Home » Berita Foto » LSM Soroti Biaya SPB Kapal Kargo

LSM Soroti Biaya SPB Kapal Kargo

Keterangan Foto: Aktivitas Kapal Kargo di Plantar KUD Tanjungpinang.
Keterangan Foto: Aktivitas Kapal Kargo di Plantar KUD Tanjungpinang.

Tanjungpinang, Sidaknews.com Biaya dalam pengurusan Surat Perintah Berlayar (SPB) yang dikeluarkan Kesyahbandaran Otoritas Pelabuhan Kelas II Tanjungpinang terhadap kapal kargo rute Tanjungpinang menuju ke suatu pulau dikeluhkan.

Keluhan ini disampaikan karena adanya kenaikan biaya dalam pengurusan SPB yang tengah berlaku sejak tiga minggu terakhir. Keluhan ini juga membuat geram sejumlah pemerhati anti korupsi di Kepri, salah satunya Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) ICTI-Ngo (Investigation Coruption Transparan Independen) Kepri.
“Kita menerima keluhan ini dari berbagai pihak. Dan kita juga banyak menerima pengaduan terkait adanya dugaan oknum petugas yang diduga melakukan pungutan tak resmi hingga biaya SPB naik. Kenaikan biaya pengurusan SPB ini patut kita pertanyakan!,” ujar Kuncus, Ketua LSM ICTI-Ngo Kepri, Jumat (6/3).
Keterangan Gambar: Salah satu surat keterangan Susunan Perwira.
Keterangan Gambar: Salah satu surat keterangan Susunan Perwira.

Kuncus mengutarakan, kenaikan biaya ini juga akan berdampak pada harga atau ongkos barang turut juga mengalami kenaikan harga, hal ini tentunya akan berdampak kepada masyarakat.

“Jika pungutan itu resmi dan ada peraturannya, silakan, namun jangan sampai ada menimbulkan masalah baru yang merugikan pihak lain,” terangnya.
Sementara, data yang diperoleh media ini terhadap jumlah biaya dari pengurusan SPB yang diduga tidak resmi:
1. Biaya Olah Gerak Rp 25.000
2. Biaya Izin Bunker Rp 50.000
3. Biaya Susunan Perwira (SP) Rp 300.000
4. Biaya Line Clearing Rp 100.000

Sementara menurut sumber yang layak dipercaya oleh media ini, mengatakan beberapa waktu lalu, biaya pengurusan SPB tersebut hanya dikenakan sebatas biaya administrasi saja.

“Kenapa sekarang biaya yang harus dikeluarkan hingga mencapai Rp500.000 sampai dengan Rp700.000 setiap pengurusan SPB,” ujar sumber.

Masih menurut sumber, ia juga mempertanyakan apa patokan atau dasar oknum pihak Kesyahbandaran memungut biaya hingga sebesar itu.”Sementara aturannya ada kok, dan sekarang, untuk kapal ukuran 7 GT juga dipungut biaya,” katanya.

Isu yang beredar, pemberlakuan ini ada sejak pergantian jabatan di lingkungan kantor Kesyahbandaran Otoritas Pelabuhan Kelas II Tanjungpinang, dan pemberlakuaan PUK sudah dihapuskan.

Terkait keluhan ini dan dugaan adanya praktik pungli belum mendapat tanggapan dari Emi, Kabid Pengawasan dan Ketertiban Pelabuhan (Gamat) Kesyahbandaran Otoritas Pelabuhan Kelas II Tanjungpinang.(SN)

 

Check Also

Pasangan calon Walikota/wakil Walikota Langsa no urut 5, Drs. Syamsudin H. Amin MM dan Khairul Anwar SH MH.

Bila Terpilih, Paslon SAKA Akan Jalankan 5 Pilar Pembangunan

Langsa, sidaknews.com – Pasangan calon (paslon) Walikota dan wakil Walikota Langsa no urut 5, Drs. …

Tinggalkan Balasan

Alamat surel Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Anda dapat menggunakan tag dan atribut HTML: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>