Home » Berita Foto » Lahan Bakau Satu Hektar Ditimbun, Pemerintah Diminta Bertindak

Lahan Bakau Satu Hektar Ditimbun, Pemerintah Diminta Bertindak

Salah satu sudut lokasi penimbunan lahan bakau di sekitar jalan Abdulrahman Kelurahan Kampung Bugis Tanjungpinang.Foto diambil beberapa waktu lalu. (Foto: Ist)
Salah satu sudut lokasi penimbunan lahan bakau di sekitar jalan Abdulrahman Kelurahan Kampung Bugis Tanjungpinang.Foto diambil beberapa waktu lalu. (Foto: Ist)

Tanjungpinang,Sidaknews.com – Sejak delapan bulan lalu, sebuah lahan hutan bakau (mangrove) seluas satu hektar di sekitar wilayah Jalan Abdulrahman, RT 03/ RW 06, Kelurahan Kampung Bugis Tanjungpinang telah ditimbun sebuah perusahaan developer.

Penimbunan yang diduga telah merusak tanaman bakau ini dan juga mengabaikan warga di sekitar penimbunan diminta ditindak pemerintah khususnya Pemko Tanjungpinang. “Kita minta, Pemko menindak tegas penimbunan ini,” kata Kapten Indra,Insan Pemerhati Aspirasi Masyarakat (INPAS) Kepulauan Riau (Kepri), Selasa (13/1) kemarin.

Selain meminta pemerintah bertindak, Indra akan melaporkan hal ini ke Badan Lingkungan Hidup (LBH) Tanjungpinang dan Dinas Kelautan Perikanan Pertanian Kehutanan dan Energi (KP2KE) Tanjungpinang.

Indra mengaku sangat kecewa dengan penimbunan tersebut sebab, hasil pantauan dan pengumpulan data di masyarakat terdapat 29 tandatangan sebagai wujud tidak setuju dan menolak adanya penimbunan tersebut.
Apalagi penimbunan itu disinyalir telah melanggar ketentuan dalam Undang-undang nomor 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

“Hutan mangrove seluas 1 hektar lebih di Jalan Abdulrahman Kampung Bugis telah menjadi lahan penimbunan dari PT Graha Harmoni yang bergerak di bidang properti. Ini sudah dikerjakan sejak 8 bulan yang lalu di tahun 2014. Sekarang mereka sedang menunggu izin agar dapat diberi izin membangun pondasi rumah. Saya sudah buat laporan ke BLH. Informasi dari Pak Gunawan (Kepala BLH), penimbunan itu baru diurus izinnya,” ungkap Kapten Indra.

Pria yang berprofesi sebagai Kapten kapal feri lintas Malaysia itu mengatakan dari keseluruhan warga yang tinggal dekat dengan lokasi penimbunan mengeluh karena selama kegiatan penimbunan berlangsung kerap mendapatkan dampak buruk dari debu dan menjadi sasaran banjir.

“Mereka (masyarakat, red) mengaku tidak mendapat kompensasi. Dari warga ada yang mengatakan hanya mendapat debu saja. Untuk itu kami sebagai penyalur aspirasi masyarakat merasa perlu menyampaikan laporan tersebut. Bukan masalah tindak pidana lingkungan hidupnya saja. Ini dampaknya bagi masyarakat juga sangat banyak,” tegas Kapten Indra.

Saat ini, Indra menegaskan surat tembusan kepada Walikota Tanjungpinang, Lis Darmansyah, Anggota DPRD Tanjungpinang, Camat dan Lurah telah dipersiapkannya. Rencananya, pada Rabu (14/1) surat tembusan itu akan diserahkannya.

“Kita minta dari instansi terkait menindak tegas. Kenapa setelah pekerjaan selesai izinnya baru diurus? Saya juga sudah mempertanyakan langsung hal ini kepada pihak perusahaan, akan tetapi tak ada jawaban yang baik. Pimpinan perusahaan tak mau bertemu akhirnya dijawab oleh Sekretarisnya Rina.

Mereka mengaku telah mendapatkan persetujuan dan tanda tangan dari warga. Saya mau tahu itu warga yang mana? Berarti ada pemalsuan tanda tangan. Sementara warga kampung itu orang susah semua. Kasihan,” ungkap Kapten Indra.

Meski dari penjelasan Rina mengatakan bahwa tanah tersebut memiliki sertifikat dari perusahaan, akan tetapi yang menjadi permasalahan adalah pelebaran tanah tersebut dengan melawan hukum untuk menimbun lahan mangrove.

Apalagi dampaknya kini sangat dirasakan oleh warga yang bertempat tinggal di sekitar lokasi penimbunan.

Fakta lainnya, Kapten Indra yang telah bertemu dengan Kepala BLH, Gunawan mendapat jawaban bahwa kegiatan tersebut pernah diperintahkan untuk berhenti.

Selain itu, perusahanan diwajibkan mengeruk ulang tanah timbunan di lahan bakau tersebut.

“Pak Gun mengatakan izin memang tak ada. Mereka baru mengurus izinnya. Sementara pekerjaan kenapa telah selesai? 1 hektare lahan bakau ditimbun. Tak ada plang larangan disana,” ungkap Kapten Indra.

Sementara itu Kepala BLH Tanjungpinang, Gunawan Gurounimo saat dimintai keterangan atas masalah tersebut juga membenarkan tidak adanya izin atas penimbunan lahan bakau tersebut.

Hanya saja dijelaskannya pengusaha developer yangmenimbun telah melakukan koordinasi kepada Kelurahan dan Kecamatan. Untuk saat ini, kegiatan penimbunan dari pengusaha tersebut juga telah dibahas dalam pembuatan izin IMB.

“Penimbunan itu bukan izin dari BLH lagi. Memang baru diurus izinnya. Tapi dia malah sedang mengurus izin IMB. Kita juga sudah pernah menyuruh dibuatkan drainasenya itu. Karena takut kena dampak ke warga,” ujar Gunawan.(Rindu Sianipar)

Check Also

Abdullah Puteh ketika menyampaikan orasi politiknya dihadapkan masyarakat Asam Peutek.

Abdullah Puteh: Jangan Takut Dengan Intimidasi

Langsa, sidaknews.com – Menjelang pemilihan Gubernur/wakil Gubernur dan Walikota/wakil Walikota pada 15 Februari nantinya, diminta …

Tinggalkan Balasan

Alamat surel Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Anda dapat menggunakan tag dan atribut HTML: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>