Sabtu , 25 Maret 2017
Home » Berita Foto » LSM GEMPAR Sumut laporkan komisioner KPU Padang Lawas Utara (Paluta) ke KPU RI dan DKPP

LSM GEMPAR Sumut laporkan komisioner KPU Padang Lawas Utara (Paluta) ke KPU RI dan DKPP

Ketum LSM GEMPAR Sumut
Ketum LSM GEMPAR Sumut Aman S Harahap.

Gunungtua,sidaknews.com – Ketua Umum DPP Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Gerakan Moral Pengawal Amanat Repormasi (GEMPAR) Aman S Harahap melaporkan kasus dana Kampanye Parpol kepada KPU Pusat RI dan DKPP.

Laporan tersebut disampaikan ke KPU Pusat terkait dengan tindakan pelanggaran peraturan produk KPU itu sendiri, dalam surat edaran batas waktu penyampaian dana kampanye Parpol ke KPU terdapat dua Parpol yang tidak menyampaikan laporan dana kampanye sampai batas waktu yang ditetapkan KPU sendiri.

Dalam Point pertama (1).surat edaran KPU no. 69/KPU/II/2014.Dan Point kedua (2).surat edaran KPU Prov Sumut no.318/ Kpu-Prov-002/II/2014. Serta point ketiga(3). Surat edaran KPUD kab paluta no 14/kpu-kab/002.964953/II/2014.tanggal 18 pebruari 2014.dalam poin 3 berbunyi “penyampaian laporan dana kampanye pemilu 2014 disampaikan Paling lambat tanggal 02 Maret 2014 PUKUL 18.00.Wib.

Hingga sampai saat ini pihak KPUD kabupaten paluta tidak pernah menyurati dua parpol tersebut, dalam hal memberitahukan pelanggaran tersebut atau memberikan surat untuk melakukan gugatan karna akan dikenai sangsi diskualifikasi serta surat pemberitahuan sangsi atas pelanggaran itu.

Ditambah lagi dugaan pemerasaan oknum komisioner KPUD kabupaten Paluta sebagaimana berita berita di berbagai media cetak tentang laporan Caleg DPRRI ke KPU prov Sumut atas ajakan dua orang komisioner KPUD paluta untuk penggelembungan suara dengan harga 70 ribu per satu suara. Belum lagi perilaku dugaan pelecehan seksual oleh oknum komisioner KPUD Paluta terhadap bawahannya.

Ketua Umum LSM Gempar Sumut Aman Sudirman Harahap kepada wartawan, Kamis (3/4) mengatakan “Kami belum puas jika ini tidak terbongkar agar semuanya bisa terjawab. Maka dengan ini kami melaporkannya ke KPU Pusat dan ke DKPP agar diberikan sangsi tegas sebagai mana proses hukum yang berlaku di NKRI ini, kami berharap proses hukum pelanggaran Undang undang serta pelanggaran kode etik itu harus berjalan “ujarnya kepada wartawan di Hotel Mitra Gunung Tua.

Dalam laporan itu kami lampirkan berkas pendukung seperti jawaban surat KPUD paluta dan jawaban surat Panwaslu kab paluta tentang komfirmasi Lsm Gempar baru baru ini. Dan sangat menyayangkan kinerja KPU kabupaten Paluta sebagai penyelenggara pemilu yang mempunyai kode etik ternyata prilakunya sangat boborok,kami khawatir akan berpengaruh terhadap proses serta hasil pemilu 2014 dan kalau itu sempat terjadi pasti akan mencoreng nama baik KPUD Paluta.”tambahnya.(TIM Redaksi)

Check Also

KETUA Palang Merah Indonesia (PMI) Aceh Ir. Teuku Alaidinsyah M. Eng saat membuka secara resmi Orientasi Kepalangmerahan dan Musyawarah Kerja Kabupaten (Mukerkab) PMI Bireuen. FOTO/TARMIZI A. GANI.

Musyawarah Kerja PMI Kabupaten Bireuen Dibuka Teuku Alaidinsyah

Bireuen, sidaknews.com – Ketua Palang Merah Indonesia (PMI) Aceh Ir. Teuku Alaidinsyah M. Eng membuka …

Tinggalkan Balasan

Alamat surel Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Anda dapat menggunakan tag dan atribut HTML: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>