Senin , 27 Maret 2017
Home » Berita Foto » Pemerintah bisa hadiahi rakyat agar lebih peduli anggaran

Pemerintah bisa hadiahi rakyat agar lebih peduli anggaran

pemerintah-bisa-hadiahi-rakyat-agar-lebih-peduli-anggaran2Jakarta,sidaknews.com – Informasi soal Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) penting buat diketahui publik. Karena masyarakat akan memahami berapa besar uang digelontorkan untuk pembangunan yang pada akhirnya bermuara untuk bisa menghindari penyimpangan.

Pemerintah Provinsi DKI Jakarta merupakan salah satu yang sudah menerapkan keterbukaan anggaran. Dalam situs resmi pemprov, bahkan bisa dilacak alokasi anggaran untuk dinas kesehatan atau dinas pendidikan.

Sayangnya, informasi itu tak banyak diakses oleh publik. Masyarakat masih sering tidak memahami, berapa besar uang dari APBD yang mereka nikmati untuk peningkatan kesejahteraan.

“Jakarta sudah terbuka, tapi kami lihat tidak banyak yang peduli, jadi data anggaran itu agak mubazir,” ujar Sekretaris Jenderal Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (FITRA) di Jakarta, Minggu (29/9).

Persoalan serupa ditemui Fitra di Singapura. Informasi APBN Negeri Merlion itu sangat detail, tapi publik adem-adem saja dan jarang mencari tahu.

Pemerintah Singapura akhirnya memberi kuis, supaya warga tertarik mengawasi anggaran. “Singapura problemnya sama, anggaran dibuka, tapi warganya adem-adem saja. Akhirnya mereka bikin kuis, pertanyaannya berapa anggaran untuk pendidikan, hadiahnya iPad. Di Singapura seperti itu,” kata Yuna.

Fitra percaya, anggaran yang diumumkan akan mencerdaskan warga. Keterlibatan masyarakat dalam meningkatkan perekonomian dan kesejahteraan juga akan terdorong secara otomatis.

“Kalau kita tahu anggaran bangun sekolah di tempat kita segini, bisa dicek. Bisa saja ada perbedaan, misalnya ada warga yang tahu kenapa realisasinya beda dari di dokumen tender. Dari anggaran itu kita bisa ngecek pemerintah serius menjalankan programnya apa enggak,” tandasnya.

Tertutupnya birokrasi terbukti membuka peluang penyimpangan. Hal ini terkonfirmasi dari temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) pada 2011, ketika belum ada aturan pemerintah pusat soal keterbukaan informasi publik. Pada waktu itu, ditemukan 2.135 kasus kerugian daerah, dengan nilai mencapai Rp 1,2 triliun.sumber merdeka.com

Check Also

Bupati Aceh Tengah, Nasaruddin menyerahkan trophy dan bantuan pembinaan kepada Joki dan kuda pemenang

Kualitas Pacuan Kuda Tradisional Gayo akan Terus Ditingkatkan

Takengon, sidaknews.com – Bupati Aceh Tengah, Nasaruddin mengatakan kualitas pacuan kuda tradisional Gayo akan terus …

Tinggalkan Balasan

Alamat surel Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Anda dapat menggunakan tag dan atribut HTML: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>