Home » Berita Foto » Nguan Seng Menggugat Suban Hartono Untuk Menuntut Keadilan Bagi Rakyat dan Negara

Nguan Seng Menggugat Suban Hartono Untuk Menuntut Keadilan Bagi Rakyat dan Negara

Oleh: Jendaita Pinem

Jendaita Pinem
Jendaita Pinem.

Sidaknews.com – Suban Hartono/PT Kemayan Bintan telah berpuluh tahun menyalah gunakan Perolehan dan Peruntukan SHGB yang notabenenya Fiktif untuk merampok nilai komersil tanah Rakyat dan Negara di Dompak secara sewenang-wenang.

Jika dibandingkan CV Tri Karya Abadi Menambang hanya beberapa bulan dengan keluasan yang ditabang lebih kurang 20 hektar dan telah menghasilkan Bijih Bauksit sebanyak 171.000.00 (seratus tujuh puluh satu ribu) Ton dengan nilai puluhan Milyar Rupiah.

Maka susah untuk dibayangkan berapa juta Ton kah dan berapa Trilyun Rupiah kah yang telah di peroleh oleh pihak Suban Hartono/PT Kemayan Bintan sejak dari berpuluh tahun ia menyalah gunakan peruntukan ribuan hektar tanah di Dompak yang sebahagian besarnya disewakan untuk Penambangan Bijih Bauksit.

Sesuai Peraturan dan Perundang-undangan yang berlaku seharusnya Peristiwa ini tidak bisa terlepas dari pandangan Pemerintah Daerah, Aparat Penegak Hukum dan Masyarakat Tanjung Pinang, tetapi kenapa satupun tidak ada yang mengambil langkah Proaktif untuk membongkar Peruntukan tanah yang berpuluh tahun telah disalah gunakan oleh Suban Hartono/PT kemayan Bintan untuk memperkaya diri sendiri dan orang lain dari harta yang dikuasai oleh Negara dan hak-hak Rakyat terhadap tanah.

Walaupun Indonesia telah Merdeka hampir 70 tahun, Pemerintah dan Presidennya telah berubah silih berganti, Undang-Undangnya telah di gubal berkali-kali untuk mengejar perubahan Zaman dan kemajuan Teknologi sesuai keperluan Negara untuk mensejahtrakan Rakyatnya.

Nguan seng
Nguan seng 

Namun begitu sikap Penegakan Hukum terhadap Suban Hartono diwilayah Hukum Tanjung Pinang tetap tidak berubah dimana Hukum tetap tidak menjangkau perbuatan Suban Hartono yang terbukti melawan Hukum atau Suban Hartono kebal Hukum.

Walaupun terbukti telah mengangkangi Undang-Undang dan merusakkan ekosistem dengan menorehkan luka yang dalam terhadap Tanah yang disewakannya di Dompak yang sangat sulit untuk dipulihkan semula tanpa melakukan Reklamasi dan Rehabilitasi terhadap bekas-bekas luka yang ditinggalkan oleh Penambang dengan begitu saja.

Oleh karena itu jika Aparat Penegak Hukum khususnya di wilayah Hukum Tanjung Pinang tetap membiarkan Suban Hartono tidak tersentuh Hukum atau kebal Hukum dari perbuatannya yang melawan Hukum.

Maka Pemerintah Pusat, Menteri Dalam Negeri, KPK, Komisi III DPR RI dan Komisi IV DPR RI diminta turun ke Tanjungpinang untuk menyaksikan bahwa seluruh Tanah kosong di Tanjungpinang telah terbiar menjadi gersang seperti padang jarak padang tekukur akibat dari bekas Penambangan Bijih Bausit yang tidak direklamasi karena Penyelenggara Negeri dan Aparat Penegak hukum kurang keperdulian terhadap dampak penambangan Bijih Bauksit tersebut.

Padahal menurut Goelogi Regional dan struktur tanah di Tanjung Pinang , Jika bekas Penambangan Bijih Bauksit tersebut tidak ditangani secara Sirius dan proaktif oleh Pemerintah Daerah dan penyelenggara Undang-Undang dikhawatiri 15 tahun kedepan masyarakat Tanjung Pinang akan kesulitan untuk mendapatkan sumber Air Minum yang bersih.

Hal itu turut didukung oleh Pertambahan Penduduk dan angka Kelahiran di Tanjung Pinang yang begitu Siknifikan sementara sumber air bersih tetap seperti sedia kala malah berkurangan akibat dari perbuatan manusia yang tidak bertanggung jawab yang semata-mata mencari keuntungan dengan jalan mudah walaupun rakyat Tanjung Pinang meratap dan tanahnya dihancurkan.

Akibat dari semua itu penganguran akan bertambah dari tahun ke tahun yang sangat berpotensi menambahkan gejala sosial dan angka kriminal karena lapangan kerja sangat terhat untuk mencukupi oleh sebab Para Investor enggan menanamkan Modalnya di Tanjung Pinang untuk membangunkan Industri-Industri guna menampung rakyat untuk mencari pekerjaan, ini berlaku apabila para Investor dapat mengetahui tentang ketandusan tanah di Tanjung Pinang yang dikhawatiri 10 atau 15 Tahun kedepan Tanjung Pinang akan kesulitan untuk mendapatkan keperluan air bersih.

Kalau dahulu ada tambahan pendapatan Rakyat dan Daerah dari transit Perdagangan antar Propinsi, persinggahan Para TKI dan Pelancong Manca Negara serta Pelancong Domistik yang memenuhi Hotel-Hotel menghidupkan ojek dan angkot serta pedagang kecil, tetapi kini semua ini sudah tiada hotel-hotel kebanyakan kosong, Supir-Supir ojek, angkot kebanyakan Nongkrong sementara pedagang kecil kais pagi makan pagi kais petang makan petang Riuhnya TKI juga hampir tiada.

Ini semua berhubung kait dengan perbuatan Suban Hartono menyalah gunakan peruntukan ribuan hektar tanah di Tanjung Pinang yang mengakibatkan suatu hari nanti Rakyat Tanjung Pinang bagaikan kehausan dibawah pancuran dan kesunyian ditengah-tengah sesaknya kenderaan-kenderaan Pendatang dan Pegawai dari luar Daerah.

Dari itu Permohonan Peninjauan Kembali yang akan dimohonkan oleh Suban Hartono/PT Kemayan Bintan terhadap Gugatan Nguan Seng  diharap dapat dipantau oleh semua pihak agar selagi Suban Hartono/PT Kemayan Bintan tidak dapat menunjukkan bukti kepamilikkanya terhadap tanah yang dia klaim sebagai miliknya secara otentik berdasarkan Sertipikat Hak Guna Bangunan (SHGB) Nomor: 00871 yang Asli.

Dan selagi tidak dapat membuktikan Tudahannya dalam Laporan Polisi tentang Penyerobotan Tanah dan Pencurian maka secara Hukum wajib dinyatakan oleh Pengadilan tidak dapat diterima atau dilanjutkan karena tidak memenuhi persyaratan, agar Tanah Rakyat dan Negara yang diklaim selama ini oleh Suban Hartono/PT Kemayan Bintan sebagai miliknya secara Illegal dapat dikembalikan kepada Rakyat dan Negara.

Melihat fonamena dan sikap Aparat Penegak Hukum di Tanjungpinang terhadap Suban Hartono Dkk, hanya Hakim dan Pengadilan Negeri Tanjungpinang lah yang dapat merubah situasi yang cukup parah atas perbuatan Suban Hartono mempengaruhi Penegakan Hukum di Negeri ini.

Oleh karena itu mengingat proses Perkara selama ini disidangkan sangat rancu dan sarat dengan muatan rekayasa berdasar alat Pembuktian yang cacat Hukum dan keterangan palsu.

Maka apabila membaca Reputasi Ketua Pengadilan Negeri Tanjungpinang yang sekarang ini dan Para Anggota Hakim yang menangani perkara Peninjauan Kembali (PK) yang akan di mohonkan oleh Suban Hartono/PT Kemayan Bintan terhadap Gugatan Nguan Seng saya percaya situasi Pengadilan selama ini akan berubah menjadi positif.(**)

Check Also

Pusat Kuliner (Food Court) di Melayu Square.

Lsm Lidik Kepri Pertanyakan Pembangunan Pusat Kuliner Dimelayu Square

Tanjungpinang, sidaknews. com – Sekretaris LSM Lidik Kepri, Indra Jaya angkat bicara terkait Pemerintah Kota Tanjungpinang membangun …

Tinggalkan Balasan

Alamat surel Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Anda dapat menggunakan tag dan atribut HTML: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>