Jumat , 26 Mei 2017
Home » Berita Foto » LSM ICTI Sebut, Tim 9 Layak Jadi Tersangka

LSM ICTI Sebut, Tim 9 Layak Jadi Tersangka

Ketum LSM ICTI-NGO Kepri
Ketum LSM ICTI-NGO Kepri

Tanjungpinang,Sidaknews.com – Ketua Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Investigation Corruption Transparan Independen- Nongoverment (ICTI-Ngo) Kepri, Kuncus menyebutkan, bahwa sebanyak 9 orang yang masuk dalam tim 9, sebagai penentu dan penetapan pemebebasan pengadaan lahan Unit Sekolah Baru (USB) di Tanjungpinang, layak untuk ditetapkan sebagai tersangka, karena berkaitan dengan Dedi Candra yang sudah ditetapkan sebagai tersangka sebelumnya.

“Kita menilai, dugaan korupsi yang dilakukan oleh Dedi Candra tersebut sifatnya tidak sendiri, melainkan adanya dugaan persengkongkolan bersama secara berjemaah untuk menghabiskan uang negara secara ilegal. Hasil pengamatan kami, setidaknya sebanyak anggota 9 tersebut sudah layak untuk dijadikan tersangka,”ucap Kuncus, Selasa (10/6).

Menurut Kuncus, penetapan tim 9 pembebasan lahan tersebut sebagai tersangka, juga sejalan dengan salah satu petunjuk yang diberikan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kepada penyidik Polisi dan Jaksa dari hasil koordinasi supervisi sebelumnya, untuk memasukan pasal 55 KUHPidana, sebagai orang yang diduga ikut serta terlibat melakukan tindak pidana yang dapat merugikan keuangan negara.

“Dari petunjuk tentang pasal 55 KUHPidana yang diberikan KPK tersebut sudah jelas. Artinya, selain Deddy Candra, penyidik juga harus ada tersangka lain yang diduga ikut terlibat. Setidaknya sebanyak 9 orang yang masuk dalam tim 9 tersebut, layak untuk dijadikan tersangka,” ungkap Kuncus.

Hal senada juga disampaikan Ketua LSM Kepri Couruption Wocth (KCW) Kepri, Laode Kamarudin. Menurutnya, diantara anggota tim 5 yang diduga ikut terlibat tersebut, termasuk Lurah dan Camat yang menjabat dimasa itu.

“Selain Deddy Candra, termasuk sejumlah pejabat yang diduga ikut menentukan harga nilai tanah, sehingga timbul adanya dugaan korupsi sebagaimana yang disangkan tim penyidik Sat Reskrim Polres Tanjungpinang, layak dijadikan tersangka,”ungkap Laode.

Sementara Kepala Seksi Tindak Pidana Khusus (Pidus) Kejaksaan Negeri (Kejari) Tanjungpinang, Maruhum SH mengatakan, untuk melangkapi berkas tersangka Dedi Candra kali ini agar bisa dinyatakan P21, maka pihaknya meminta pihak kepolisian harus lebih mendalami lagi melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap seluruh panitia pembebasan lahan tersebut yang diduga ikut terlibat di dalamnya.

“Untuk berkas Dedy Chandra sudah kami terima dan tengah diteliti. Beberapa petunjuk dan permintaan bukti memang sudah bisa dipenuhi, namun kami belum bisa menyarakan, apakah berkas tersebut bisa kita katakan lengkap (P-21) apa belum (P-18),” kata Maruhum saat ditemui Haluan Kepri di ruang kerjanya, Senin (9/6)

Diterangkan, guna mengungkap dan melengkapi berkas perkara tersebut, pihaknya telah meminta pihak penyidik Polisi mendalami pemeriksaan atas dugaan keterlibatan seluruh panitia pengadaan lahan (tim 9-red)

“Ada beberapa pentunjuk yang krusial atau yang menjadi pokok permasalahan yang setelah kita teliti sebekumnya belum terpenuhi semua oleh penyidik polisi. Berkas tersangka itu baru bisa dinyatakan P21 setidak-tidaknya sudah sejumlah tersangka lain yang berkaitan dengan perkara ini. Hal itu sudah kita sampaikan kepada penyidik,”ungkap Maruhum

Menurutnya, dalam suatu proses pembebasan lahan, aturannya itu melibatkan kolektif kolegia, dan tidak bisa diputuskan oleh tim 5 saja, yang sifatnya hanya sebatas memberikan rekomendasi.

“Sementara untuk keputusan akhir dalam pembebasan lahan itu ada berada di tim 9,” kata Maruhum.

Maruhum juga mengunkapkan, dalam penyelidikan dugaan kasus tersebut tidak bisa dilakukan setengah-setengah, melainkan harus dilakukan secara tuntas terhadap mereka-mereka yang diduga ikut terlibat langsung sebagai tim pembebasan lahan itu

Selain itu, dalam proses pembebasan lahan itu, lanjut Maruhum, dilakukan berdasarkan Surat Keputusan (SK) mantan Wali Kota Tanjungpinang saat itu. Namun sebelum SK tersebut ditanda tangan oleh Wali Kota, tentu sudah ada persetujuan dari Kabag Hukum Pemko Tanjungpinang.

“Kenyataanya, dalam berkas Dedy Chandara ini, tidak ada nama Kabag Hukum Pemko Tanjungpinang saat itu untuk dijadikan saksi. Sementara berdasarkan keterangan Dedy Chandara, semua tim juga harus ikut bertanggung jawab,” kata Maruhum.

Sebagai mana diketahui dalam proses pembebasan lahan tersebut, tim 9 terdiri dari, Drs. H. Wan Samsi selaku Asisten Pemerintahan dan Kesra, Drs. Surya Dianus sebagai Kepala Kantor Pertanahan Kota Tanjungpinang, Tri Agus Kasmanto sebagai Pj. Kakak Pajak Pratama Tanjungpinang, Drs. H. Syafrial Evi sebagai Ka. Bappeda dan Penanaman Modal kota Tpi, Drs. Dedy Chandra sebagai Kabag. Adm. Pemerintahan Umum, Syarizal selaku Camat Tanjungpinang Timur, Yusrizal A. Ptnh selaku Kasi HT dan PT kantor Pertanahan, Gustian Bayu selaku Kasubag Agraria dan Wan Martalena sebagai Lurah Pinang Kencana.

Sebagaimana diberitakan, Satreskrim Polres Tanjungpinang telah menyerahkan kembali berkas tersangka Dedy Chandra ke Kejaksaan Negeri (Kejari) Tanjungpinang, Kamis (5/6) lalu.

Penyerahan berkas tersebut setelah tim penyidik polisi melengkapi semua bukti dan petunjuk yang diberikan oleh penyidik di Kejari Tanjungpinang pada saat pengembalian berkas itu P-19 sebelumnya.

“Semua petunjuk yang diberikan jaksa dalam perkara tersebut, sudah kita penuhi semuanya, termasuk melakukan penyitaan sejumlah dokumen yang dibutuhkan melalui izin dari Pengadilan Negeri (PN) Tanjungpinang,”kata Kasat Reskrim Polres Tanjungpinang AKP Oxy Yudha Pratesta, Kamis (5/6).

Menurut Oxy, Ada beberapa poin yang perlu dilengkapi, termasuk penambahan keterangan satu orang saksi yang diperlukan. Disamping itu, petunjuk atau permintaan Jaksa beberapa barang bukti Akte Jual Beli (AJB) tanah yang dilegalisir oleh pihak notaris, juga sudah dipenuhi.(Red)

Check Also

Desa Paya Bujok Beuramoe Khitan Anak Kurang Mampu

Langsa, sidaknews.com – Sedikitnya 20 orang anak dari keluarga yang kurang mampu di desa Paya …

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *