Rabu , 24 Mei 2017
Home » Berita Foto » Pemilik Perkebunan Sawit Di Paluta Tidak kantongi Sertifikat ISOP

Pemilik Perkebunan Sawit Di Paluta Tidak kantongi Sertifikat ISOP

Ilustrasi.
Ilustrasi.

Paluta,Sidaknews.com – Perusahaan perkebunan yang berada di wilayah kabupaten padang lawas utara diduga hampir semua mengangkangi peraturan Pemerintah tentang permentan no 19 permentan /OT.140/3/2011. Dan Permentan no 98/permentan/OT.140/9/2013.

Bahkan Diduga ada beberapa perusahaan perkebunan yang tidak memenuhi syarat peraturan perolehan sertifikat ISPO yang mempunyai beberapa pedoman antara lain Lingkungan,Masyarakat sekitar,sengketa lahan dan keselamatan kerja sebagai diatur dalam permentan tersebut,namun diduga terkesan sertipikat ISPO itu kepentingan perusahaan perkebunan semata.

Seperti yang disamaikan Ketua Umum lsm Gempar Aman Sudirman Harahap didampingi sekjend Aluan Pasaribu SH.MH.hampir semua perkebunan di daerah kabupaten Padang lawas utara diduga berupaya untuk mencari keuntungan semata tampa harus memperdulikan lingkungan seperti masyarakat sekitar sebagaimana yang telah diatur dalam berbagai peraturan yang ada bidang usaha perkebunan.

Contohnya seperti perusahaan perkebunan PT.STA wilayah halongonan/Padang bolak diperkirakan mencapai luasan lebih dari 2000 HA. Sampai sekarang sebagaimana permintaan data perkebunan Lsm gempar dari Kantor perizinan kabupaten Paluta bahwa PT.STA itu tidak terdaftar ada terdaftar di kabupaten Paluta (entah ya kalau di Provinsi) sementara perkebunan PT.STA itu diduga sudah melakukan beberpa kali penambahan luasannya.

Belum lagi dugaan adanya sengketa lahan antara warga desa Transmigrasi Batangpane 3 dengan PT.STA seperti pengakuan salahsatu warga Batangpane 3 Sujatmiko baru2 ini”kasus dugaan penyerobotan perluasan wilayah Transmigrasi yang sudah ada Sertipikat hak milik 3/4 per kK yang dikeluarkan BPN tapsel tahun 1986 diduga dijual warga desa lain keperkebunan yang sekarang menjadi lahan kebun pT.STA.

Kasus ini sudah sering dilaporkan ke Pemda bahkan sudah pernah beberapa kali pertemuan dikantor camat Padangbolak namun tidak ada solusi” ujar warga desa Batangpane 3 Padanglawas Utara kepada media ini.(11/5)

“Hal seperti itulah yang kita khawatirkan karena sertipikatnya milik warga Transmigrasi tentu SPPT pajak bumi dan bangunannya atas nama pemilik sertipikat,kalau lahan sudah dikuasai pengusaha perkebunan berarti perkebunan itu kan tidak bayar pajak?”tambah Aman S Harahap.

Satulagi perusahaan perkebunan diwilayah desa siancimun ada namanya perkebunan APONG dengan luasan ratusan hektar diduga kuat tidak IUP-B atau IUP. Karna tidak ada dalam daftar dikantor perizinan Paluta bahkan pajaknya pun diduga tidak jelas karna seperti surat kepemilikannya waktu kita konfirmasi sama kepdes siancimun hanya surat keterangan kepala desa saja. Ujar ketum lsm gempar.

Artinya kami melihat pihak Pemerintah Daerah harus segera jemput bola tentang hal sperti itu,jangan nanti sesudah terjadi keributan dalam sengketa dengan masyarakat baru repot semua toh solusinya kalau pihak pemda netral.

Sekjed Lsm gempar Aluan pasaribu menambakan “Khusus untuk perusahaan perkebunan saat ini kami lagi melakukan proses penelusuran bagi yang tidak ada Izinnya dan dugaan penipuan luasan perkebunannya untuk penggelapan pajaknya,kami akan membuat laporan pidananya nanti kepihak berwajib.”ujarnya”.(Amsh)

Check Also

Bupati Soekirman: Dengan Xpansi Kita Tunjukkan Kepedulian Pada Dunia Pendidikan dan Kelestarian Alam

*Pemkab Sergai Gelar Kegiatan Xpansi, Sergai, sidaknews.com – Bupati Serdang Bedagai (Sergai) Ir. H. Soekirman …

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *