Kamis , 25 Mei 2017
Home » Berita Foto » Mantan Walikota dan Wakilnya Kembalikan Uang Negara Tapi Bukan Menghapus Pidana

Mantan Walikota dan Wakilnya Kembalikan Uang Negara Tapi Bukan Menghapus Pidana

cover 10TG.PINANG, Sidak News : Mantan Walikota Tanjungpinang, Hj. Suryatati A Manan dan Mantan Wakil Walikota Tanjungpinang, Edward Mushalli, mengembalikan uang dugaan korupsi anggaran sewa dan pemeliharaan rumah dinas tahun anggaran 2008-2012 yang mencapai 4,2 miliyar rupiah. Pengembalian uang itu saat pemeriksaan berlangsung di Kejaksaan Tinggi, Kepulauan Riau.

Hj. Suryatati A Manan, mantan Walikota Tanjungpinang mengembalikan uang tersebut sebesar 2,5 miliyar rupiah, sedangkan mantan Wakil Walikota, Edward Mushalli juga disebut telah mengembalikan uang  senilai Rp 1,7 miliar.

“Sesuai petunjuk Kepala Kejaksaan Tinggi, Elvis Joni, faktanya memang ada pengembalian uang itu ke kas negara. Berapa nominalnya saya kurang tahu,” kata Kepala Seksi Penerangan Hukum (Kasipenkum) Kejaksaan Tinggi Kepulauan Riau (Kejati Kepri), Happy Christian di Tanjungpinang, kepada sejumlah wartawan.

Happy mengatakan, anggaran yang diduga dikorupsi untuk sewa dan pemeliharaan rumah dinas Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah itu sudah dikembalikan sesuai dengan total kerugian negara yang diperkirakan.

“Artinya ada itikad baik dari Ibu Suryatati dan pak Edward,” ujarnya.

Ketika dipertanyakan apakah setelah uang tersebut dikembalikan pemeriksaan terhadap Suryatati dan Edward dihentikan.

 

Menurut  Happy, kasus dugaan korupsi mantan walikota dan wakil walikota belum tahu statusnya apakah dihentikan atau tidak, semuanya tergantung dari hasil gelar perkara yang akan dilaksanakan dalam waktu dekat untuk menentukan statusnya apakah ada perbuatan korupsi atau tidak. Dalam hal ini Kejati Kepri akan mengundangkan pakar hukum untuk menelaah atau mempelajari kasus tersebut.

Masih menurut Kasipenkum bahwa untuk saat ini pemeriksaan terhadap Suryatati dan Edward sudah cukup, namun tidak menutup kemungkinan Suryatati, Edward dan sejumlah saksi lain  dipanggil untuk penyelidikan lebih lanjut.

Ketua Umum Lembaga Swadaya Masyarakat Investigation Coruption Transparan Independen – Non Goverment LSM (ICTI-NGO) Provinsi Kepulauan Riau, Kuncus, mengharapkan Kejati Kepri serius menangani kasus dugaan korupsi sewa dan pemeliharaan rumah dinas mantan Walikota dan Wakil Walikota Tanjungpinang tersebut.

“Jangan sampai kasus pidananya dihentikan meski uang yang diduga dikorupsi itu telah dikembalikan. Dengan pengembalian uang itu, secara tidak langsung yang bersangkutan mengakui telah melakukan tindakan korupsi yang merugikan negara,” ujar Kuncus.

Kuncus menambahkan, jika kasus tersebut dihentikan karena uangnya sudah dikembalikan akan menjadi preseden buruk bagi pemberantasan tindak pidana korupsi khususnya di Kota Tanjungpinang.

“Bisa-bisa pejabat yang ketahuan melakukan tindakan pidana korupsi akan mengembalikan uangnya dan akan terbebas dari jeratan hukum,” ujarnya

 

 

Kejati Undang Saksi Ahli

Kejaksaan Tinggi (Kejati) Kepri akan mengundang saksi ahli dalam kasus dugaan korupsi anggaran sewa dan pemeliharaan rumah dinas mantan Walikota dan Wakil Walikota Tanjungpinang, Suryatati A Manan dan Edward Mushalli. Saksi ahli itu akan dimintai keterangan terkait pengembalian uang kerugian negara.
Elvis Jhony, kepala Kejati Kepri mengatakan bahwa Suryatati sudah mengembalikan uang kerugian negara dalam kasus pemakaian anggaran daerah tahun 2008-2012

“Ketika proses penyelidikan kasus ini berlangsung, mereka (Tatik dan Edward) sudah mengembalikan uang kerugian negara. Pada saat itu, kedua orang tersebut diperiksa hanya sebagai saksi dalam kasus ini,” kata Elvis didampingi Arsyad, Ketua Tim Penyidik.
Pengembalian dana negara yang dilakukan kedua pejabat tersebut, kata Elvis, sesuai anggaran saat mereka menjabat sebagai Walikota dan Wakil Walikota Tanjungpinang.  Dalam waktu dekat Kejati Kepri, kata Elvis, akan melakukan evaluasi dan gelar perkara kasus ini.

“Mudah-mudahan dua atau tiga hari ke depan ini, gelar perkara itu akan dilakukan. Gelar perkara nantinya akan dilakukan bersama dengan penyidik serta asisten Kejati Kepri. Setelah gelar perkara, kita juga akan memanggil dan menghadirkan saksi pakar perkara korupsi, untuk dimintai pendapat terkait adanya dana yang telah dikembalikan oleh mereka. Karena, Keterangan saksi pakar sangat kita perlukan, guna mengetahui ada atau tidaknya unsur pidana korupsi lagi,” jelas Elvis.

Menurut Elvis, pengembalian dana renovasi dan perbaikan rumah dinas mantan Walikota dan Wakil Walikota Tanjungpinang ini, belum tentu akan menghentikan proses hukum kasusnya.

“Belum pasti penggembalian dana tersebut akan menghentikan proses hukum kasus itu. Makanya kita akan lakukan gelar perkara, evaluasi, dan memanggil saksi pakar hukum korupsi guna menentukan proses hukum selanjutnya,” jelas Elvis.

Di tempat yang sama, Kepala Seksi Penerangan Hukum (Kasipenkum) Kejati Kepri Happy Cristian juga tidak dapat menyebutkan berapa jumlah dana kerugian negara yang telah dikembalikan oleh Tatik dan Edrwad. Dia hanya memastikan bahwa seluruh kerugian negara sudah dikembalikan oleh kedua mantan pejabat tersebut.

 

Sementara, Pakar Hukum Pidana Universitas Indonesia (UI) Akhiar Salmi, berpendapat pengembalian uang korupsi rumah dinas (rudin) walikota dan wakil walikota Tanjungpinang 2008-2012 oleh mantan Walikota Tanjungpinang Suryatati A Manan tetap tidak bisa menghilangkan dugaan unsur pidananya.

Pengembalian itu, harusnya dijadikan bukti bagi Kejaksaan Tinggi (Kejati) Kepulauan Riau (Kepri) untuk menjerat dan menjadikan Suryatati sebagai tersangka, karena yang bersangkutan terbukti menerima.
“Ngapain dia mengembalikan kalau tidak menerima, pengembalian itu karena didahului penerimaan. Pengembalian itu bukti dia mengakui menerima dana korupsi rumah dinas,” kata Akhiar kepada Wartawan di Jakarta.

Menurut Akhiar, didalam pasal 4 UU No.31 tahun 1999 tentang Tipikor sebagaimana diubah dengan UU No.20 tahun 2011 ditegaskan, bahwa pengembalian keuangan negara tidak menghapuskan dipidananya pelaku tindak pidana.
“Artinya meski dia telah mengembalikan, kasus pidananya tetap jalan terus. Kejaksaan Tinggi Kepri tidak bisa menghentikan kasus pidananya. Ekspos harus terus dilakukan,  kasusnya jalan terus, dan Suryatati harus dijadikan tersangka, karena sejak awal sudah ditemukan dugaan pidananya,” jelas Akhiar.

Jika Kejati Kepri menghentikan kasus tersebut, maka masyarakat bisa melaporkan Jaksa yang menangani perkara tersebut ke Jaksa Muda Pengawasan (Jamwas) Kejaksaan Agung.
“Jaksa dan kepala Kejaksaan Tinggi Kepri nanti akan diperiksa Jamwas Kejaksaan Agung. Masyarakat adukan saja, kalau kasus itu dihentikan,” katanya.

Kejati Kepri, lanjutnya, tidak boleh meng SP3 kan kasus korupsi Rudin Walikota dan Wakil Walikota Tanjungpinang 2008-2013 yang melibatkan Suryatati A Manan.
“Kasusnya harus terus dilanjutkan. Biarkan nanti hakim yang menentukan hukuman bagi Suryatati, pengembalian itu bisa menjadi dasar untuk keringanan hukum. Kasih hukuman ringan saja, karena dia sudah kembalikan uang yang dikorupsinya,” kata Pakar Hukum Pidana UI ini.
Seperti diketahui, dana pemeliharaan dan renovasi rumah dinas Wakil Wali Kota Tanjungpinang tahun 2008-2012 ini sendiri adalah dana pemeliharaan rutin dan berkala rumah pribadi yang disulap Suryatati dan Edward Mushalli menjadi rumah dinas yang dianggarkan di APBD Tanjungpinang.

Dan untuk APBD 2010 diangarkan Rp 384,5 juta, dengan item pelaksanaan kegiatan terdiri dari belanja pemeliharaan bangunan rumah jabatan, yang meliputi: perbaikan atap rumah dinas kepala daerah Rp 25,5 juta, perbaikan atap rumah wakil kepala daerah Rp 11,5 juta.
Untuk perbaikan pintu dan teralis rumah kepala daerah dianggarkan Rp 17,5 juta dan wakil kepala daerah Rp 8 juta. Ada juga perbaikan wc, sumur, air ledeng rumah dinas kepala daerah sebesar Rp.16 juta, dan wakil kepala daerah Rp 5 juta.

Sementara dana untuk perbaikan kamar, ruang tamu, teras, wallpaper dan dll rumah dinas kepala daerah sebesar Rp 36 juta, dan wakil kepala daerah Rp 10,1 juta. Untuk perbaikan lantai rumah dinas kepala daerah senilai Rp 22 juta dan wakil kepala daerah Rp 12,5 juta.

Perbaikan pagar dan halaman, garasi rumah kepala daerah Rp 20,5 juta sedangkan wakil kepala daerah Rp 9,5 juta. Dana penataan/pembersihan ruangan dalam dan luar rumah kepala daerah Rp 48, juta dan wakil kepala daerah Rp 35,5 juta. Dan biaya pengecatan/pengapuran rumah kepala daerah Rp 39 juta dan wakil kepala daerah Rp 15 juta.
Sedangkan biaya rumah pembantu rumah tangga kepala daerah sebesar Rp 25 juta, dan wakil kepala daerah Rp 17,4 juta.

Jadi, jika ditotal Rp 384.500.000 dana pemeliharaan rutin dan berkala rumah dinas wali kota dan wakil wali kota, maka dalam 5 tahun atau dari 2008-2012 sebesar Rp 1.922.000.000.

 

Dalam kasus ini, Kejati Kepri telah melakukan penyelidikan dan dalam waktu dekat akan melakukan gelar perkara (ekspos) untuk meningkatkan statusnya menjadi penyidikan, karena sejak awal telah ditemukan adanya indikasi pidana korupsi yang melibatkan Suryatati A Manan.

 

Namun ada dugaan penggeseran kasus dari pidana ke perdata,  bahkan ada upaya untuk melakukan penghentian penyelidikan (SP3) karena Suryatati telah mengembalikan Rp 2,5 miliar uang yang dikorupsinya dari dana rudin walikota dan wakil walikota Tanjungpinang tahun 2008-2012 menjadi kasus ”perdata’, menjadi fakta setelah adanya pengembalian Rp 2,5 miliar dana yang sebelumnya telah dikorupsi.

 

Adanya pengembalian sejumlah dana tersebut, pantas disebut merupakan fakta bahwa dugaan korupsi dana pemeliharaan dan renovasi rumah dinas mantan wali kota dan wakil wali kota Tanjungpinang tahun 2008-2012, benar adanya.

 

Kepala Kejaksaan Tinggi Kepri Elvis Jhony SH MH, yang dikonfirmasi, membenarkan adanya pengembalian dana korupsi tersebut. Namun, dengan adanya pengembalian dana itu, Kajati Elvis Jhony tampaknya menjadi gamang. Dia pun mengatakan akan mengevaluasi kembali hasil penyelidikan yang sebelumnya sudah dinyatakan menemukan unsur perbuatan melawan hukum dan kerugian negara.(tim redaksi dari berbagai sumber/S-INDO)

Check Also

Indonesia Perlu Belajar Toleransi Dari Keberagaman di Sipirok

Sipirok, sidaknews.com – Keberagaman merupakan sesuatu yang tidak terpisahkan dari sebuah wilayah dalam suatu negara …

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *