Home » Berita Foto » KPK Pokus pada Pertambangan di Kepri

KPK Pokus pada Pertambangan di Kepri

Pertambangan bauksit di Bintan
Pertambangan bauksit di Bintan.

Tanjungpinang,Sidaknews.com – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Yang terkenal dengan lembaga Super body sudah mulai meninjakkan kakinya di Kepri, terkait kasus disektor pertambangan. pada tahap awal, KPK mengecek ketidaksingkronan data perusahaan tambang yang dimiliki KPK dengan data di Pemerintah Kota Tanjungpinang.

KPK juga mendatangi Dinas Kelautan Perikanan Pertanian Kehutanan dan Energi (KP2KE) Kota Tanjungpinang, meminta data dan informasi perihal pertambangan di Kota Tanjungpinang.

“Tim KPK menayakan data-data dan juga menanyakan berapa banyak perusahaan yang melakukan pertambangan di Kota Tanjungpinang. Data dari kita hanya ada lima perusahaan yang memiliki Ijin Usaha Pertambangan (IUP). Namun dari pihak KPK sendiri tercatat ada 16 perusahaan,” katanya di Tanjungpinang, Rabu (5/2).

“Kemungkinan, ada kesalahan data dalam hal ini. Kita telah menjelaskan dan mencocokkan data kepada mereka. Memang ada sejumlah perusahaan yang IUP-nya sudah mati, namun masih tercatat di KPK dan itu tidak menjadi masalah. Kita tetap akan menindaklanjuti data-data yang disampaikan oleh pihak KPK ini,”Ungkap Zulhidayat.

Lanjut Zulhidayat, perusahaan tambang yang masih memiliki IUP sampai saat ini di antaranya PT Antam Resesindo, PT Kereta Kencana Bangun Perkasa, PT Lobindo Nusa Persada, PT Indah Purnama Panjang dan PT Telaga Bintan Jaya. Kelima perusahaan tersebut masih aktif beroperasi.

“Jadi data di KP2KE tanjungpinang hanya ada lima perusahaan, sedangkan dari lima perusahaan tersebut IUP-nya ada yang akan berakhir ada tahun 2014 dan ada yang tahun 2015 mendatang. Sementara data yang di KPK ada 16 perusahaan itu sudah termasuk dengan yang tidak aktif atau telah habis IUP-nya,” Unkapnya.

Dikatakan, setelah dicek sepintas di Kementerian Energi Sumber Daya Mineral, ternyata UIP beberapa perusahaan yang datanya ada di KPK, sudah mati. Selain itu juga ada yang tercatat dua kali.

“Hal ini nantinya akan ditindaklanjuti dengan Kementerian ESDM untuk kepastian perusahaan pertambangan di Tanjungpinang ini. Dan akan menyampaikan justifikasi ke ESDM, kenapa IUP yang telah mati lama dan sudah ada SK-nya masih terdata di ESDM. Ini akan disampaikan kepada mereka nantinya, agar lebih jelas kepastiannya berapa banyak sebenarnya perusahaan tambang ini,” kata Zulhidayat.

Kunjungan KPK (Komisi Pemberantasan Korupsi) di Tanjungpinang diperkirakan selama 3 hari. (HK/Red)

Check Also

Wabup Sergai Darma Wijaya melantik dan mengukuhkan sebanyak 149 Pejabat Administrator Eselon III di lingkungan Pemkab Sergai bertempat di Aula Sultan Serdang kompleks Kantor Bupati di Sei Rampah, Kamis (19/1).

Wabup Sergai Kukuhkan dan Lantik 149 Pejabat Administrator

*Darma Wijaya: Laksanakan pelayanan publik serta administrasi pemerintahan dan pembangunan dengan penuh tanggung jawab Sergai, sidaknews.com …

Tinggalkan Balasan

Alamat surel Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Anda dapat menggunakan tag dan atribut HTML: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>