Senin , 29 Mei 2017
Home » Berita Foto » Menhut harus tindak tegas Kadishutbun kabupaten Padang lawas utara

Menhut harus tindak tegas Kadishutbun kabupaten Padang lawas utara

 

 

lahan perkebunan Kelapa Sawit
lahan perkebunan Kelapa Sawit.

Paluta,Sidaknews.Com – Diduga kong kalikong antara beberapa perusahaan ilegal perkebunan kelapa sawit dengan Kepala Dinas kehutanan dan perkebunan kabupaten padang lawas utara Sumut, sehingga tidak mau membuatkan status surat lahan yang dimaksud.

Seperti pada Perkebunan kelapa sawit masuk atau tidak dalam kawasan hutan negara yang diduga kuat berada dalam kawasan hutan negara register 40 berdasarkan No.SK. 44/menhut-II/2005 dan No.SK.201/Menhut-II/2006 wilayah Dusun sopo onggang Desa Langkimat,Kecamatan Simangambat,Kabupaten Paluta.

Kawasan hutan tersebut telah berubah fungsi menjadi perkebunan kelapa sawit seluas ± 500 Ha Milik salah seorang bermarga Pasaribu, Hal itu disampaikan Ketua umum Lsm Gempar Aman sudirman Harahap di Gunung Tua.

Sawit
Perkebunan Kelapa Sawit.

“Kita sudah tiga kali menyurati Kepala Dinas Kehutanan perkebunan meminta status lahan perkebunan milik H. Z Pasaribu itu masuk atau tidak dalam kawasan hutan Negara Reg 40 Padang Lawas, surat ketiga yang kita sampaikan nomor 08/DPP-G/III/2014 tgl 08 Maret 2014 , sementara dugaan kami lokasi lahan kebun tersebut masuk dalam kawasan Hutan Negara register 40,” ujarnya.

Menurut data, H. Z. Pasaribu itu sudah lama membuka dan menguasai lahan perkebunan tersebut berdasarkan copy surat keterangan Hak miliknya yang ditandatangani oleh kepala desa Lakkimat. Yang mengherankan Belakangan ini muncul lagi isu sekitar tahun 2010 H. Z Pasaribu diduga telah mengagunkan ratusan Hektar lahan kebun yang diduga berada dalam kawasan Hutan Negara tersebut untuk jaminan pinjamannya sampai miliaran Rupiah.

Kalau Kadis kehutanan nanti tidak memberikan surat keterangan status lahan tersebut masuk atau tidak dalam kawasan Hutan negara, jelas kami akan melaporkanya atas dugaan pelanggaran undang undang tentang keterbukan imformasi publik dan dugaan keterlibatan pelanggaran undang undang nomor 41 tahun 1999 Tentang kehutanan pasal 53 ayat 3.Ungkap Aman.

Menurutnya, dalam UU Kehutanan No. 41/1999 pasal 8 ayat (1) dijelaskan bahwa pemerintah dapat menetapkan kawasan hutan tertentu untuk tujuan khusus.

Dalam pasal 34 dijelaskan bahwa pengelolaan kawasan hutan untuk tujuan khusus dapat diberikan kepada masyarakat hukum adat, lembaga pendidikan, lembaga penelitian, dan lembaga sosial dan keagamaan.

Salah satu Perkebunan Sawit
Salah satu Perkebunan Sawit.

“Di sini terlihat secara jelas bahwa pengelolaan kawasan dengan tujuan khusus dapat diberikan kepada masyarakat hukum adat,” tegasnya. Hal itu juga dipertegas dalam PP No. 6/2007 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan serta Pemanfaatan Hutan.

Diduga kuat ada kesepakatan kerjasama antara Kadishutbun dengan H.Zaitun Pasaribu serta kepdes yang mengeluarkan surat keterangan Hak milik itu. Dan kalau benar lokasi lahan kebun tersebut didalam kawasan hutan Negara. Maka pihak Bank pemberi pinjaman itu juga harus bertanggung jawab, atas dasar apa pemberian pinjaman tersebut dengan agunan tanah yg berada dalam kawasan hutan Negara. Itu.

“Iya kalau tidak ada yang ditutup tutupi kenapa Kadishutbun tidak mau memberikan data agar masyarakat tau lahan itu kawasan atau tidak.”Tambah. Aman s harahap.

Dalam hal ini kami berharap harus ada ketegasan serta tindakan tegas dari Menteri kehutanan terhadap Kadishutbun kab.paluta untuk segera menentukan titik – titik lokasi kawasan hutan negara.

Kalau undang undang tentang kehutanan itu tidak berlaku lagi biar masyarakat beramai ramai menggunduli dan membuka perkebunan di semua lahan kawasan hutan negara diseluruh wilayah kabupaten padanglawas utara, seperti yang terjadi di kawasan hutan Negara hutan Nabundong (kawasan Hutan Suaka Alam Barumun) diduga sudah tidak ada lagi yang tidak digunduli oleh oknum oknum Pejabat dan para perambah yang merasa kebal Hukum. (A.s Harahap)

Check Also

Maklumat Kapoldasu Jaga Kamtibmas Selama Ramadan, Petasan Dilarang, Jangan Digunakan, Bisa Dipidana

Sidimpuan, sidaknews.com – Untuk memelihara situasi Kamtibmas yang kondusif selama bulan Ramadhan 2017 dan idul …

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *