Sabtu , 25 Maret 2017
Home » Berita Foto » Kubu Romi kecewa PTUN batalkan pengurus hasil Muktamar Surabaya

Kubu Romi kecewa PTUN batalkan pengurus hasil Muktamar Surabaya

kubu romi kecewa ptun batalkan pengurus hasil muktamar surabaya
kubu romi kecewa ptun batalkan pengurus hasil muktamar surabaya.

Sidaknews.com – Wakil Sekjen DPP PPP Hasil Muktamar VIII PPP di Surabaya, Arsul Sani meradang saat mengetahui Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) memutuskan menunda pelaksanaan SK Menkum HAM nomor M.HH-07.AH.11.01 tahun 2014 tanggal 28 Oktober 2014. SK tersebut merupakan pengesahan susunan pengurus DPP PPP hasil muktamar Surabaya.

“Kalaupun benar ada Penetapan tersebut, maka itu tidak otomatis membuat Keputusan Menkum HAM tersebut batal, atau menjadi tidak berlaku. Keputusan itu tetap sah selama belum ada Putusan yang final dan mengikat dari Mahkamah Agung yang secara tegas membatalkannya,” ujar Arsul dalam keterangan persnya di Jakarta, Sabtu (8/11).

Menurutnya, gugatan TUN yang diajukan oleh Suryadharma Ali dan Ahmad Gojali Harahap seharusnya tidak menjadi ukuran untuk membatalkan SK pemerintah. Arsul berpandangan, keduanya sudah tak berhak bertindak sesuatu karena sudah tidak menduduki kursi kepengurusan partai.

“Jika-pun yang dipakai pedoman adalah Muktamar PPP di Jakarta, maka mereka sudah bukan pengurus DPP PPP lagi, sehingga tidak punya kapasitas maupun kepentingan untuk mengatasnamakan DPP PPP,” lanjutnya.

Atas alasan itu, Arsul mengaku kecewa dan heran jika PTUN Jakarta telah memutus penetapan penundaan tersebut. Sebab, dalam Pasal 67 ayat 4 UU PTUN, hakim hanya dapat mengabulkan permohonan penundaan jika terdapat keadaan yang mendesak yang merugikan penggugat. Dalil itulah yang menurutnya tidak dimiliki kubu SDA.

“Dalam perkara ini jelas kepentingan Suryadharma Ali sudah tidak ada lagi, karena dia sudah bukan Ketua Umum DPP PPP lagi. Kalau kepentingan dia sudah tidak ada, lalu dimana unsur adanya keadaan mendesak dan kerugian dia sebegai syarat untuk dikabulkannya penundaan,” kata Arsul.

Arsul berkeyakinan putusan PTUN tersebut akan berdampak besar terhadap seluruh kepengurusan PPP di Indonesia. Termasuk keanggotaan kader PPP di parlemen.

“Ini bukan cuma masalah antara Menkum HAM dengan Suryadharma Ali saja, tapi di sini melekat pula kepentingan DPP PPP yang sudah disahkan, Dewan Pimpinan Wilayah dan Cabang (DPW dan DPC) PPP dari seluruh Indonesia yang sudah bermuktamar di Surabaya, serta para anggota Fraksi PPP DPR/MPR-RI sebagai kepanjangan tangan PPP di Parlemen.”

Arsul meminta PTUN Jakarta agar berhati-hati dan cermat dalam memeriksa perkara ini. Di samping DPP PPP yang sudah disahkan dengan Keputusan Menkum HAM akan mengajukan permohonan intervensi, hal ini akan ditindaklanjuti para anggota Fraksi PPP DPR-RI, para pengurus Dewan Pimpinan Wilayah dan Cabang (DPW dan DPC) dari seluruh Indonesia.

“Oleh karena itu, yang paling baik adalah PTUN Jakarta tidak mengambil tindakan pendahuluan apapun sebelum semua duduk persoalan dikuasainya, apalagi yang jadi penggugat sudah bukan Ketua Umum DPP PPP lagi,” tutup Arsul.

(sumber:merdeka.com)

Check Also

Presiden RI Ir Joko Widodo dalam kunjungan kerja di Kabupaten Mandailing Natal, Provinsi Sumatra Utara pada tanggal 24-25 Maret 2017.

Ini Menteri Yang Ikut Rombongan Presiden RI Ke Madina

Mandailing Natal, sidaknews.com – Kehadiran Presiden RI Ir Joko Widodo ke Kabupaten Mandailing Natal, Provinsi …

Tinggalkan Balasan

Alamat surel Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Anda dapat menggunakan tag dan atribut HTML: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>