Minggu , 28 Mei 2017
Home » Berita Foto » Pakar Hukum Tata Negara Dr.AB Purba SH, Tindakan Jaksa Sudah Menyalahi Prosedural

Pakar Hukum Tata Negara Dr.AB Purba SH, Tindakan Jaksa Sudah Menyalahi Prosedural

Ilustrasi.
Ilustrasi.

Tanjungpinang,Sidaknews.com – Pakar hukum Tata Negara Dr. AB Purba SH, MHum juga menyampaikan, dimana tindakan jaksa tersebut dinilai sudah sangat menyalahi prosedural sebagai aparat penegak hukum, bahkan dapat dikategorikan melanggar Hak Azazi Manusia (HAM) seorang terdakwa yang saat ini sebagai pasien dan terpaksa dirawat inap di rumah sakit.

“Tindakan oknum jaksa tersebut kita nilai sudah sangat menyalahi prosedural. Dalam menangani perkara ini, tugas jaksa tersebut hanya menjalani penetapan dari pengadilan dan bukan membuat aturan atau mengartikan aturan itu secara sendiri-sendiri secara arogan.” ungkapnya.

Hal lain dikatakan, penetapan Faly sebagai debitur bank tersebut oleh pihak kejaksaan (JPU) sebagai tersangka atau terdakwa dugaan tindak pidana korupsi sudah sangat keliru serta tidak memiliki dasar hukum yang kuat, bahkan bisa menyesatkan hingga dilangsungkannya dalam proses persidangan di Pengadilan Tipikor.

“Kita berharap majelis hakim yang menyidangkan perkara ini harus jeli dan teliti, karena bukan masuk dalam ranah hukum Tipikor, melainkan masuk dalam ranah perdata tentang perjanjian kreditur dengan debitur yang sudah jelas aturan hukumnya yang mengatur tentang perbankan.

Artinya jaksa sudah keliru menetapkan yang bersangkutan sebagai terdakwa kasus korupsi, sehingga dengan ketelitian mejelis hakim nanti, ia harus berani mengabil sikap untuk membaskan terdakwa dari semua dakwaan JPU,” katanya

Anggota DPRD, Kepri Dr Amir Hakim H Siregar, SpOG, yang juga Praktisi Hukum dan Pemerhati Kesehatan di Kepri meminta kepada aparat penegak hukum di wilayah ini untuk dapat memberikan kelongaran sekaligus perhatian serius dan layanan prima kepada seseorang tersangka atau terdakwa yang tengah menderita sakit.

Pernyataan itu disampaikan Amir Hakim, berkaitan dengan dugaan kasus korupsi yang tuduhkan kepada Faly Kartini, serta kondisi kesehatan yang dialami debitur salah satu bank di Kepri itu saat ini.

“Sedikit banyak, saya juga telah memantau tentang dugaan permasalahan yang tengah dihadapi Faly Kartini, terdakwa sebagai debitur salah satu bank tersebut. Dan terus tersang, saya cukup prihatin melihat perkara ini. Kenapa bisa sampai begini,” ucap pria yang mengaku sebagai salah seorang penggagas penandatanangan MoU atara KPU dengan PBI bidang layanan kesehatan sosial masyarakat tahun 2010 lalu ini.

Amir yang juga politisi salah satu partai di Kepri ini menyebut, bahwa penegak hukuk dan majelis hakim yang menangani perkara terdakwa Faly itu hendaknya juga harus jeli dan cermat dalam bertindak, sehingga tidak menimbulkan kesalahan yang dapat merugikan seseorang yang tengah berhadapan dengan hukum. (Sn)

 

Check Also

Yayasan Advokasi Rakyat Aceh Desak Gubernur dan DPRA Selamatkan UUPA

Banda Aceh, sidaknews.com – Pasca pengesahan UU No 11 tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh, telah …

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *