Home » Berita Foto » LSM ICTI Laporkan Ke Kajati soal Proyek Pembangunan Rutan Batam 2013

LSM ICTI Laporkan Ke Kajati soal Proyek Pembangunan Rutan Batam 2013

Keterangan Foto: Inilah kondisi Proyek Pembangunan Rutan Batam pada 11 Pebruari 2014, foto:Ist
Keterangan Foto: Inilah kondisi Proyek Pembangunan Rutan Batam pada 11 Pebruari 2014, foto:Ist

Tanjungpinang,Sidaknews.com – Lembaga Swadaya Masyarakat Investrigation Coruuption Transparan Independen (LSM ICTI) Kepulauan Riau, resmi melaporkan kasus dugaan KKN pada proyek pembangunan Rutan Batam tahun 2013, dengan nilai kontrak Rp14.379,349.000 dengan pelaksana kegiatan oleh PT.Mitra Prabu Pasundan dan Konsultan PT.Kuantan Graha Magra.

Kasus ini dilaporkan kepada pihak Kajati Kepri 12/3, hal ini disampaikan oleh Eko Prasetia Jaya Sekjen ICTI Kepri kepada Media ini (11/3) di Sekretariatnya.

Adapun laporan ini dengan Nomor :123/LSM-ICTI/Tpi-III/14, Prihal: (Laporan), Tentang, Adanya Dugaan KKN pada Pembangunan Rutan di Batam tahun 2013 dengan nilai kontrak sebesar Rp.14.379.349.000 miliar, yang notabenenya, diduga pihak konsultan membuat laporan hasil pekerjaan tidak sesuai dengan kondisi pada saat dilapangan, sehingga mengakibat ada dugaan KKN yang merugikan keuangan Negara.”Ungkap Eko

Ada beberapa hal yang patut dicurigai terhadap hasil pekerjaan yang dilaksanakan oleh PT.Mitra Prabu Pasundan, sementara kontrak kerja dimulai pada tanggal 14 juli 2013, dan masa pelaksanaan berakhir pada tanggal 20 Desember 2013, dan ADD (Adendum tambah waktu 10 hari), berarti pekerjaan tersebut harus selesai pada 31 Desember 2013.

R
Risalah Rapat Koordinasi Pekerjaan Rutan Batam 30 Desember 2013.

“Sementara Pelaksanaan pekerjan yang kami temukan sesuai dengan hasil Investigasi kami dilapangan pada tanggal 11 Pebruari 2014 kondisi pekerjaan masih mencapai 80 persen, lalu pertayaan kami, Apakah pekerjaan ini tahun jamak?”

Sementara dalam Ketentuan Pilpres 70 tahun 2012 pada pasal 93 mengatakan, Jadwal adalah kerangka waktu yang sudah dirinci setelah pemeriksaan lapangan bersama. Jadwal awal adalah jadwal yang ditetapkan pada Kontrak atau jadwal yang sudah disepakati dalam rapat persiapan pelaksanaan Kontrak dan dituangkan dalam adendum Kontrak.

Adendum bukti perjanjian dalam hal ini hanya dapat dilakukan untuk mencantumkan sumber dana dari dokumen anggaran Tahun Anggaran berikutnya atas sisa pekerjaan yang akan diselesaikan (apabila dibutuhkan). Masa berakhirnya pelaksanaan pekerjaan untuk Pekerjaan Konstruksi disebut juga Provisional Hand Over.

Pekerjaan yang dikerjakan oleh pihak kontraktor pada saat Investigasi kami tertanggal 11 Pebruari 2014 baru mencapai 80 persen pisik yang dikerjakan. “Addendum yang dibuat oleh pihak PPTk hanya dengan waktu 10 hari kalender, seharusnya pekerjaan tersebut sudah rampung pada tanggal 31 Desember 2013.”

“Namun pada pelaksanaan di lapangan sesuai dengan Investigasi pada tanggal 11 Pebruari 2013 dimana pekerjaan yang dikerjakan oleh pihak kontraktor PT.Mitra Prabu Pasundan belum selesai, dan Secara fisik Pembangunan Rutan tersebut belum mencapai 100 persen.”

Bukti Laporan
Bukti Laporan lsm ICTI yang diterima oleh Kajati Kepulauan Riau.

Dari permasalahan tersebut pada rapat tanggal 18 Desember 2013, keterlambatan pelaksanaan pekerjaan Rutan Batam kontraktor Pelaksana PT.Mitra Prabu Pasundan menjelang akhir tahun anggaran 2013 yang semula waktu pelaksanaan 165 hari menjadi 175 hari kalender setelah ADD II terhitung dari tanggal 10 Juli 2013 S/d 31 Desember 2013. Dan untuk tagihan 90 persen kontraktor masih hutang prestasi kepada proyek sebesar 14 persen.

Menurut Eko, Lalu bagaimana pihak konsultan dapat menghitung pisik yang dikerjakan bisa mencapai 90 persen, padahal pemasangan Interiol sendiri baru siap bagian depan saja, padahal pekerjaan lainnya belum rampung. begitu juga Pada saat evaluasi kedua pada tanggal 31 Desember 2013 ADD II tambah waktu pelaksanaan. (tagihan 90% dibayarkan 85%)

“Begitu juga dengan Kontrak membuat program kerja percepatan disetiap bagian perkerjaan (Justifikasi) yang dibuatkan oleh pihak konsultan pada tanggal 30 Desember 2013, apakah kontraknya pekerjaan tersebut sudah habis, dan Justifikasi tidak mungkin dilaksanakan lagi?”.

Masih menurut Eko, seharusnya PPTk sudah harus menghentikan pekerjaan ini, sebab, masa pelaksanaan pekerjaan sudah habis kontrak kerjanya, dari permasalahan ini, setelah kami evaluasi ada dugaan persengkolkolan, dan sudah menyalahi aturan pada Perpres 54 tahun 2010 sebagaimana yang telah diubah dengan Perpres 70 tahun 2012 tentang Pengadaan Barang /Jasa Pemerintah.

Diharapkan kepada pihak Kejaksaan Tinggi untuk mempelajari dan menindaklanjuti kasus ini, dan diharapkan kepada Aspidsus yang baru saja dilantik untuk lebih proaktif setiap menangani kasus yang masuk ke Kejaksaan Tinggi Kepri. Ungkapnya (Red)

Check Also

Abdullah Puteh ketika menyampaikan orasi politiknya dihadapkan masyarakat Asam Peutek.

Abdullah Puteh: Jangan Takut Dengan Intimidasi

Langsa, sidaknews.com – Menjelang pemilihan Gubernur/wakil Gubernur dan Walikota/wakil Walikota pada 15 Februari nantinya, diminta …

Tinggalkan Balasan

Alamat surel Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Anda dapat menggunakan tag dan atribut HTML: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>