Home » Berita Foto » Nelayan Anambas Demo Didepan Kantor DPRD Saat Sidang Paripurna

Nelayan Anambas Demo Didepan Kantor DPRD Saat Sidang Paripurna

– Terkait maraknya Elligal Fishing di Perairan Anambas.

Nelayan Anambas Demo Didepan Kantor DPRD Saat Sidang Paripurna Terkait maraknya Elligal Fishing di Perairan Anambas
Nelayan Anambas Demo Didepan Kantor DPRD Saat Sidang Paripurna
Terkait maraknya Elligal Fishing di Perairan Anambas.

Anambas,Sidaknews.com – Ratusan Nelayan mengelar aksi demonstrasi menuntut ketegasan pemerintah terhadap nelayan asing dan kapal pukat mayang yang masih marak, di gedung DPRD, Selasa (24/6). Aksi tersebut digelar tepat pada saat pelaksanaan Sidang Paripurna Istimewa DPRD memperingati HUT Anambas ke-6. Sejumlah nelayan sengaja memilih moment tersebut karena semua pihak terkait hadir dalam sidang tersebut.

Zaimi salah satu dari perwakilan nelayan asal desa Tebang mengatakan, kami hanya mencari waktu yang tepat dimana tokoh-tokoh Anambas tengah berkumpul pada peringatan hari jadi ini. Kami ke sini bukan untuk demo, tapi hanya meminta ketegasan. Itu saja permintaan kami,” ungkap Kahar Zaimi.

Para pendemo menyampaikan sejumlah tuntutan dan dikawal ketat sejumlah aparat keamanan seperti Satpol PP, pihak kepolisian, dan Lanal Tarempa dan Koramil 02/Tarempa.

Aksi dorong-mendorong juga tak terhindarkan antara nelayan dan juga Satpol PP yang menjaga keamanan. Aksi tersebut dipicu karena kelompok nelayan merasa aksinya tidak ditanggapi. Akhirnya diputuskan pintu gedung wakil rakyat tersebut ditutup oleh personel Satpol PP Anambas. Setelah melakukan sejumlah perundingan, akhirnya belasan perwakilan dari kelompok nelayan ini akhirnya dipersilahkan untuk masuk ke dalam ruang paripurna DPRD Kabupaten Anambas.

Nelayan menuntut pemerintah dan beberapa instansi terkait menandatangani surat perjanjian untuk menyanggupi tuntutan nelayan, yakni agar tidak ada lagi aktifitas kapal nelayan asing dan pukat mayang yang beroperasi di wilayah tangkap mereka.

Menurut para nelayan, bantuan yang mereka terima tidak akan berguna bila sumber pendapatan mereka, yakni perikanan tangkap terus menerus dikeruk oleh oknum nelayan asing dan pukat mayang yang melanggara aturan.

“Kami berterimakasih karena pemerintah sudah kasih kami bantuan seperti pompong dan GPS. Tapi bantuan tersebut percuma kalau sumber daya kita dikeruk orang asing. Dari dulu nelayan kita ini hanya mengandalkan pancing, itulah pekerjaan kami,” ungkap Dedi, salah satu nelayan asal desa Tebang.

Nelayan asal Desa Ladan, Ipin juga mengaku kerap melihat nelayan asing beroperasi di wilayah tangkap 5 mill Lepas pantai. Hal tersebut tentunya membuat dirinya merasa ditindas. Belum lagi dirinya menyaksikan ada petugas yang mendekat ke pala tersebut.

“Kami pernah melaut hanya 5 mill dari pulau dan kami menyaksikan ada kapal nelayan Thailand yang ngambil ikan. Petugas juga sering kami lihat mendekati kapal mereka, kami tidak tahu petugas apa mereka. Tapi waktu saya mencoba mendekati kapal Thailand itu, mereka ngaku sudah bayar ke oknum petugas. Tak tahu petugas mana yang dimaksud,” ungkap Ipin lagi.

Sementara Bupati Kepulauan Anambas, Tengku Mukhtaruddin mengatakan, tidak semua kapal yang mereka lihat merupakan kapal nelayan asing yang melakukan ilegal fishing. Palnya ada beberapa kapal tangkapan sudah dilelangkan.

“Apa yang bapak sekalian lihat tidak semua kapal ilegal fishing, karena ada kapal yang pernah ditangkap karena melakukan illegal fishing sudah dilelangkan. Kapal itu kadang diberikan izin oleh kementrian untuk beroperasi di wilayah kita,” ungkap Tengku.

Dalam kesempatan itu pun, akhirnya disepakati surat kesepakatan bersama untuk pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan. Dalam surat keputusan yang tidak hanya ditandatangani oleh perwakilan pihak eksekutif, legislatif namun juga melibatkan Kapolres, Dandim Natuna, hingga Lanal Tarempa dan perwakilan kelompok nelayan ini.

Diketahui masyarakat nelayan termasuk Pokmaswas dapat berperan aktif melakukan pengawasan terhadap aparatur pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya. Selain itu, agar dapat melaporkan hasil pengawasannya kepada pihak/pejabat berwenang.(HK/Rohadi)

 

Check Also

Abdullah Puteh ketika menyampaikan orasi politiknya dihadapkan masyarakat Asam Peutek.

Abdullah Puteh: Jangan Takut Dengan Intimidasi

Langsa, sidaknews.com – Menjelang pemilihan Gubernur/wakil Gubernur dan Walikota/wakil Walikota pada 15 Februari nantinya, diminta …

Tinggalkan Balasan

Alamat surel Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Anda dapat menggunakan tag dan atribut HTML: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>