Kamis , 25 Mei 2017
Home » Berita Foto » LSM ICTI Minta Kepada Dinas Terkait Untuk Black-list PT.Eka Putra Sakti

LSM ICTI Minta Kepada Dinas Terkait Untuk Black-list PT.Eka Putra Sakti

-Terkait Pembangunan UPTD Provinsi kepri tahun 2014 senilai Rp 6.235.500.000 hingga saat ini belum dikerjakan.

Ilustrasi. Akses Jalan ke kantor Gubernur kepri
Ilustrasi. Akses Jalan ke kantor Gubernur kepri

Tanjungpinang,Sidaknews.com – Pekerjaan Proyek pembangunan kantor Unit Pelayanan Terpadu Daerah (UPTD) tahun anggaran 2014 do Dompak kota Tanjungpinang. Kemungkinan proyek tersebut tidak dapat dilanjutkan, sebab ada dugaan terhambat dengan status lahan.

Saat penelusuran media ini terkait dengan proyek pembangunan UPTD kepri tahun 2014 dengan nilai kontrak Rp 6.234.500.000 masa pelaksanaan pekerjaan 180 hari kalender, ketika dikompirmasi Kadis Pekerjaan Umum (PU) kepri Heru Sukmoro melalui sms belum mau menjawab, dan pada sms kedua beliau ada memberikan jawaban, bahwa ada yang mengklain lahan tersebut.(17/6)

Sementara kontrak dan SPMK sudah dibuatkan dan ditandatangani pada 3 bulan terakhir, namun pekerjaan belum ada pelaksanaan pekerjaan di lokasi.

Sekjen LSM ICTI – Ngo Kepri Eko Saputra mengatakan, sangat menyanyangkan kinerja dinas pekerjaan Umum terlalu buru-buru untuk melalangkan paket tersebut, dikwatirkan ada dugaan permainan, dan klo memang itu lahan bermasalah kenapa tidak secepatnya dicarikan lahan lain.

Dikhwatirkan pekerjaan pembangunan UPTD kepri tidak akan terkejar lagi dengan waktu yang singkat dan sesuai dengan aturan main, jika pelaksanaan pekerjaan tidak dilaksanakan dalam satu bulan sejak ditandatangani SPMK dan kontrak, maka perusahaan tersebut wajib di back-list.Ujar Eko.

Saat dihubungi Juin pemilik PT.Eka Putra Sakti melalui handpone selulernya tidak aktif, dan kita sudah sampaikan pesan singkat melaui sms, hingga berita ini diturunkan belum ada jawaban atau balasan.

Ketika dikompirmasi Kabag Tapen Provinsi Kepri(17/6) Doli mengatakan, jika soal pembangunan UPTD kami tidak bisa mencampurinya, namun klo soal lahan milik Muraf yang bagian darat tidak ada masalah, sebab, kita sudah ganti rugi, yang kami ketahui diklaim oleh Muraf adalah lahan magrove, itukan tidak bisa kita bebaskan sudah ada aturannya.Ungkap Doli.(Red)

Check Also

Pemkab Sergai Survey Harga Sembako di Pasar Tradisional

–Persediaan Sembako Selama Ramadhan di Sergai Aman Sergai, sidaknews.com – Menjelang datangnya bulan suci Ramadhan 1438 …

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *