Minggu , 28 Mei 2017
Home » Daerah » Aceh » Komisi C DPRK Bireuen Tinjau Pembangunan Gedung Radiologi RSU Dokter Fauziah

Komisi C DPRK Bireuen Tinjau Pembangunan Gedung Radiologi RSU Dokter Fauziah

Direktur RSUD dr. Fauziah Bireuen, dr. Mukhtar MARS Sedang Memberi Keterangan Kepada Tim Komisi C DPRK Bireuen ( Foto, TARMIZI A. GANI )
Direktur RSUD dr. Fauziah Bireuen, dr. Mukhtar MARS Sedang Memberi Keterangan Kepada Tim Komisi C DPRK Bireuen ( Foto, TARMIZI A. GANI )

BIREUEN,ACEH,Sidaknews.com – Ketua dan Anggota Komisi C DPRK Bireuen hari ini Senin (17 November 2014), melakukan peninjauan Gedung Radiologi Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) dr. Fauziah Kabupaten Bireuen yang sudah lama terbengkalai pembangunannya.

Komisi C yang diketuai Drs. H. Abdullah Amin, MM didampingi enam anggotanya antara lain Zulfikar (Wakil Ketua), Yusriadi (Sekretaris), berikut Faisal Hasballah, Zakaria, Rusyidi Mukhtar, dan Muzakkir.

Ketua Komisi C DPRK Bireuen H Abdullah Amin MM kepada awak media mengaku, peninjauan pembangunan gedung radiologi ini atas inisiatif laporan masyarakat, karena sejauh ini pembangunan tersebut masih belum siap dikerjakan.

“Jadi sebelum kami melakukan pertemuan dengan pihak pengelola RSUD kami melakukan peninjauan langsung ke lokasi dahulu, sehingga imput yang di beri oleh masyarakat sebelumnya, dapat kita ketahui mengapa terkendala pembangunanya,” jelas Abdullah Amin.

Direktur RSUD dr. Fauziah, dr. Mukhtar MARS kepada tim komisi C dan wartwan menjelaskan, ada beberapa factor yang menyebakan terkendalanya pembangunan gedung radiologi ini.

Antaranya menurut Mukhtar, tidak rampungan pembangunan ini diakibatkan oleh terlambatnya diterima Daftar Isian Pelaksana Anggaran (DIPA) sehingga mengakibatkan singkatnya waktu pelaksanaan pekerjaan di lapangan, jelasnya.

“Saat itu, DIPA diterima akhir bulan Juli, kemudian kita butuh waktu untuk tender selanjutnya masa sanggah. Sehingga waktu pelaksanaan kegiatan hanya tinggal sekira 2,5 bulan dan tentunya tidak begitu efektif untuk bangunan yang mencapai miliaran rupiah” di kerjakan, terang dr. Mukhtar.

Meski demikian, tambah Muhktar, perusahaan pelaksananya diberikan sanksi black-list dan uang jaminan di bank Rp 200 juta juga di sita untuk Negara, sedangkan pembayarannya hanya 34 persen sesuai dengan hasil perhitungan tim ahli dari Dinas PU di sesuaikan dengan perampungan pekerjaan.

Mukhtar memberitau untuk tahun 2015, kita telah mengusulkan kembali dana dari APBN ke pusat sebanyak Rp 5,5 miliar untuk proses kelanjutan pembangunan gedung Radiologi RSUD ini. (Tarmizi/Hasbi)

 

Check Also

Yayasan Advokasi Rakyat Aceh Desak Gubernur dan DPRA Selamatkan UUPA

Banda Aceh, sidaknews.com – Pasca pengesahan UU No 11 tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh, telah …

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *