Selasa , 28 Maret 2017
Home » Berita Foto » Korupsi Lahan USB, Dedy Chandra Dan Gustian Bayu Sebagai Tersangka

Korupsi Lahan USB, Dedy Chandra Dan Gustian Bayu Sebagai Tersangka

Sejumlah Penggiat Anti Korupsi Kepri memantau terus perkembangan kasus ini

Kejaksaan Negeri Tanjungpinang
Kejaksaan Negeri Tanjungpinang.

Tanjungpinang,Sidaknews.com – Pihak Tim penyidik Sat Reskrim Polres Tanjungpinang menyerahkan berkas korupsi Dedy Chandra dan Gustian Bayu mantan Kasubag Agraria Pemko Tanjungpinang kepada pihak Kejaksaan Negeri Tanjungpinang pada jumat kemaren (2/5).

Sebagaimana diketahui, proyek pengadaan lahan sekolah itu sendiri dilakukan melalui anggaran APBD Pemko Tanjungpinang tahun 2009 senilai Rp2,9 miliar dengan melibatkan Tim 5 yang dibentuk untuk menentukan harga nilai jual tanah di kawasan yang telah ditentukan, termasuk Tim 9 yang diketuai oleh Dedy Candra selaku Kepala Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (DPPKAD) Kota Tanjungpinang ketika itu.
Hal ini disampaikan oleh Kajari Tanjungpinang Saidul Rasli Nasution melalui Kasi Pidana khusus (Pidsus) Maruhun,SH.MH kepada media ini (5/5). dia mengatakan, bahwa hanya dua Nama tersangka yang diserahkan oleh Tim penyidik Polres Tanjungpinang kepada kita, Kita sedang mempelajari kasus ini, apakah kasus ini sudah dinyatakan lengkap (P21) atau masih ada perbaikan (P19) oleh Penyidik Polres Tanjungpinang.Ungkapnya.

Namun, sebelum lahan itu dibeli Pemko Tanjungpinang, diduga Dedy Candra sudah lebih dulu membeli lahan tersebut, sehingga dalam proses ganti ruginya, sengaja dinaikkan Nilai Jual Objek Pajak (NJOP).

Hasil audit dari Badan Pemeriksaan Keuangan (BPK), akhirnya ditemukan adanya kerugian negara yang ditaksir Rp1,8 miliar.Informasi diperoleh media ini dilapangan, selain Dedy Candra, dugaan kasus tersebut juga bakal sejumlah tersangka lain, sesuai hasil koordinasi supervisi serta kesepakatan bersama tim penyidik Jaksa dan Polisi dengan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) beberapa waktu lalu yang meminta adanya penambahan pasal 55 ayat (1) KUHP.

Artinya orang yang turut serta melakukan tindak pidana korupsi juga dipidana dengan ancaman pidana yang sama dengan pelaku tindak pidana korupsi.

Petunjuk lain, termasuk penerapan Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2007 tentang tata cara pengadaan tanah yang luasnya lebih dari 1 hektar bagi pelaksanaan pembangunan untuk kepentingan umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2005 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 65 Tahun 2006

Hal ini menyangkut tentang dibentuknya panitia pengadaan tanah Kabupaten/Kota dengan Keputusan Bupati/Walikota atau Gubernur yang keanggotaan paling banyak 9 orang dengan susunan Sekretaris Daerah sebagai Ketua merangkap Anggota, kemudian pejabat dari unsur perangkat daerah setingkat eselon II sebagai wakil ketua merangkap
anggota.

Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota atau pejabat yang ditunjuk sebagai sekretaris merangkap anggota dan Kepala Dinas/Kantor/Badan yang terkait dengan pelaksanaan pengadaan tanah atau pejabat yang ditunjuk sebagai Anggota.

Panitia Pengadaan Tanah Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1), bertugas memberikan penjelasan atau penyuluhan kepada masyarakat, selanjutnya mengadakan penelitian dan inventarisasi atas bidang tanah, bangunan, tanaman dan benda-benda lain yang berkaitan dengan tanah yang haknya akan dilepaskan atau diserahkan.

Kemudian mengadakan penelitian mengenai status hukum bidang tanah yang haknya akan dilepaskan atau diserahkan dan dokumen yang mendukungnya, mengumumkan hasil penelitian dan inventarisasi sebagaimana dimaksud pada huruf (b) dan huruf (c).

Menerima hasil penilaian harga tanah atau bangunan dan tanaman serta benda-benda lain yang berkaitan dengan tanah dari Lembaga atau Tim Penilai Harga Tanah dan pejabat yang bertanggung jawab menilai benda-benda lain yang berkaitan dengan tanah. Mengadakan musyawarah dengan para pemilik dan instansi pemerintah yang memerlukan tanah dalam rangka menetapkan bentuk dan atau besarnya ganti rugi atas tanah yang haknya akan dilepaskan atau diserahkan.

Menyaksikan pelaksanaan penyerahan ganti rugi kepada para pemilik, membuat berita acara pelepasan atau penyerahan hak, mengadministrasikan dan mendokumentasikan semua berkas pengadaan tanah dan menyerahkan kepada instansi pemerintah yang memerlukan tanah dan Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota, menyampaikan permasalahan disertai pertimbangan penyelesaian pengadaan tanah kepada Bupati/Walikota atau Gubernur.

Pengadaan tanah selain bagi pelaksnaan pembangunan untuk kepentingan umum sebagaimana dimaksud pasal 1 ayat (2) Jo pasal 22 Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2005 sebagaimana telah diubah dengan nomor 65 tahun 2006, yakni pengadaan tanah bagi pelaksanaan pembangunan untuk kepentingan instansi pemerintah, yang dimiliki pemerintah daerah, dilaksanakan secara langsung melalui jual beli, tukar menukar atau secara lain yang disepakati oleh para pihak.

Dalam hal pengadaan tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak menggunakan bantuan Penitian Pengadaan Tanah Kabupaten/ Kota, maka tata caranya berlaku juga ketentuan pasal 55 hingga pasal 59

Hal lain, dalam hal pengadaan tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan bantuan panitia pendaan tanah kabupaten/kota, maka pengadaan tanahnya dengan menggunakan tata cara pengadaan tanah sebagaimana diaturan di atas.

Beberapa Pemirhati Anti korupsi di Kepri khususnya di Tanjungpinang menilai bahwa kasus ini bakal berlanjut, setidaknya penyidik polisi juga bisa menetapkan 4 orang yang masuk dalam anggota tim 5 pembebasan lahan lainya sebagai tersangka. Disamping itu, termasuk tim 9 yang dibentuk dan dinilai telah menyalahi aturan sesuai penerapan Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2007 tentan tata cara pengadaan tanah.

Eko Prasetia Sekjen LSM Investigation Coruuption Transparan Independen (ICTI-NGO) Non Goverment Orgazitation Kepri mengatakan, dalam permasalah kasus ini, awalnya kita memperhatikan ada keganjilan, sebab, pihak penyidik Polres Tanjungpinang pada saat hanya menyerah berkas Dedy Chandra kepada pihak kejaksaan Negeri Tanjungpinang. Dalam hal ini kita terus memantau sejauh mana perkembangan kasus tersebut. Ungkap Eko.

Masih menurut Eko,seharusnya penetapan tim 5 maupun tim 9 tersebut sebagai tersangka, juga sejalan dengan salah satu petunjuk yang sepakati penyidik Polisi dan Jaksa bersama KPK di Jakarta sebelumnya, untuk memasukan pasal 55 KUHPidana, sebagai orang yang diduga ikut serta terlibat melakukan tindak pidana yang dapat merugikan keuangan negara.

“Dari petunjuk tentang pasal 55 KUHP tersebut sudah jelas. Artinya, selain Deddy Candra, penyidik juga harus ada tersangka lain yang diduga ikut terlibat. Dalam hal ini dugaan kasus ini, yang jelas terang tampak adalah sejumlah anggota Tim 5 yang dibentuk Pemko Tanjungpinang sebelumnya,” ungkapnya.

Hal senada juga disampaikan Ketua LSM Kepri Couruption Wocth (KCW) Kepri, Laode Kamarudin. Menurutnya, diantara anggota tim 5 yang diduga ikut terlibat tersebut, termasuk Lurah dan Camat yang menjabat dimasa itu. Seharusnya memang ada tersangka lain. 

Menurut Laode, salah satu penyebab berlarut-larutnya penyelidikan dugaan kasus korupsi yang melibatkan Deddy Candra, sebagai mantan Kabag Pemerintahan Pemko Tanjungpinang saat itu, karena penyidik belum memasukan unsur pasal 55 KUHPidana, yakni sebagai orang yang diduga ikut serta terlibat melakukan tindak pidana korupsi atas proyek pengadaan lahan pembangunan USB tersebut.

“Apa yang diarahkan oleh supervisi KPK tersebut memang benar adanya. Karena lazimnya, terjadinya suatu tindak pidana korupsi tersebut, tentu ada sebab dan akibat. Dalam hal ini, indikasi keterlibatan orang lain sebagai tersangka juga harus jelas dan tegas adanya, dan jangan hanya sepotong-sepotong,”Tandasnya.(Red)

Check Also

img_20170328_001457

Dukung Visit Bireuen Year 2018 BIROAD Bireuen Ekspos Lokasi Wisata Air Terjun Ie Rhob

Bireuen, sidaknews.com – Bireuen Trail Organization Adventure (Biroad), kembali melakukan aktivitas adventure-nya dalam wilayah Kabupaten …

Tinggalkan Balasan

Alamat surel Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Anda dapat menggunakan tag dan atribut HTML: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>