Home » Berita Foto » Legalisasi Aset Pemerintah, Pemko Tandatangani PKS Dengan BPN

Legalisasi Aset Pemerintah, Pemko Tandatangani PKS Dengan BPN

Legalisasi Aset Pemerintah
Legalisasi Aset Pemerintah, Pemko Tandatangani Perjanjian Kerja Sama (PKS) Dengan BPN Kota Tanjungpinang. Tampak. Walikota Tanjungpinang H.Lis Darmansyah,SH bersama Asmadi Adnan Kepala BPN.

Tanjungpinang,Sidaknews.com – Untuk memenuhi kebutuhan akan legalitas dan melindungi asset daerah supaya tidak terjadi tumpang tindih kepemilikan, Pemerintah Kota Tanjungpinang menggandeng Kantor Pertanahan Kota Tanjungpinang dalam pelaksanaan kegiatan sertifikasi kepemilikan tanah asset Pemerintah Kota Tanjungpinang.

Dalam bentuk Perjanjian Kerja Sama (PKS). Penandatanganan PKS dilakukan di Kantor Walikota, Senin (7/7) antara H.Lis Darmansyah, SH selaku Walikota Tanjungpinang dengan Ir. Asmadi Adnan, M.Si selaku Kepala Kantor Pertanahan Kota Tanjungpinang.

Dikatakan Asmadi, selain melegalisasi asset pemerintah, perlu juga melegalisasikan asset masyarakat. Karena menurutnya masuarakat juga butuh kepastian hokum atas asset yang mereka miliki. “Legalisasi asset penting dilakukan bagi para pemilik lahan. Sebab, wilayah yang sudah termasuk dalam hutan konversi tidak dapat disertifikasi.” Ujar Asmadi.

Lebih lanjut diungkapkan Asmadi, masih banyak tumpang tindih kepemilikan lahan sehingga sering terjadi sengketa. Dengan melegalisasikan asetnya, maka baik masyarakat maupun pemerintah memiliki kekuatan hukum atas asetnya.

Lis sendiri mengakui, masih banyak asset Kota Tanjungpinang yang belum disertifikasi, terutama sekolah. Saat ini asset tanah milik Pemko Tanjungpinang yang telah memiliki legalitas berupa sertifikat atas nama Pemerintah Kota Tanjungpinang hanya 11 aset dengan luas lahan 5,13 Ha. Saat ini, lanjut Lis, sedang dilakukan validasi atas lahan yang belum dilepas sehingga lahan tersebut belum bisa di sertifikasi.

Perjanjian kerjasama ini sendiri bertujuan untuk menertibkan, memberikan kepastian hukum, dan meningkatkan nilai asset daerah bagi Pemko Tanjungpinang dalam memperoleh hak pakai atas tanah. Sementara itu, objek kerjasama ini adalah seluruh tanah asst Pemko Tanjungpinang yang tersebar di 4 kecamatan.

penandatanganan PKS ini disaksikan oleh sejumlah pejabat eselon 2, 3, dan 4 beserta camat dan lurah di Lingkungan Pemko Tanjungpinang.(Erva)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Check Also

Komisi Independen Pemilihan (KIP) Aceh bersama tim sukses enam pasang calon, panelis, kepolisian, serta Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) Aceh melakukan evaluasi debat kandidat terbuka kedua

Dievaluasi, Debat Kandidat Kedua Cagub Aceh

Banda Aceh, sidaknews.com – Komisi Independen Pemilihan (KIP) Aceh bersama tim sukses enam pasang calon, …

Tinggalkan Balasan

Alamat surel Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Anda dapat menggunakan tag dan atribut HTML: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>