Home » Berita Foto » Liku-liku Hukum Dan Penegakan Hukum Atas Perbuatan Suban Hartono

Liku-liku Hukum Dan Penegakan Hukum Atas Perbuatan Suban Hartono

Oleh; Jendaita Pinem

Jendaita Pinem
Jendaita Pinem

Tanjungpinang,Sidaknews.com – Menanggapi pemberitaan yang dimuat dibeberapa media harian lokal di kepri, salah satunya adalah berita Batam Today.Com pada hari selasa tangal, 27-09-2011 yang ditulis oleh Charles/Lani/Dodo tentang E.W Papilaya mengakui ia diperiksa oleh Tim Kejagung.

Dimana diantara kandungan berita tersebut bahwa Papilaya mengaku sangat optimis dengan penegakan supremasi hukum di Negeri ini karena, apa yang dilakukan Tim Kejagung RI dengan memanggil orang-orang penting di BPN Kabupaten Bintan dan Kota Tanjung Pinang serta tokoh-tokoh masyarakat Dompak, merupakan realita keseriusan aparat penegak hukum melaksanakan tugasnya dalam penyelidikan sebuah dugaan kasus tindak pidana.

Kejagung itu suatu Lembaga yang cukup prestisius, Jadi mereka melakukan pemanggilan ini, buka main-main. Tetapi saya belum bisa memberikan banyak komentar, kita lihat saja nanti kebenarannya. “Saya dipanggil Kejagung dan ditanya soal pembebasan Lahan, penerbitan Sertifikat, dan lainnya yang berhubungan dengan itu semua, kata Papilaya kepada Batam Today di Tanjung Pinang”.

Kemudian Haluan kepri.Com melalui terbitan Hari Kamis, tanggal 07 Maret 2013 diantaranya menyebutkan bahwa Sertifikat Hak Guna Bangunan (HGB) PT Terira Pratiwi Development (TPD) eks PT Kemayan Bintan di kawasan Dompak dan sekitarnya diduga akan dicabut Pemerintah Pusat melalui Badan Pertanahan Nasional(BPN). Informasinya begitu, saya tau dari orang dalam PT TPD sendiri yang sekarang sudah hengkang dari sana karena merasa dirugikan oleh perusahaan itu, ungkap sumber yang dapat dipercayai, Selasa (5/3).

Kendati demikian, kata dia, PT TPD tidak mungkin bisa menunjukkan Sertifikat asli yang dimilikinya. Sebabnya, asset daerah tersebut sudah digadaikan ke Negara Asing.

Keterangan saudara E.W Papilya diatas yang mengaku sangat optimis dengan penegakan supremasi hukum dinegeri ini. Karena apa yang dilakukan oleh Tim Kejagung itu merupakan realita keseriusan aparat penegak hukum melaksanakan tugasnya dalam penyelidikan sebuah dugaan kasus tindak pidana. Kejagung itu suatu lembaga yang cukup prestisius.

Namun begitu saya menanggapi keterangan yang diberikan oleh saudara E.W Papilaya tersebut adalah merupakan suatu retorika untuk mengaburi mata masyarakat karena terbukti pemeriksaan Tim Kejagung tersebut terhadap orang-orang penting BPN bukan menyelesaikan masalah malah menambah masalah.

Oleh sebab pihak Kejaksaan Negeri Tanjungpinang mengembalikan Barang bukti Bijih Bauksit bernilai Puluhan Milyar Rupiah yang dirampas dalam perkara pidana nomor: 82/PID.B/2010/PN.TPI kepada Suban Hartono/PT Kemayan Bintan melalui Ferry Lee Garcia yang jelas bukan sebagai pemiliknya.

Sampai kehari ini tidak ada tanda-tanda tindakan penyelesaian yang diambil oleh Tim Kejagung tersebut pada hal jika mencermati Surat-Surat saudara E.W Papilaya kepada Kakanwil BPN Provinsi Kepulauan Riau tertanggal 16 Oktober 2006, kepada Kepala Badan Pertanahan Nasional (BPN)tertanggal 13 November 2007, Kepada Kepala Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kota Tanjungpinang tertanggal 21 April 2008 dan kepada Kepala Kantor Badan Pertanahan (BPN) Kantor Wilayah Propinsi Kepulauan Riau maka sudah cukup bukti untuk menyelesaikan cara perolehan dan penyalahgunaan peruntukan SHGB-SHGB itu jika benar sebagaimana yang disampaikan oleh saudara E.W Papilaya tersebut.

Didalam adalam Surat saudara E.W Papilaya tersebut satu diantaranya ialah memohon kralifikasi pengukuran terhadap HGB atas nama PT Terira Peratiwi Development Nomor: 00059, 00871, 00872, 00873, 00874.

Sedangkan pada tanggal 22-11-96 SHGB-SHGB tersebut khususnya SHGB no. 00871 telah pun dialihkan kepemilikannya dari pada PT Terira Peratiwi Development menjadi milik PT Kemayan Bintan Berdasarkan AKTA JUAL BELI PPAT Nomor : 828, Tanggal 20-11-96 yang dibuat oleh Notaris Neneng Roosiana Supangat SH, Perubahan tersebut didaftarkan ke Kantor Pertanahan Kabupaten Kepulauan Riau pada tanggal 21-11-96, Kemudian perubahan atau peralihan atas kepemilikan Sertifikat Hak guna Bangunan tersebut disahkan dalam waktu satu hari kerja yaitu pada tanggal 22-11-96 oleh Kepala Kantor Kabupaten Riau, Syamsul Kamar yusuf BA.

Kemudian pada tanggal 17 Maret 2011 Suban Hartono melaporkan SHGB No. 00871, 00872, 00873 dan 00874 telah Hilang, sedangkan dalam Persidangan Perkara Pidana Nomor: 82/PID.B/2010/PN.TPI Suban Hartono member keterangn dibawah sumpah bahwa SHGB aslinya ada dalam simpanannya dan akan ditunjukkan di Persidangan akan datang, dan dalam Daftar Perkara Perdata Nomor: 04/PDT.G/2010/PN.TPI Hakim mencatatkan bahwa SKPT Asli BPN, Sertifikat fhotocopy Aslinya di Bank.

Sampai kehari ini Suban Hartono/PT Kemayan Bintan tidak dapat menunjukkan bukti kepemilikannya secara otentik berdasarkan sertifikat yang Asli bahkan melaporkan SHGB-SHGB tersebut telah hilang walaupun diketahui bahwa memang tidak ada ditangan dia pada waktu itu, sehingga atas dasar apa Kejaksaan Negeri Tanjung Pinang mengembalikan Barang Bukti bijih Bauksit bernilai Puluhan Milyar Rupiah kepada Suban Harto/PT Kemayan Bintan melalui Ferry Lee Garcia jika benar Tim Kejagung serius menangani aduan masyarakat dan keterangan saudara Papilaya tersebut.

Saudara E.W Papilaya adalah merupakan salah seorang individu yang paling mengetahui duduk permasalahan perolehan dan penyalahgunaan SHGB-SHGB tersebut termasuk Permasalahan dalam Perkara Pidana Nomor: 82/PID.B/2010/PN.TPI dan Perkara Perdata Nomor: 04/PDT.G/2010/PN.TPI, namun begitu apakah saudara E.W Papilaya berani memberikan keterangan apa adanya mengenai perilaku Suban Hartono didepan Aparat Penegak Hukum? Jika saudara E.W Papilaya berani memberikan keterangan apa adanya kepada aparat penegak Hukum perkara pasti tidak rumit dan selesai, dan sebaliknya apakah Aparat penegak Hukum berani memanggil dan mendesak saudara E.W papilaya untuk memberi keterangan apa adanya.(*)

Check Also

Drs. H. Dalmasri Syam, MM menyerahkan Dokumen Pelaksana Anggaran ( DPA ) untuk Tahun Anggaran 2017

Wakil Bupati Bintan Serahkan DPA Tahun 2017 ke SKPD

Bintan, sidaknews.com – Wakil Bupati Kabupaten Bintan Drs. H. Dalmasri Syam, MM menyerahkan Dokumen Pelaksana …

Tinggalkan Balasan

Alamat surel Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Anda dapat menggunakan tag dan atribut HTML: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>