Home » Berita Foto » Paksakan Kehendak, Faly Terpaksa Dirawat DI RS AL Tanjungpinang

Paksakan Kehendak, Faly Terpaksa Dirawat DI RS AL Tanjungpinang

-Terkait Penanganan Terdakwa Faly Kartini yang dilakukan Oknum Jaksa.

Faly Kartini Simanjutak, terdakwa dugaan kasus korupsi perbankan yang saat ini tengah dirawat di Rumah Sakit Angkatan Laut (Rumkital) Dr Midiyanto Suratini Tanjungpinang, Kamis
Faly Kartini Simanjutak, terdakwa dugaan kasus korupsi perbankan yang saat ini tengah dirawat di Rumah Sakit Angkatan Laut (Rumkital) Dr Midiyanto Suratini Tanjungpinang, Kamis (2/10)

Tanjungpinang,Sidaknews.com – Oknum jaksa penuntut umum (JPU) pada Kejakasaan Tinggi (Kejati) Kepri, Noprianto SH, diduga telah melakukan kesalahan prosedur dalam dan semena-mena dalam bertindak terhadap Faly Kartini Simanjutak, terdakwa dugaan kasus korupsi perbankan yang saat ini tengah dirawat di RS-Al Tanjungpinang.

Faly Kartini sendiri merupakan, debitur salah satu bank di Batam yang menjadi terdakwa dugaan korupsi perbankan di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Tanjungpinang saat ini. Namun akibat penyakit depresi serta berbagai penyakit lain yang dialaminya, sehingga ia terpaksa dirawat di Rumkital Tanjungpinang. Kamis (2/10).

Hal itu juga sesuai surat penetapan dari majelis hakim Pengadilan Negeri (PN) Tanjungpinang Nomor: 21/Pen.Pid.Sos/TPK/2014/PN Tpi, tertanggal 23 September 2014. Kondisi ini juga menunjukan, bahwa kewenangan dalam menangani perkara terdakwa tersebut berada di tangan majelis hakim PN Tanjungpinang.

Berdasarkan informasi yang diperoleh Haluan Kepri di lapangan termasuk dari pihak keluarga terdakwa Faly, tindakan yang dilakukan oleh oknum jaksa tersebut bermula kedatanganya ke Rumkital Tanjungpinang, bersama dua rekannya ke tempat terdakwa di rawat dengan maksut untuk membawa Faly ke Rumah Sakit lain di Tanjung Uban, Bintan.

Namun upaya oknum jaksa tersebut mendapat perlawanan dari pihak keluarga terdakwa, karena dinilai bertindak semena-mena, tanpa menunjukan etika dan prosedur yang berlaku sebagai aparat penegak hukum yang baik dalam menghadapi seorang terdakwa yang tengah menderita sakit.

Kericuhan antara oknum jaksa dan keluarga terdakwa semakin memunjak, ketika mendapati surat dari majelis hakim PN Tanjungpinang yang dibawa oleh oknum jaksa tersebut, berbeda dengan isi surat penetapan PN Tanjugpinang.

Dalam surat tersebut menyebutkan, menimbang sesuai laporan hasil pemeriksaan ringkasan keluar serta berita acara sidang pada 30 September 2014, dimana jaksa penunut umum (JPU) menyatakan tidak bisa menghadirkan terdakwa karena yang bersangkutan sakit dan memerlukan istirahat dan perawatan.

Menimbang, guna kepentingan pelaksanaan sidang lanjutan, dipandang perlu untuk mendapatkan keterangan lain (second Opinion-red) tentang kesehatan terdakwa dari dokter pemerintah yang ditunjuk oleh jaksa penuntut umum, untuk disampaikan dalan persidangan lanjutan yang biayanya ditanggung oleh terdakwa atau keluarganya,

“Artinya, surat dari hakim PN Tanjungpinang tersebut hanya meminta JPU dapat mencarikan dokter pemerintah lain sebagai pembanding dari keterangan dokter Rumkital Tanjungpinang sebelumnya tentang kondisi kesehatan Faly,” kata Fajar orang tua kandung Faly Kartini pada Haluan Kepri, beberapa saat usai kejadian atas tindakan oknum jaksa tersebut dengan geramnya.

Menurut Fajar, tindakan oknum jaksa tersebut sebagai aparat penegak hukum juga dinilai telah menyalahi tugas dan kewenangan saat ini dalam menangani perkara anaknya yang juga dinilai sebagai korban dalam perkara dugaan kasus korupsi debitur perbankan pada sidang di Pengadilan Tipikor Tanjungpinang.

“Akibat ulah oknum jaksa tersebut, kondisi kesehatan anak saya semakin parah dan menjadi menurun. Bahkan anak saya (Faly) sempat mengamuk dan kejang-kejang, sehigga pihak tim medis Rumkital termasuk memberikan tindakan pengobatan untuk penenangan,”ungkap Fajar.

Fajar sebelumya juga mengungkapkan, tidak sepatutnya pihak JPU ikut membawa anaknya sebagai terdakwa tindak pidana korupsi sebagaimana yang dituduhkan. Karena hal ini murni menyangkut masalah perbankan antara kreditur (pihak bank-red) dan debitur (Faly Kartini-red) sebagaimana layaknya yang terjadi dari ratusan nasabah hingga ribuan nasabah bank lainnya di tanah air.

“Dimana letak dugaan korupsi sebagaimana yang diajukan JPU tersebut. Sementara semua persyaratan bank sebagai debitur untuk mengajukan kredit KPR senilai Rp1,2 miliar dari Rp800 juta yang disahkan oleh pihak bank tersebut sudah dipenuhi semuanya, termasuk agunan surat sertifikat tanah dan bangunan milik Faly juga sudah dipenuhi serta disetujui pihak bank sebagaimana tertera dalam RAB bank tersebut,” ungkap Fajar.

Fajar menyebutkan bahwa Faly juga sudah pernah memenuhi kewajibannya untuk membayar kredit angsuran pinjaman selama 10 bulan dari Rp12 juta setiap bulannya sesuai akad kredit yang sudah disahkan dalam RAB. Namun selama jangka waktu tersebut, sama sekali tidak ada permasalahan apapun.

“Saya juga telah sering berkoordinasi dengan pihak bank bersangkutan untuk bersedia membayar semua tunggakan kredit yang terjadi. Bahkan saya juga ikut membantu menyiapkan data yang dibutuhkan oleh pihak kejaksaan saat itu, karena adanya persoalan. Tapi kenapa anak saya sebagai debitur bank dibawa-bawa ikut terlibat oleh jaksa. Ada apa sebenarnya ini,” ucap Fajar.

Dikatakan, adanya persoalan yang dituduhkan jaksa tersebut tidak saja membuat terpukul bagi pihak keluarga, namun yang lebih merasakan kesakitan dan sangat dirugikan, adalah Faly sendiri, sehingga kondisi kesehatan anaknya tersebut ikut terganggu selama dalam masa tahanan perkara yang dituduhkan saat ini.

“Sekarang anak saya ini tengah mengeluh sakit, terutama kejiwaannya. Dan saya meminta agar pihak penegak hukum yang menangani perkara ini memberikan keringanan untuk membawa Faly berobat ke rumah sakit,” imbuhnya.
Ditempat yang sama, Dr. AB Purba SH, MHum, pakar hukum Tata Negara di Batam yang kebetulan sempat melihat adanya kejadian saat itu.
Menurutnya, tindakan yang dilakukan oknum jaksa tersebut, sudah sangat menyalahi prosedural sebagai aparat penegak hukum, bahkan dapat dikategorikan melanggar Hak Azazi Manusia (HAM) seorang terdakwa yang saat ini sebagai pasien dan terpaksa dirawat inap di rumah sakit.

“Tindakan oknum jaksa tersebut kita nilai sudah sangat menyalahi prosedural. Dalam menangani perkara ini, tugas jaksa tersebut hanya menjalani penetapan dari pengadilan dan bukan membuat aturan atau mengartikan aturan itu secara sendiri-sendiri secara arogan.”ungkapnya.

Hal lain dikatakan, penetapan Faly sebagai debitur bank tersebut oleh pihak kejaksaan (JPU) sebagai tersangka atau terdakwa dugaan tindak pidana korupsi sudah sangat keliru serta tidak memiliki dasar hukum yang kuat, bahkan bisa menyesatkan hingga dilangsungkannya dalam proses persidangan di Pengadilan Tipikor.

“Kita berharap majelis hakim yang menyidangkan perkara ini harus jeli dan teliti, karena bukan masuk dalam ranah hukum Tipikor, melainkan masuk dalam ranah perdata tentang perjanjian kreditur dengan debitur yang sudah jelas aturan hukumnya yang mengatur tentang perbankan.

Artinya jaksa sudah keliru menetapkan yang bersangkutan sebagai terdakwa kasus korupsi, sehingga dengan ketelitian mejelis hakim nanti, ia harus berani mengabil sikap untuk membaskan terdakwa dari semua dakwaan JPU,” kata AB Purba. (Sn)

Check Also

Drs. H. Dalmasri Syam, MM menyerahkan Dokumen Pelaksana Anggaran ( DPA ) untuk Tahun Anggaran 2017

Wakil Bupati Bintan Serahkan DPA Tahun 2017 ke SKPD

Bintan, sidaknews.com – Wakil Bupati Kabupaten Bintan Drs. H. Dalmasri Syam, MM menyerahkan Dokumen Pelaksana …

Tinggalkan Balasan

Alamat surel Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Anda dapat menggunakan tag dan atribut HTML: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>