Kamis , 25 Mei 2017
Home » Berita Foto » KPUD Paluta Dinilai Tidak Tegas

KPUD Paluta Dinilai Tidak Tegas

KPUD Paluta Dinilai Tidak Berani Memberikan Sanksi Tegas Terhadap 2 Parpol Yang Terlambat Menyampaikan Laporan Dana Kampanye

Ketua LSM
Ketua LSM GEMPAR Sumut, Aman Sudirman Harahap.

PALUTA,Sidaknews.com – Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD) Padang Lawas Utara (Paluta) dinilai tidak berani memberikan sanksi tegas terhadap dua partai politik yang terlambat menyampaikan laporan dana kampanye tahap kedua.

Hal ini dikatakan oleh ketua umum LSM Gempar Sumut Aman Sudirman Harahap, Kamis (27/3) di kantor DPD LSM Gempar Paluta Jl Gunung Tua-Psp Km 3, Lingkungan I Gunung Tua, Kecamatan Padang Bolak.

“KPU Paluta sepertinya takut untuk memberikan sanksi kepada partai yang terlambat melaporkan dana kampanyenya,” ujarnya
.
Menurutnya,sesuai dengan berita acara KPUD Paluta nomor : 10/BA/III/2014 tentang hasil penerimaan laporan awal dana kampanye parpol peserta pemilu anggota DPRD Paluta tahun 2014, terdapat dua parpol yang terlambat menyerahkan laporan awal dana kampanye yaitu partai Hati Nurani Rakyat (Hanura) yang menyerahkan laporan awal dana kampanye pada tanggal 02 Maret 2014 jam 18.04 Wib dan partai Golongan Karya (Golkar) pada tanggal 02 Maret 2014 jam 18.37 Wib.

Lanjutnya, hal ini jelas sudah melanggar UU nomor 8 tahun 2012 dan PKPU nomor 17 tahun 2013 serta surat edaran KPU nomor 69/KPU/II/2014 tanggal 07 Februari perihal laporan dana kampanye peserta pemilu tahun 2014, Surat Edaran KPU Provsu nomor 318/KPU-Prov-002/II/2014 tanggal 13 Februari perihal persiapan penyampaian penerimaan dana kampanye periode II serta Surat Edaran KPUD Paluta nomor 14/KPU-Kab/002.964953/II/2014 tanggal 18 Februari 2014 perihal penyampaian penerimaan sumbangan dan kampanye periode II.

Laporan awal dana kampanye dan rekening khusus dana kampanye peserta pemilu tahun 2014 point 3 yang menyebutkan “ pimpinan parpol peserta pemilu agar menyerahkan penerimaan sumbangan dana kampanye periode II, laporan awal dana kampanye dan rekening khusus dana kampanye peserta pemilu tahun 2014 paling lambat tanggal 02 Maret 2014 pukul 18.00 Wib”.

Namun sampai saat ini tidak ada tindak lanjut ataupun pemberian sanksi dari pihak KPUD terkait pelanggaran tersebut.
“Itu kan sudah jelas melanggar peraturan yang berlaku, tapi tidak ada tindakan atau pemberian sanksi dari pihak KPU atau mereka sengaja melindunginya kita tidak tahu,” tambahnya.

Sementara itu ketua Panwaslu Paluta Rahmat Hidayat SP mengatakan bahwa pihaknya telah menyurati atau merekomendasi pihak KPUD Paluta untuk menindak lanjuti pelanggaran ini sesuai dengan peraturan perundang-undangan pemilu yang berlaku.

Lanjutnya, hal tersebut juga telah dilaporkan oleh pihaknya ke Bawaslu RI dan Bawaslu Provsu secara periodik merujuk surat mereka nomor 0117/Panwaslu-Paluta/III/2014 tanggal 25 Maret 2014 tentang rekapitulasi data pelanggaran pemilu anggota DPR, DPD dan DPRD tahap II tahun 2014 sesuai dengan surat Bawaslu RI nomor 153/Bawaslu/II/2014 tanggal 17 Februari 2014 perihal format rekapitulasi data pelanggaran pemilu anggota DPR, DPD dan DPRD tahun 2014.

“Kita sudah menyurati pihak KPUD Paluta untuk ditindak lanjuti terkait pelanggaran itu, namun hingga saat ini belum ada respon dari mereka, tanggung jawab kita hanya sampai disitu,” tegasnya.

Terpisah ketua KPUD Paluta Drs Safri Siregar mengatakan bahwa pihaknya juga telah mencantumkan keterlambatan dari kedua parpol dalam berita acara pleno dengan nomor 10/BA/III/2014 tentang hasil penerimaan laporan awal dana kampanye parpol peserta pemilu anggota DPRD Paluta tahun 2014 yang telah disampaikan ke KPU Sumut dan KPU RI, namun hingga saat ini pihaknya tidak menerima surat keputusan KPU RI tentang pembatalan peserta pemilu tahun 2014 di wilayah Kabupaten Paluta.

“Kita sudah menyampaikan keterlambatan itu melalui berita acara, namun kita tidak menerima surat keputusan dari KPU RI yang menyatakan bahwa kedua parpol itu melakukan pelanggaran administrasi,” jelasnya.

Ketika disinggung terkait sanksi yang akan diberikan terhadap parpol yang terlambat menyerahkan laporan dana kampanye dengan santun ia menjawab bahwa untuk memberikan sanksi administrasi ataupun mendiskualifikasi parpol dari keikutsertaannya sebagai peserta pemilu bukanlah wewenang mereka.

“Untuk memberikan sanksi administrasi terhadap parpol bukanlah wewenang kami, tapi itu wewenang KPU RI,” tutupnya. (Aman. s harahap)

Check Also

Indonesia Perlu Belajar Toleransi Dari Keberagaman di Sipirok

Sipirok, sidaknews.com – Keberagaman merupakan sesuatu yang tidak terpisahkan dari sebuah wilayah dalam suatu negara …

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *