Selasa , 28 Maret 2017
Home » Berita Foto » Masyarakat 6 Desa penerima plasma akan melaporkan PT.MAI ke Mabes Polri

Masyarakat 6 Desa penerima plasma akan melaporkan PT.MAI ke Mabes Polri

Terkait kesepakatan pembayaran plasma yang dimediasi Pemda Padang Lawas 

Ketua lsm Gempar Sumut
Ketua lsm Gempar Sumut, Aman S Harahap

PALAS,Sidaknews.com – Permasalahan yang sudah terjadi puluhan tahun tentang Kesepakatan Pembangunan Plasma, dalam isi kesepakatan tersebut antara 30% dan 70%, hal ini dimulai dari tahun 1999 antara perusahaan perkebunan pt. MAI (Mazuma Agro Indonesia).

Dalam perjanjian yang ditandatangani langsung oleh DR.Haji Maslin Batubara Sebagai Direktur Utama dengan masyarakat 6 Desa yaitu 1.desa sungai korang 2.desa huta raja tinggi 3.desa pasar panyabungan 4.panyabungan 5.desa menanti sosa jae 6.desa aliaga, kecamatan Hutaraja tinggi kab.padang lawas Sumatera Utara,sampai saat ini menurut pihak 6 Desa tidak pernah ditepati pihak perkebunan PT.MAI.

Sebagaimana yang diungkapkan Drs.H.Ali Monang Harahap sebagai ketua koperasi Perjuangan Ulayat Onom Huta yang mewakili 6 Desa penerima Plasma kepada Ketum lsm Gempar Aman S harahap saat menyampaikan keluhan yang mereka hadapi selama ini.kemarin (23/5).

“Dari tahun ke tahun kami sudah suratin pihak perusahaan PT.MAI bahkan sudah beberapa kali membuat pertemuan yang dipasilitasi Pemda mulai dari dulu sampai dengan sampai sekarang, untuk beberapa kali melakukan mediasi yang dihadiri beberapa pihak termasuk Mupida Padanglawas dengan pihak PT.Tapsel merealisasi kesepakatan yang sudah ada kepada warga yang 6 Desa tersebut.Ujarnya.

Terakhir kami melakukan pertemuan terjadi kesepakatan bersama bahwa perusahaan perkebunan PT.Mazuma agro Industri akan membayarkan bagi hasil plasma 6 Desa untuk tahun 2011-2012-2013-senilai Rp 2.131.683.918.(Dua milliar seratus tiga puluh satu juta enam ratus delapan puluh tiga ribu sembilan ratus delapan belas rupiah).

Hal ini tertuang dalam surat kesepakatan dan pernyataan bersama pada hari Sabtu,29 Maret 2014 ditanda tangani pihak PT.MAI .Ir.M.Lufti Nasution sebagai pjs.Area Manager dan Misnur Effendi Saragih sebagai Pimpinan kebun Huragi Serta kordinator perwakilan peserta plasma, Drs.H.Ali monang Harahap.Dan diketahui/disaksikan oleh ketua tim penyelesaian permasalahan plasma 6 Desa oleh Kadis Hutbun kab Palas, Thamrin harahap,SP. Dan Camat kecamatan Hutara Tinggi , h.Kanti Nasution.

Dalam surat kesepakatan tersebut dalam poin 7 berbunyi: Penyerahan uang sebagaimana tersebut dalam poin 5 diatas akan diserahkan oleh PT.MAI kepada peserta plasma 6 Desa melalui perwakilan yang telah ditunjuk untuk itu, setelah surat kesepakatan dan pernyataan bersama ini di tanda tangani oleh pihak-pihak tersebut dibawah ini, akan disaksikan/diketahui oleh ketua penyelesaian permasalahan plasma 6 Desa di kecamatan Hutaraja tinggi dengan PT.MAI beserta para pihak lainnya.

Pada poin 10.berbunyi antara lain, apabila ada diantara kedua pihak yang bersepakat ini mengingkari kesepakatan ini akan dituntut sesuai dengan hukum yang berlaku baik pidana dan perdata.Namun pada kenyataannya surat yang disepakati sebelumnya hanya sebagai janji manis. Namun hingga sekarang belum ada pembayaran yang dilakukan.ungkapnya.

Ketiga dimintai tanggapan Ketua Umum Lsm Gempar Aman Sudirman Harahap, tentang permasalahan yang dialami masyarakat 6 Desa penerima plasma, mengatakan, jujur kita merasa Prihatin terhadap mereka sebagai penerima hak dari Plasma tersebut, saya juga sudah baca beberapa surat-surat tentang perjuangan mereka yang sudah bertahun tahun bahkan sudah beberapa kali melakukan pertemuan yang dipasilitasi pihak Pemda. Namun sampai sekarang belum ada penyelesaiannya. kita melihat pihak Pemda kurang serius dalam mediasi penyelesaian ini.

Menurut saya, dalam permasalahan ini dimana pihak masyarakat 6 Desa sebagai penerima plasma seharusnya melaporkan pihak-pihak yang terkait/terlibat dalam penandatanganan surat kesepakatan tersebut ke Mabes Polri. Diantaranya pihak PT.MAI, ketua Tim penyelesaian, dan Camat Hutaraja tinggi, sebab mereka sudah mengingkari surat kesepakatan tersebut.

Bunyi surat kesepakatannya sudah jelas tertuang dalam surat tersebut, juga hasil mediasi pemda.  Tidak ada alasan lain lagi bagi penengak hukum khususnya pihak penyidik Polisi, sebab, dalam hal ini sudah terang benderang mulai dari permasalahan awal hingga pada pokok permasalahan akhir. Maka dalam permasalahan kasus ini kita minta nanti pihak penyidik kepolisian harus netral, jika hal ini juga pihak penyidik berat sebelah, maka penengak hukum loyo dan mandul.”ujarnya dgn nada kesal.(As.h).

 

Check Also

Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BBPOM) Banda Aceh menggelar aksi Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) kerjasama anggoata Komisi IX DPR RI dan pengusrus IPSM kabupaten Aceh Utara yang dihadiri anggota komisi IX DPRRI, Tgk. Khaidir Abdurrahman,S.IP,  kepala SKPK Aceh Utara, muspika, Imum Mukim, geusyik, forum imum mukim Aceh Utara, pengurus IPSM kabupaten Aceh Utara, PRC, PSM Aceh Utara, tokoh masyarakat, kalangan sekolah dan ratusan masyarakat.

BPOM Banda Aceh Gelar Acara KIE di GOR Lhoksukon

Aceh Utara, sidaknews.com – Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BBPOM) Banda Aceh menggelar aksi …

Tinggalkan Balasan

Alamat surel Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Anda dapat menggunakan tag dan atribut HTML: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>