Home » Kampus » Maraknya Kasus Perkawinan di Bawah Umur di Tanjungpinang

Maraknya Kasus Perkawinan di Bawah Umur di Tanjungpinang

Oleh: Nurlaila, Mahaiswa Fisip UMRAH Jurusan Sosiologi

Perkahwinan dibawah umur sering menjadi kontroversi dari semasa ke semasa. Masyarakat modern menganggap pelajar sekolah rendah ( 7-12tahun ) belum layak berkahwin lagi. Ada juga yang menyatakan pelajar sekolah menengah rendah ( 13-15tahun ) juga belum layak mengandung, melahirkan anak dan menyusukan anak. Pada peringkat ini , mereka lebih sesuai belajar di sekolah dan mengalami serta merasai keindahan dunia remaja secukupnya.
Puncak perkahwinan bawah umur :
1. Hilang minat dengan alam persekolahan. Mereka tercicir dari persekolahan.
2. Mendapat bakal suami yang mampu menyara kehidupan mereka.
3. Mendapat persetujuan ibu bapa. Perkahwinan dianggap penyelamat masalah keluarga.
4. Remaja berasal dari kampung pedalaman
5. Kurangnya penyuluhan kepada masyarakat tentang pentingnya pendidikan
Berdasarkan Undang–undang perkawinan No. 1 tahun 1974, pernikahan anak di bawah umur tidak boleh dilakukan. Artinya, kalau berpegang pada undang-undang, apa pun alasan pernikahan anak di bawah umur tidak bisa diizinkan, walaupun barangkali hanya untuk sekedar menutup malu. Undang-undang atau peraturan itu bersifat zakelijk, tegas dan tidak bisa ditawar-tawar.
Banyaknya kasus pernikahan anak di bawah umur karena yang perempuannya terlanjur hamil, harus disikapi serius semua pihak khususnya di Natuna. Ini jangan dianggap enteng, dan harus jadi pelajaran berharga bagi para orang tua. Kasus ini pun harus menjadi pekerjaan rumah (PR) serius semua pihak, tidak saja orang tua, para pendidik, bahkan juga PR bagi para pemuka agama dan para tetua adat setempat. Munculnya kasus-kasus hamil sebelum nikah akhir-akhir ini, merupakan isyarat betapa dekadensi moral anak-anak dan remaja makin parah. Pergaulan bebas, hilangnya rasa malu karena dampak infiltrasi budaya free sex yang merambah para remaja di perkotaan dan desa-desa, harus diberantas habis.

Check Also

Mahasiswi stisipol raja haji sedang meneliti penghapusan LKS yang ada di sekolah Tanjungpinang.

Mahasiswi STISIPOL Raja Haji Meneliti LKS di Sekolah Tanjungpinang

Tanjungpinang, sidaknews.com – Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan mengeluarkan aturan baru mengenai pengadaan buku pelajaran yang …

Tinggalkan Balasan

Alamat surel Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Anda dapat menggunakan tag dan atribut HTML: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>