Home » Berita Foto » Marzuki: Jangan ada penolakan tidak logis terhadap RUU KUHP

Marzuki: Jangan ada penolakan tidak logis terhadap RUU KUHP

marzuki-jangan-ada-penolakan-tidak-logis-terhadap-ruu-kuhp2Sidaknews.com – Ketua Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Marzuki Alie, mencium adanya upaya pelemahan terhadap Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), serta dirinya meminta tidak ada penundaan maupun melakukan penolakan terhadap pembahasan Rancangan Undang-undang KUHP dan KUHAP terhadap KPK.

“Saya kira jangan ada penolakan yang sifatnya tidak logis. Ini memprihatinkan. Harusnya kita tetap bahas. Yang melemahkan KPK, kita perbaiki. Kita dorong perbaikan jangan ada yang melemahkan KPK,” tegasnya pada kegiatan ‘Sosialisasi Ajakan Memilih dan Kampanye Pemilu Damai’ di Parkir Selatan Gelora Bung Karno, Senayan, Jakarta Pusat, Minggu (23/2).

Selain itu, dirinya juga membantah anggapan pembahasan RUU tersebut merupakan produk pemerintah. RUU tersebut sudah ada sejak 12 tahun lalu dan belum ada keputusan hingga saat ini sehingga pemerintah berupaya meneruskan pembahasan tersebut.

Selain itu, pembahasan RUU KUHP dan KUHAP sebagai bentuk keseriusan pemerintah untuk membentuk sistem hukum sendiri. Pasalnya, selama 68 tahun sistem hukum di Indonesia masih menggunakan sistem warisan zaman Belanda. Artinya sistem harus dibangun karena banyak kelemahan dari sistem hukum yang diatur dalam KUHP dan KUHAP.

“Kalau pembahasan dihentikan, mau jadi apa kita? Kita harus punya sistem hukum ala Indonesia. Malu kita sebagai bangsa Indonesia masih pakai sistem hukum Belanda. Kalau ada pasal-pasal yang perlemah KPK, bisa kita bicarakan. Pasal tidak berpihak, akan diperbaiki. KPK akan dilibatkan,” tegas dia.

Marzuki mengatakan, pembahasan akan tetap dilakukan pada 5 bulan ke depan setelah pemilihan umum legislatif selesai, yaitu sekitar bulan September mendatang. Ia pun menginginkan agar tidak ada alasan mempertahankan kekuasaan sehingga menghambat pembahasan RUU.

“Jadi jangan dibawa ke satu persoalan. Penegakan hukum tidak hanya fokus pada korupsi. Jangan karena untuk mempertahankan kekuasaan, kenikmatan jabatan, jadi niat besar kita untuk bangun sistem hukum jadi berhenti,” tegasnya.sumber:merdeka.com

 

Check Also

Drs. H. Dalmasri Syam, MM menyerahkan Dokumen Pelaksana Anggaran ( DPA ) untuk Tahun Anggaran 2017

Wakil Bupati Bintan Serahkan DPA Tahun 2017 ke SKPD

Bintan, sidaknews.com – Wakil Bupati Kabupaten Bintan Drs. H. Dalmasri Syam, MM menyerahkan Dokumen Pelaksana …

Tinggalkan Balasan

Alamat surel Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Anda dapat menggunakan tag dan atribut HTML: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>