Kamis , 30 Maret 2017
Home » Berita Foto » PDIP: MoU Lemsaneg-KPU bentuk campur tangan intelijen negara

PDIP: MoU Lemsaneg-KPU bentuk campur tangan intelijen negara

DCS PDIP. ©2013 Merdeka.com/dwi narwokoJakarta,sidaknews.com – Sekjen PDI Perjuangan Tjahjo Kumolo menilai, penetapan daftar pemilih tetap (DPT) yang dilakukan oleh KPU hanya sekadar kejar tayang. Partainya mensinyalir, penetapan DPT belum menjamin terpenuhinya hak konstitusional setiap warga negara untuk memilih dalam pemilu 2014 mendatang.

“Proyek e-KTP yang menghabiskan anggaran rakyat sebesar Rp 5,8 triliun pun praktis tidak memberikan perubahan fundamental terhadap terwujudnya pemilu jurdil,” ujar Tjahjo di Hotel JW Luwansa, Jalan Rasuna Said, Kuningan, Jakarta Selatan, Rabu (16/10).

Pemerintah Susilo Bambang Yudhoyono (SBY), kata Tjahjo, seharusnya meletakkan seluruh penyelenggaraan Pemilu 2014 sebagai prestasi demokrasi dalam transisi kepemimpinan tahun 2014 yang akan datang. “Dengan terulangnya masalah DPT tersebut, maka proses transisi kepemimpinan tahun 2014 semakin kritis dan mengandung risiko politik yang besar,” jelasnya.

Oleh karena itu, Tjahjo menegaskan, KPU harus benar-benar memastikan temuan Bawaslu terkait DPT yang bermasalah harus ditindaklanjuti. Sehingga DPT betul-betul dinyatakan benar dari berbagai bentuk manipulasi sebagaimana terjadi pada tahun 2009.

“Legalisasi Lemsaneg sebagai bentuk campur tangan intelijen negara harus diakhiri, MoU batal demi tegaknya demokrasi yang jurdil,” tandasnya.

Beberapa waktu yang lalu, Ketua Lembaga Sandi Negara (Lemsaneg), Mayjen TNI Djoko Setiadi meyakinkan jika kerja sama antara KPU dalam penyelenggaraan pemilu dengan Lemsaneg akan berjalan dengan baik. Menurut dia, pihaknya tidak akan mencampuri urusan teknis pemilu.

Djoko mengakui jika secara struktur, Lemsaneg tidak independen dan berada di bawah Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY). Namun, kata dia, proses kerja sama Lemsaneg hanya kepada pengamanan pelaksanaan pemilu.

“Memang secara organisasi di bawah presiden. Tapi ini harus kita pisahkan. Memang kita laporan kepada presiden. Tapi yang kami laporkan sebatas bahwa lembaga negara membantu dalam pengaman pelaksanaan Pemilu 2014 ini,” jelas Djoko di Kompleks Parlemen, Jakarta, Kamis (3/10).sumber.merdeka.com

Check Also

img-20170327-wa0020-1-640x427

Peringatan HUT Damkar, Petugas Diminta Siaga 24 Jam

Lutim, sidaknews.com – Sebagai upaya responsif jika terjadi kebakaran di wilayah Kabupaten Luwu Timur, Petugas …

Tinggalkan Balasan

Alamat surel Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Anda dapat menggunakan tag dan atribut HTML: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>