Rabu , 24 Mei 2017
Home » Berita Foto » Korupsi, Jaksa Lukman Divonis 3,5 Tahun Penjara

Korupsi, Jaksa Lukman Divonis 3,5 Tahun Penjara

Terdakwa Lukman usai menjalani persidangan di Pengadilan Tipikor Tanjungpinang, Rabu (25/3). Foto: Rindu Sianipar
Terdakwa Lukman usai menjalani persidangan di Pengadilan Tipikor Tanjungpinang, Rabu (25/3). Foto: Rindu Sianipar

Tanjungpinang, sidaknews.com – Lukman, oknum Jaksa Penuntut Umum (JPU) dari Kejari Batam yang terlibat kasus korupsi divonis selama tiga tahun dan enam bulan penjara pada persidangan di Pengadilan Tipikor pada PN Tanjungpinang, Rabu (25/3).

Selain hukuman badan, Lukman juga dikenakan hukuman denda Rp 200 juta dengan ketentuan jika tidak dibayarkan akan diganti dengan hukuman selama tiga bulan penjara.

“Atas perbuatannya, terdakwa dijatuhi hukuman selama tiga tahun enam bulan penjara,” ujar majelis hakim yang dipimpin Jarot Widiyatmoko yang didampingi dua hakim anggota.

Selain itu, dalam amar putusan hakim, terdakwa juga dikenakan hukuman membayar uang pengganti kerugian negara senilai Rp 766 juta yang merupakan dana sitaan dari terpidana yang ditangani oknum jaksa ini.

“Jika uang pengganti kerugian negara tidak dibayarkan, akan diganti dengan hukuman selama dua tahun dan enam bulan penjara,” ujar hakim.

Vonis tersebut lebih ringan dari tuntutan jaksa yang sebelumnya menuntut terdakwa selama lima tahun penjara dan denda Rp 200 juta subsider enam bulan penjara. Dan dikenakan uang pengganti senilai Rp 766 juta, jika tidak dibayar akan diganti dengan hukuman selama dua tahun dan enam bulan penjara.

Dalam putusannya, hakim menilai jika Lukman terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melanggar ketentuan pasal 3 dan pasal 12 e UU Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan UU nomor 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Terhadap vonis tersebut, Lukman yang saat persidangan didampingi kuasa hukumnya, mengatakan masih pikir-pikir, begitu juga dengan jaksa mengutarakan hal yang sama.

Usai persidangan, Lukman mengaku tidak puas dengan putusan hakim kepada dirinya. Ia juga menyebut, hakim tidak mempertimbangkan nota pembelaan (pledoi) yang diajukannya.

“Dalam ambil keputusan, hakim dalam hal ini kita nilai hanya “copy paste” tuntutan jaksa. Sepertinya hakim tidak melihat fakta persidangan yang ada dan mengabaikan pembelaan kita. Saya menilai kasus ini sebenarnya adalah ranah kode etik, saya kan jaksa. Kenapa ranah kode etik kok dilarikan ke korupsi?,” ujar Lukman pada awak media. Ia terlihat kurang puas dengan vonis yang dijatuhkan hakim padanya.

Selain soal putusan, Lukman juga mempermasalahkan jadwal panahanan dirinya yang dinilainya bertentangan dengan aturan yang tertera dalam KUHAP, sehingga dalam waktu dekat dirinya akan melaporkan hakim yang menangani perkaranya ke Komisi Yudisial (KY).

“Kita kan laporkan hakimnya ke KY. Ini juga menyangkut penahanan saya. Karena aturan penahanan sudah diatur dalam pasal yang tertera dalam KUHAP,” kata Lukman.

Sebagaimana diketahui, kasus ini bermula ketika sekitar bulan Desember 2012 lalu terdakwa mendapat surat penunjukan sebagai JPU untuk menyelesaikan kasus narkotika atas nama dua terdakwa yakni Murhadi alias Rizky Ananda alias Mat dan Novie Cahyati di PN Batam.

Setelah penunjukan, Lukman aktif melakukan persidangan dua perkara tersebut hingga ada putusan dari hakim PN Batam untuk dua terdakwa. Dalam putusan hakim PN Batam disebutkan sekitar Rp766 juta dana di dalam rekening kedua terdakwa dinyatakan disita dan dirampas untuk negara.

Terhadap putusan itu, kemudian Kepala Kejari Batam memerintahkan terdakwa untuk melakukan eksekusi atas barang bukti yang didapat dari hasil transaksi narkoba kedua terpidana. Mendapat surat perintah dari atasannya, kemudian bekerja.

Lukman pertama sekali mendatangi Kasubdit Prekusor dan Deputi Bidang Pemberantasan Narkoba di Kantor Badan Narkotika Nasional (BNN) Pusat, Sri Ana. Disana, Lukman mengatakan akan mengambil dan mengekseskusi dana sekitar Rp766 juta lebih yang sebelumnya dititipkan di dalam rekening milik BNN di Bank Mandiri.

Selanjutnya, barang rampasan ratusan juta tersebut diserahkan pihak BNN dengan disertai berkas berita acara penyerahan ke Lukman. Akan tetapi, barang rampasan tersebut tidak disetorkan yang bersangkutan ke kas negara.

Adapun perkiraan kerugian negara yang timbul dalam kasus dugaan korupsi ini yakni sekitar Rp766 juta yang berasal dari barang rampasan dalam perkara narkotika yang sebelumnya telah diputuskan PN Batam.(Rindu Sianipar)

Check Also

Ribuan Pelajar Langsa Ikut Pawai Ta’Aruf

Langsa, sidaknews.com – Menyambut Bulan suci Ramadhan, ribuan pelajar Kota Langsa dari berbagai sekolah mulai tingkat SD, …

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *