Kamis , 30 Maret 2017
Home » Berita Foto » Nurdin Basirun di Nilai Lamban Selesaikan Persoalan TKA di Kapal Isap Timah

Nurdin Basirun di Nilai Lamban Selesaikan Persoalan TKA di Kapal Isap Timah

Keterangan Foto: Kapal Isap Yang beroperasi di laut Karimun, disinyalir kuat sarat dengan kepentingan.
Keterangan Foto: Kapal Isap Yang beroperasi di laut Karimun, disinyalir kuat sarat dengan kepentingan.

KARIMUN,Sidaknews.com – Persoalan demi persoalan yang menyangkut hak dan legalitas pekerja Tambang Timah di Bumi berazam ini mulai terkuat pelan tapi pasti itulah realita yang terjadi di Karimun.

Alhasil Pengawasan tenaga kerja asing (TKA) di atas kapal isap produksi (KIP) mitra PT Tambang Timah yang melibatkan tim terpadu lintas institusi seperti Dinas Tenaga Kerja Karimun, Kejaksaan, Imigrasi dan Polisi tidak pernah dilakukan sama sekali.Tim terpadu tersebut selama ini hanya sekedar membahas rencana, namun tidak pernah turun ke kapal untuk memeriksa dan mengawasi TKA.

Dugaan pelanggaran hukum dilakukan perusahaan mitra PT Tambang Timah karena mempekerjakan tenaga kerja asing (TKA) di atas kapal isap produksi (KIP) di Karimun, membutuhkan campur tangan Bupati Karimun Nurdin Basirun. Nurdin diminta secepatnya menunjuk pejabat yang mampu menyelesaikan persoalan tersebut.

“Kalau selama ini tim terpadu lintas institusi yang terdiri dari dinas terkait di Pemkab Karimun seperti Dinas Tenaga Kerja, Dinas Pertambangan dan Energi serta lembaga vertikal seperti Kejaksaan, Polisi dan Imigrasi tidak mampu mengawasi TKA karena tidak adanya leading sektor, maka sudah saatnya bupati menunjuk ketua tim terpadu tersebut, agar mereka bisa bekerja,” ungkap Azman menanggapi tak kunjung adanya tindakan terhadap perusahaan nakal yang mempekerjakan TKA di atas kapal isap timah baru-baru ini

Azman sangat menyayangkan hanya karena ketiadaan leading sektor, lalu tim terpadu yang selama ini disebut-sebut telah terbentuk dan pernah membahas melakukan pengawasan TKA, ternyata tidak mampu bekerja.

“Karena ini sudah melanggar UU, maka penyelenggara pemerintah daerah, dalam hal ini pihak eksekutif dan legislatif harus menyediakan anggaran khusus melalui APBD Karimun yang akan digunakan untuk pengawasan TKA itu,” pungkasya.

Menurut Azman, pengalokasian anggaran untuk pengawasan TKA bukanlah hal berlebihan, mengingat selama ini potensi pendapatan daerah Karimun dari tambang timah di terbilang jalan di tempat.

Ia melanjutkan, pengawasan TKA di Karimun ini sama halnya dengan pengawasan bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi yang juga melibatkan tim terpadu lintas institusi di Karimun, yang dipimpin oleh Asisten II bidang Ekonomi dan Pembangunan Setdakab Karimun Arnadi Supaat.

“Jika Bupati Karimun bisa menunjuk Asisten II untuk menjadi Ketua Tim Terpadu Pengawasan BBM Bersubsidi di Karimun ini, lalu kenapa bupati tidak menunjuk juga pejabat yang dianggapnya mampu untuk mengomandoi pengawasan TKA di daerah ini,” kata Azman.

Ia menambahkan, pengawasan TKA itu wajib dilakukan karena telah melanggar UU No 23 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan dan Permen Nakertrans No 12 Tahun 2013 tentang Tata Cara Penggunaan Tenaga Kerja Asing.

“Jadi, kalau penempatan tenaga kerja asing di atas kapal isap produksi timah telah melanggar aturan undang-undang dan peraturan menteri, maka sudah sepatutnya dilakukan pengawasan bersama yang melibatkan lintas institusi, apalagi selama ini sudah ada tim terpadu yang bertugas untuk melakukan pengawasan,” tegas Azman.

Apalagi, katanya, saat ini di Karimun juga sudah ada Peraturan Daerah (Perda) yang mengatur tentang Izin Mempekerjakan Tenagakerja Asing (IMTA) dan tinggal pelaksanaan secara teknis untuk mengatur kebijakan penempatan TKA di Karimun.

Kepala Bidang Pengawasan Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Karimun Mujarab, Jumat (9/1) mengakui, selama ini pengawasan langsung dari tim terpadu memang tidak pernah dilakukan sama sekali. Alasannya, karena tidak adanya leading sektor yang mengomandoi tim tersebut.

“Kalau kami (Disnaker) sendiri belum pernah turun langsung ke kapal untuk mengawasi TKA yang ada di atas Kapal Isap Produksi tersebut, karena ketiadaan sarana. Untuk itulah, kami butuh institusi lainnya agar bisa turun secara bersama-sama ke atas kapal itu,” kata Mujarab.

Praktisi hukum di Karimun Wiryanto SH, juga meminta aparat kepolisian melakukan penyelidikan terhadap tenaga kerja asing (TKA) yang bekerja di atas kapal isap produksi (KIP) milik mitra PT Tambang Timah.

Ia menilai, perusahaan telah melanggar UU no 13 tahun 2003, karena mempekerjakan TKA melebihi jumlah yang ditentukan.

“Fakta yang disampaikan oleh Wakil Ketua DPRD Karimun Bakti Lubis, sudah jelas nyata adanya dugaan pelanggaran hukum mempekerjakan TKA di atas KIP lebih dari satu orang telah melanggar UU No 23 Tahun 2003 tentang Tenaga Kerja dan Permen Nakertrans No 12 Tahun 2013,” kata Wiryanto di Karimun.

Dengan fakta tersebut, kata dia, maka sudah sepatutnya pihak kepolisian langsung turun ke lapangan guna menggali informasi dan mencari kebenaran atas laporan yang disampaikan oleh DPRD Karimun tersebut. Sebab, informasi itu sudah menjadi alat bukti bagi polisi untuk bekerja.

“Secara logika Informasi yang disampaikan oleh anggota dewan tentu saja berdasarkan laporan riil, data yang akurat dan diperoleh dari sumber yang sangat-sangat dipercaya serta memiliki keakurasian data yang valid, kalau tidak mana mungkin dewan berani membeberkan fakta seperti itu,”Tinggal lagi menunggu keseriusan aparat penegak hukum untuk menindaklanjtinya,Sekarang yang menjadi pertanyaan adalah punya nyalikah aparat hukum di Bumi Berazam ini,”ungkapnya.(Udo)

 

Check Also

Tiga Pelaku Pengeroyokan Wartawan Berhasil Ditangkap Polda Sumut

Medan, sidaknews.com – Tiga orang tersangka pelakukasus pengeroyokan terhadap seorang wartawan Inews Tv bernama Adi …

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *