Home » Berita Foto » Mantan Bupati Natuna Ngaku Tak Tahu Aturan

Mantan Bupati Natuna Ngaku Tak Tahu Aturan

Sidang Dugaan Korupsi Pembebasan Lahan, mantan Bupati Natuna tak paham aturan

pengambilan sumpah Saksi
Pengambilan sumpah para Saksi-saksi

Tanjungpinang,Sidaknews.com – Sidang perkara dugaan korupsi pembebasan lahan untuk fasilitas umum (Fasum) dan fasilitas sosial (Fasos) pembangunan Jalan di Sei Pauh, Desa Sungai Uluh, Bunguran Timur Kabupaten Natuna, atas terdakwa Bakhtiar dan terdakwa Asmiyadi, kembali digelar di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Tanjungpinang, Rabu (7/5).

Mantan Bupati Kabupaten Natuna Drs.Raja Amirullah mengaku tak tahu aturan secara mendetail mengenai aturan-aturan pembebasan lahan. Pasalnya, tata cara pembebasan lahan sepenuhnya dilaksanakan oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD).Padahal menurut majelis, masa seorang Bupati tidak memahami peraturan 65 tahun 2006 padahal selevel Lurah atau Kades pasti mengerti.

“Saya tak tahu secara detail aturan-aturan seperti itu. Saya hanya menetapkan lokasi sebagai kompensasi pembebasan lahan,” ujarnya dihadapan majelis hakim di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tanjungpinang, Rabu (7/5),saat dihadirkan jaksa penuntut umum sebagai saksi dalam perkara ini.

pengambilan sumpah Bupati 7 meiKompensasi dibayarkan kepada warga yang terkena dampak pembangunan jalan pada 2010 itu.Teknis ganti rugi lahan warga itu, Raja Amirullah tidak mengetahuinya.

“Panitia itu sebenarnya ada dibentuk oleh Bupati sebelumnya pada 2009 lalu,” jelasnya.Sementara itu, saksi lainnya yang dihadirkan dalam perkara ini yaitu Daeng Amhar Wakil I Ketua DPRD Natuna. Ia mengatakan, ia dimintan hadir dalam acara sosialisasi mengenai anggaran kompensasi untuk masyarakat pemilik lahan. Ia diminta hadir oleh Lurah Bandarsyah.

“Saya diundang ke acara itu hanya sebagai wakil rakyat yang diminta mendengar tentang keluhan masyarakat. Bupati ada dalam pertemuan itu,” ujarnya.

Dana pembebasan lahan itu berasal dari Anggarang Pendapatan Belanja Daerah tahun 2010. Dalam rapat itu tak ada panitianya. Tidak ada dibicarakan tentang kepanitiaan.

“Panitia itu sebenarnya ada dibentuk oleh Bupati sebelumnya pada 2009 lalu,” jelasnya. Dua saksi lainnya yang dihadirkan dalam persidangan itu adalah Wahyu Nugroho dan Riska Handayani.

SAMSUNG CSCUntuk diketahui, Raja Amirullah merupakan pengganti Bupati Natuna sebelumnya yang juga tersangkut kasus korupsi, Daeng Rusnadi. Ia yang mengeluarkan Surat Keputusan tentang penetapan lokasi kompensasi tanah akibat dampak Jalan Pering menuju ke lokasi perkantoran DPRD Kabupaten Natuna Tahun 2010 dengan luas 39.242 meter persegi.

SK itu dikeluarkan tanpa rekomendasi dari Badan Pertanahn Nasional Kabupaten Natuna. Di samping itu, Raja Amirullah juga tidak membentuk panitia pengadaan tanah dan tim penilai harga tanah dalam pembebasan lahan tersebut.

Perbuatan Raja Amirullah telah melanggar Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2007 tentang ketentuan pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2005 sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2006 tentang pengadaan tanah bagi pelaksanaan pembangunan untuk kepentingan umum.

Pada Bab IV mengatur tentang tata cara pengadaan tanah untuk tanah yang luasnya lebih dari satu hektar, maka Bupati membentuk panitia pengadaan tanah dan tim penilai harga tanah.

Pada November 2010, kedua terdakwa mengadakan musyawarah pembebasan lahan di Kantor Lurah Bandarsyah. Pada Desember, pertemuan dilakukan kembali membahas pembebasan lahan dan kompensasi ganti rugi bagi masyarakat di Kantor Bupati.

Dalam pertemuan itu, Raja Amirullah juga hadir berserta para pemilik tanah. Mereka diundang oleh Bakhtiar yang menjabat sebagai Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan. Dalam musyawarah tersebut, pemilik tanah meminta harga Rp 75 ribu per meter.

Tapi, Asmiyadi selaku Kepala Bagian Tata Pemerintahan yang juga selaku Kuasa Pengguna Anggaran menetapkan harga untuk pembebasan tanah sebesar Rp 50 ribu per meter. Berdasarkan hasil audit Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Perwakilan Provinsi Kepulauan Riau pada 8 Juli 2013, Pemkab Natuna melakukan pembebasan lahan seluas 39.252 meter persegi dengan anggaran sebesar Rp 1.871.835.000.

Seharusnya, lahan yang dibebaskan hanya sekitar 30.078 meter persegi dengan anggaran Rp 367.935.000. Ternyata, tanah warga yang dibebaskan hanya sekitar 30 meter persegi. Sehingga, ada kelebihan pembayaran.(Red/Ik)

Check Also

Komisi Independen Pemilihan (KIP) Aceh bersama tim sukses enam pasang calon, panelis, kepolisian, serta Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) Aceh melakukan evaluasi debat kandidat terbuka kedua

Dievaluasi, Debat Kandidat Kedua Cagub Aceh

Banda Aceh, sidaknews.com – Komisi Independen Pemilihan (KIP) Aceh bersama tim sukses enam pasang calon, …

Tinggalkan Balasan

Alamat surel Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Anda dapat menggunakan tag dan atribut HTML: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>