nomor 503/5407/IX/2014 tertanggal 03 September 2014 perihal Penghentian Pembangunan Tower dijalan Komando Pematangsiantar tidak sah alias PALSU.

Surat penghentian pembangunan tower tegas menerangkan Melanggar SKB 4 Menteri tentang Pedoman Pembangunan dan Penggunaan Bersama Menara Telekomunikasi serta pihak pelaksana bangunan PT. Padi Mekatel belum memegang IMB – HO.

R. Simbolon (35) warga setempat dijumpai di kediamanya, Selasa (23/9) pukul 11.50wib menjelaskan kronologi akan simpang siurnya informasi akan mengenai IMB yang akan dikeluarkan oleh Badan Pelayanan Perizinan Terpadu.

Bahkan surat yang diterbitkan Setdako tidak dikerjakan maupun tidak ditanggapi Satpol PP bahkan dua hari setelahnya terlihat aktifitas pelaksana menggunakan angkatan baret hijau dengan seragam lengkap memasukan matrial tetapi Satpol PP berkelik dengan alasan rapat saat warga meminta kehadiran pamong untuk mengamankan lahan yang bermasalah melalui selular.

Selain adanya kejanggalan akan ditemuinya Surat yang diterbitkan Sekretaris Daerah Kota Pematangsiantar, Drs. Donver Panggabean. M.Si dikantor BPPT jalan Melathon Siregar (12/9) tidak sempurna karena tidak ada Nomor Surat dan juga tanpa dibubuhi stempel.

Beberapa warga menyambangi kantor Satpol PP Pemko Pematangsiantar guna menanyakan hak dan tugas pamong dalam hal menindak lanjuti surat yang diterbitkan Setdako, tetapi seorang warga dengan teliti membaca sepucuk surat Setdako isi yang sama diatas meja seorang staff Satpol PP bermarga SINAGA lengkap dengan nomor surat dan stempel, alhasil dengan cepat warga serentak meminta supaya SINAGA bersedia memberikan surat untuk di perbanyak guna dokumen warga.

“Kami warga menyambangi kantor BPPT Siantar, jumat (12/9) silam langsung disambut seorang staff sekretaris bermarga PASARIBU, tetapi saat kami duduk didepan meja kerjanya kami melihat sepucuk surat yang diterbitkan oleh Setdako, tetapi PASARIBU enggan memberikan surat tersebut, dengan desakan warga dia pun bersedia memberikan surat untuk diperbanyak” jelasnya

“Setelah dapat surat kami langsung menghampiri kantor Satpol PP pada hari yang sama tetapi penuh tanya sesampainya dihalaman kantor Satpol PP ternyata baru kami sadari bahwa surat Setdako tidak lengkap dengan Nomor Surat begitu juga tanpa distempel, kan jadi aneh sepertinya sudah ada permainan diperankan marga PASARIBU” tuturnya

“Kami di kantor Satpol PP disambut langsung oleh marga SINAGA tetapi atas adanya dorongan hati seorang warga dengan pandangan teliti memergoki surat Setdako yang isinya sama untuk menghentikan pembangunan tower yang ditujukan kepada Kakan Satpol PP dan lengkap bernomor surat serta dicap stempel” ucapnya

“Pertama SINAGA merasa sungkan memberikan surat untuk diperbanyak tetapi atas desakan warga, SINAGA memberikan surat tersebut kepada warga untuk diperbanyak, alhasil surat diperbanyak warga kemudian sore harinya kami langsung menempelkan Surat Setdako yang sudah di zoom foto copy nya diplang dan ditancapkan dilahan tersebut” tambahnya

“Tetapi L.Hutauruk selaku RT disini setelah mengetahui adanya surat Setdako tentang penghentian pembangunan tower, Senin (15/9) menegaskan surat tersebut PALSU bahkan dia tidak mengakui surat tersebut” ujarnya

“Masa seorang RT membilang surat Setdako palsu, bahkan tegas tidak mengakui akan surat tersebut, mau bagaimana lah kota Siantar ini kalau RT saja tidak mengakui surat Setdako apalagi warga biasa, tetapi kenapa Setdako tidak melaporkan hal tersebut ya kan sudah pencemaran nama baik” tutupnya

Selain Ketua RT yang disinyalir tidak mengakui ke aslian maupun tidak sahnya surat yang diterbitkan Drs.Donver Panggabean,M.Si terlihat juga Kakan Satpol PP Pematangsiantar Julham Situmorang tidak mengindahkan surat tersebut bahkan terlihat telah melecehkan seorang Setdako.

Drs. Esron Sinaga,M.Si selaku Ka.BPPT Kota Siantar dikonfirmasi sebelumnya, Senin (22/9) pukul 13.00wib melalui selular menjelaskan tidak akan ada diterbitkan IMB-HO kepada PT. Padi Mekatel waktu dekat ini karena masih ada dijumpai warga yang menolak pendirian menara telekomunikasi.

“Tidak ada itu diterbitkan IMB-HO selagi masih ada warga yang berada di radius ketinggian tower tidak setuju. Tetapi kalau sudah semua warga setuju baru saya tanda tangani izinya, tetapi disiantar masih sangat dipentingkan pembangunan tower” jelasnya

Kejanggalan akan penjelasan Kaban terlihat tidak mendasar akan pentingnya kota Siantar akan berdirinya tower, bahkan tanpa adanya penambahan kuota pendirian tower sinyal maupun gelombang frekwensi di seluruh wilayah Siantar sudah sangat bagus.

Dilain waktu Dewi S. (47) warga setempat menjelaskan L. Hutauruk selaku RT saat diberikan satu copyan surat Setdako langsung menolak surat tersebut dan tidak mengakui surat tersebut.

“Pertama saat kami berpapasan dengan pak RT, menanyakan apa yang saya pegang trus saya bilang ini surat dari Setdako malah setelah RT melihat surat tersebut langsung mengatakan surat tersebut tidak asli, tetapi surat tersebut diklaim RT dipalsukan oleh warga”tuturnya

L. Hutauruk selaku Ketua RT yang tidak mengakui keaslian atau sah tidaknya surat yang diterbitkan Setdako sudah melakukan pencemaran nama baik bahkan kuat dinilai kebungkaman Drs.Donver Panggabean,M.Si atas ucapan RT tanpa adanya pengaduan kepada pihak Kepolisian kuat dugaan sudah terjalin setali dua uang. Sampai saat berita ini diterbitkan Ketua RT disambangi dirumahnya dijalan Penyerang Nomor 3 Kelapa Dua Kelurahan Bahkapul Siantar Sitalasi tidak didapati penghuni seorang pun tetapi dipagar rumah terlihat plang bertuliskan “Rumah jual”.

L.Hutauruk melalui selular, Selasa(23/9) pukul 13.52wib menjelaskan dia dalam posisi ini bukan sebagai Ketua RT tetapi hanya orang yang nendapat uang komisi dari pemilik lahan yang dijumpakan dengan PT.Padi Mekatel. Bahkan tidak mengakui akan pernyataan warga tentang polemik terbitnya surat Setdako.

“Saya bukan sebagai RT dalam hal pendirian tower dijalan Komando tetapi selaku masyarakat yang hanya mendapat uang komisi dari pemilik tanah juga dari PT. Padi Mekatel” jelasnya

“Saya mantan tentara dari rindam dan siapa warga yang membilang bahwa saya tidak mengakui ke aslian surat yang dikeluarkan Setdako supaya saya adyukan” tutupnya.

Drs. Donver Panggabean,M.Si selaku Sekretaris Daerah Kota Pematangsiantar tidak berhasil dikonfirmasi melalui selular. (SyamP)

Check Also

Keluar Dari Wilayah Kontrak Kerja, PT Vale Bayar Denda ke Negara Rp 5 M

Lutim, sidaknews.com – Penyerahan uang sebesar Rp 5 Milyar dari PT Vale Indonesia kepada Kejaksaan …

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *