Kamis , 23 Maret 2017
Home » Berita Foto » Kuasa Hukum Lukman Tidak Ajukan Eksepsi

Kuasa Hukum Lukman Tidak Ajukan Eksepsi

 

Lukman SH, oknum Jaksa Penuntut Umum (JPU) dari Kejari Batam yang diduga terlibat kasus dugaan korupsi menjalani sidang perdana dengan agenda pembacaan dakwaan JPU, Selasa (18/11) di Pengadilan Tipikor pada PN Tanjungpinang.(Foto:Rindu Sianipar)
Lukman SH, oknum Jaksa Penuntut Umum (JPU) dari Kejari Batam yang diduga terlibat kasus dugaan korupsi menjalani sidang perdana dengan agenda pembacaan dakwaan JPU, Selasa (18/11) di Pengadilan Tipikor pada PN Tanjungpinang.(Foto:Rindu Sianipar)

Tanjungpinang,Sidaknews.com – Lukman SH, oknum Jaksa Penuntut Umum (JPU) dari Kejari Batam yang diduga terlibat kasus dugaan korupsi menjalani sidang perdana dengan agenda pembacaan dakwaan JPU, Selasa (18/11) di Pengadilan Tipikor pada PN Tanjungpinang.

Dalam dakwaan JPU yang dibacakan JPU Firdaus SH, terdakwa dijerat pasal berlapis yakni didakwa melanggar ketentuan pasal 2 ayat 1 jo pasal 18 UU Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan UU nomor 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagai dakwaan primer.

Dalam dakwaan subsider dan kedua, terdakwa didakwa melanggar pasal 3 dan pasal 12 e UU Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan UU nomor 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Terhadap dakwaan tersebut, Lukman yang saat persidangan didampingi kuasa hukumnya, Edi Hartono SH mengatakan menerima dan tidak akan melakukan tanggapan (eksepsi).

Sidang yang dipimpin Majelis Hakim Jarot Widiyatmoko SH yang didampingi dua hakim Nenni Yuliany SH dan Lindawati SH akan dilanjutkan minggu depan dengan agenda mendengarkan keterangan saksi.

Berikut uraian ringkas kasus dugaan korupsi sebagaimana dalam dakwaan JPU: Kasus bermula ketika sekitar bulan Desember 2012 lalu terdakwa mendapat surat penunjukan sebagai JPU untuk menyelesaikan kasus narkotika atas nama dua terdakwa yakni Murhadi alias Rizky Ananda alias Mat dan Novie Cahyati di PN Batam.

Setelah penunjukan, Lukman aktif melakukan persidangan dua perkara tersebut hingga ada putusan dari hakim PN Batam untuk dua terdakwa. Dalam putusan hakim PN Batam disebutkan sekitar Rp766 juta dana di dalam rekening kedua terdakwa dinyatakan disita dan dirampas untuk negara.

Terhadap putusan itu, kemudian Kepala Kejari Batam memerintahkan terdakwa untuk melakukan eksekusi atas barang bukti yang didapat dari hasil transaksi narkoba kedua terpidana. Mendapat surat perintah dari atasannya, kemudian bekerja.

Lukman pertama sekali mendatangi Kasubdit Prekusor dan Deputi Bidang Pemberantasan Narkoba di Kantor Badan Narkotika Nasional (BNN) Pusat, Sri Ana. Disana, Lukman mengatakan akan mengambil dan mengekseskusi dana sekitar Rp766 juta lebih yang sebelumnya dititipkan di dalam rekening milik BNN di Bank Mandiri.

Selanjutnya, barang rampasan ratusan juta tersebut diserahkan pihak BNN dengan disertai berkas berita acara penyerahan ke Lukman. Akan tetapi, barang rampasan tersebut tidak disetorkan yang bersangkutan ke kas negara.

Adapun perkiraan kerugian negara yang timbul dalam kasus dugaan korupsi ini yakni sekitar Rp766 juta yang berasal dari barang rampasan dalam perkara narkotika yang sebelumnya telah diputuskan PN Batam.(Rindu Sianipar)

Check Also

Pelanggar lalu lintas membayar denda yang dikenakan kepada kasir Bank BRI Cabang Langsa.

Polres Langsa Gelar Sidang di Tempat Bagi Pelanggar Lalu Lintas

Langsa, sidaknews.com – Satuan Polisi Lalu Lintas Kepolisian resor Langsa bersama Pengadilan Negeri dan Kejaksaan …

Tinggalkan Balasan

Alamat surel Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Anda dapat menggunakan tag dan atribut HTML: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>