Minggu , 26 Maret 2017
Home » Berita Foto » PBB Dihapus,Purwakarta Kehilangan 100 Milyar Dalam Setahun

PBB Dihapus,Purwakarta Kehilangan 100 Milyar Dalam Setahun

Keterangan Foto: Bupati Purwakarta, Dedi Mulyadi,SH, saat acara Sosialisasi penyampaian SPT Tahunan PPh bagi pejabat pemkab purwakarta tahun 2014, di Aula Janaka Setda Purwakarta, rabu, 10 februari 2015.
Keterangan Foto: Bupati Purwakarta, Dedi Mulyadi,SH, saat acara Sosialisasi penyampaian SPT Tahunan PPh bagi pejabat pemkab purwakarta tahun 2014, di Aula Janaka Setda Purwakarta, rabu, 10 februari 2015.

Purwakarta,Sidaknews.com – Wacana penghapusan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) oleh Kementerian Agraria dan BPN mendapat tanggapan beragam dari sejumlah daerah.

Pasalnya PBB yang pendapatannya masuk ke kas daerah tentu akan hilang begitu saja. sebut saja di Purwakarta, Pemkab setempat mengklaim kehilangan sekitar 100 milyar dalam se tahun jika PBB dan BPHTB benar-benar dihapus.

Ditemui disela sosialisasi penyampaian SPT Tahunan PPh bagi pejabat pemkab purwakarta tahun 2014, di Aula Janaka Setda Purwakarta, rabu, 10 februari 2015.

Bupati Purwakarta, Dedi Mulyadi mengatakan jika pihaknya akan kehilangan PAD dari sektor PBB dan BPHTB ini senilai 100 milyar pertahun dari 415 ribu objek wajib PBB dan BPHTB yang terdata. Malah angka ini dipastikan bertambah sebesar 150 milyar jika validasi data objek wajib PBB sudah rampung dilakukan tahun ini.

“Nilai ini tentu besar bagi kami yang terbilang kabupaten kecil di jawa barat. PAD kita sumbangan terbesarnya dari PBB. Karena purwakarta bukan wilayah besar seperti jakarta dan bandung yang banyak hotel dan restoran” beber Dedi.

4 (1)bMenurut Dedi, selain PBB, tak ada pajak lain yang nilainya besar bagi daerahnya. Walaupun ada, nilainya terbilang kecil. Sementara, kawasan Industri yang ada di purwakarta, lagi-lagi pajaknya kebanyakan ditarik ke pusat. Seolah menampik anggapan, jika kawasan industri itu menghasilkan pajak besar bagi daerah, menurut Dedi anggapan itu harus diluruskan.

“industri itu tidak ada pajak yang masuk ke daerah. yang ada malah industri menimbulkan dampak di masyarakat. mungkin sisi positifnya adanya lapangan pekerjaan, tapi masalah ketenagakerjaan juga muncul masalah sosial lainnya” tambahnya.

Jika harus memilih, Dedi lebih baik melirik tingkat kunjungan ke purwakarta. termasuk didalamnya perhotelan dan restoran. salahsatu 3 (1)cusahanya, dengan banyak melakukan penataan kawasan wisata dan taman-taman kota.

“termasuk kenapa kita menggelar banyak event budaya dan kuliner, ini salahsatunya untuk meningkatkan pajak hotel dan restoran, implikasi dari kunjungan ke purwakarta. pajak ini kan nilainya cukup besar daripada kita memungut retribusi parkir dan sejenisnya yang nilainya kecil-kecil itu” pungkasnya.

Namun begitu, Dedi mengaku pasrah jika penghapusan PBB itu sudah final oleh pusat. Karenanya, Dedi memahami jika memungut PBB sama saja membebani warganya untuk membayarkan pajak.(@.Humas Setda Purwakarta)

Check Also

Presiden RI Joko Widodo, Menteri PU dan PR, Bupati Madina Drs Dahlan Hasan Nasution, Gubsu T Erry, Kadis PU madina Syahruddin ST saat melihat rencana pembangunan Asrama Haji di Mesjid Nur ala Nur.

Presiden Jokowi Resmikan Pembangunan Asrama Haji Mandailing Natal

Mandailing Natal, sidaknews.com – Dalam kunjungannya di Kabupaten Mandailing Natal Presiden Joko Widodo (Jokowi) melakukan …

Tinggalkan Balasan

Alamat surel Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Anda dapat menggunakan tag dan atribut HTML: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>