Minggu , 26 Maret 2017
Home » Berita Foto » Menelusuri Misteri Puluhan Hektar Lahan Milik Negara Yang Dikuasai Hocai

Menelusuri Misteri Puluhan Hektar Lahan Milik Negara Yang Dikuasai Hocai

dok.poto sidaknews.com.MajidKundur,sidaknews.com – Diera globalisasi yang didukung oleh kecanggihnya sistim informasi telekomunikasi, belum bisa menjadi acuan atau tolak ukur di negeri ini untuk membuat setiap pengusaha enggan melakukan tindak kejahatan.

Demikian juga sebaliknya canggihnya sistim informasi tersebut belum bisa dimanfaatkan oleh oknum yang memiliki kewenangan untuk mencegah setiap kejahatan yang dilakuka segelintir pengusaha dipulau kundur.

Hal tersebut telah membuat rasa percaya masyarakat dipulau kundur kian pudar terhadap pihak berwenang ataupun terhadap oknum penegak hukum. Mengapa demikian? Salah satu contoh puluhan hektar lahan Negara yang dikuasai oleh Hocai salah seorang warga Keturunan, tidak mendapat tindak teguran dari pihak berwajib dipulau kundur Kabupaten Karimun.

Lahan yang telah dijadikan perkebunan Gambir dengan luas puluha hektar di KM 10 Kecamtan Kundur Barat Kabupaten Karimun diduga masih menjadi hak Negara.Ironisnya Sampai saat ini Hocai selaku pemilik ladang Gambir di KM 10 Kecamatan Kundur Barat sama sekali tidak mendapat teguran dari pihak terkait.

Informasi yang dapat dihimpun media ini dilapangan lahan seluas Empat puluh tujuh hektar (47 ha) yang dijadikan perkebunan atau ladang Gambir di KM 10 Kecamatan Kundur Barat masih berstatus lahan Negara atau lahan pemerintah.Kalaupun ada diantara lahan tersebut yang sah menjadi milik Hocai hanya sekitar beberapa hektar selebihnya adalah hak Negara. Itupun lahan yang dimiliki Hocai tersebut masih sebatas katanya sampai media ini naik cetak Hocai belum bisa dijumpai bahkan sudah beberapa kali awak media ini berusaha untuk menghubungi lewat ponselnya namun belum juga berhasil.

Kendati  demikian masyarakat meminta pihak berwenang atau aparat penegak hukum yang berwajib untuk meninjau kelapangan, agar dapat membuat kajian atas dugaan pecaplokan lahan yang dilakukan Hocai selaku pengusaha dipulau kundur Kabupaten Karimun.

Umar selaku RT di KM 10 kecamatan kundur barat yang dijumpai beberapa waktu lalu membenarkan kalau lahan tersebut masih berstatus lahan Negara kalaupun ada yang menjadi milik Hocai hanya beberapa hektare saja. “Ironisnya sampai sekarang Hocai belum mendapat teguran dari pihak terkait atau pihak berwenang sehingga dirinya (Hocai Red) menguasai lahat tersebut seenak perutnya sendiri.

Berdasarkan hal tersebut  Umar meminta kepada pihak terkait untuk segera meninjau kelapangan agar lahan tersebut bisa dikembalikan dengan Negara atau pemerintah.Kalau lahan tersebut bisa dikuasai oleh Hocai selaku pengusaha kenapa masyarakat tidak terang Umar.

Bambang Ketua katan perpat kundur yang dijumpai baru baru ini berpendapat pengalihan pungsi lahan  yang dikuasai Hocai selaku pengusaha seharusnya melalui mekanisme yang sudah tetapkan oleh pemerintah.Jangan dikarnakan Hocai selaku pengusaha kondang lalu harus berbuat sesuka hati dan harus membabat semua lahan dipulau kundur lalu dijadikan hak pribadi tampa memikirkan aturan dan perundang undangan serta dasar hukum perubahan pengunaan lahan.

Sepengetahuan Bambang selaku Ketua katan Perpat Kundur Perubahan penggunaan lahan atau  tanah dari hutan ke pertanian atau non pertanian secara  yuridis telah diatur dalam berbagai peraturan perundang undangan yang berlaku yaitu pasal 33 ayat (3) UUD 45 yang menyatakan bahwa  Bumi Air dan kekayaan Alam yang terkandung didalamnya dikuasai oleh Negara dan harus dipergunakan untuk sebesar besarnya demi kemakmuran  rakyat bukan pribadi dasar kebijakan dalam  pemanfaatan sumberdaya alam yang termaktub dalam pasal 33 ayat (3) UUD 1945 lebih lanjut diatur dalam  undang undang pokok agraria (UUPA).

Secara eksplisit, pasal-pasal yang  terkait dengan perubahan penggunaan lahan hutan kepertanian dan non pertanian belum diatur tetapi secara implicit diatur dalam UUPA yaitu dalam ketentuan Pasal 2.

Senada dengan ketentuan Menteri Negara Perencanaan Pembangunan, Menteri Dalam Negeri juga mengeluarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri No.5 Tahun 1974 tentang ketentuan-ketentuan mengenai Penyediaan dan pemberian tanah untuk keperluan, terang Bambang denga tegas.

Camat kundur barat Baginda S.sos yang dijumpai beberapa waktu lalu diruang kerjanya berpendapat kalau memang tanah tersebut milik Hocai sepaling tidak Hocai harus bisa menunjukan surat surat kepemilikan.Mengenai hal tersebut Baginda S.sos selaku Camat kundur barat juga belum bisa berkomentar terlalu banyak karna lahan tersebut sudah dikelola jauh sebelum dirinya menjabat sebagai camat dikundur barat tegasnya dengan media ini.(Majid)

Check Also

Ir H. Yusri Yusuf atau lebih dikenal dengan Yusri Melon mengunjungi dan menyalurkan bantuan sembako kepada  korban angin kencang yang menimpa beberapa rumah di Desa Deah Pangwa Dusun Bale Ara Kecamatan Trienggadeng, Sabtu sore (25/3/2017).

Yusri Melon Kunjungi Korban Angin Puting Beliung 

Pidie Jaya, sidaknews.com – Ir H. Yusri Yusuf aatau lebih dikenal dengan Yusri Melon mengunjungi …

Tinggalkan Balasan

Alamat surel Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Anda dapat menggunakan tag dan atribut HTML: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>