Home » Berita Foto » Pemkab Paluta Diminta Tegas Untuk Melakukan Pendataan Perkebunan

Pemkab Paluta Diminta Tegas Untuk Melakukan Pendataan Perkebunan

Sawit
Aktivitas Pengangkutan Sawit di Paluta (Sumut) setiap harinya, tampak memberikan kontribusi kepada daerah.

Paluta,Sidaknews.com – Pemerintah Kabupaten Padang Lawas Utara (Paluta) diduga tidak transparan soal pendataan luas perkebunan.Puluhan ribu hektar usaha perkebunan khususnya kebun kelapa sawit diwilayah Paluta diduga tidak ada dalam daftar perijinan dan daftar Dishutbun Paluta.

Hal ini dinilai, lemahnya kinerja dinas terkait yang membidanginya atau mungkin ada unsur kesengajaan dari oknum oknum yang diduga sengaja memanfaatkan tidak adanya Perda yang mengatur tentang perkebunan.

Ketua umum DPP LSM Gempar Sumut Aman Sudirman Harahap sangat menyayangkan kinerja Pemkab Paluta yang sampai saat ini tidak mempunyai data yang akurat tentang luas perkebunan khususnya perkebunan kelapa sawit.

“Bagaimana daerah kita ini bisa peroleh PAD dari sektor perkebunan, pendataan luas perkebunannya saja tidak jelas, jangan-jangan pajaknya saja digelapkan dari data luasan sebenarnya,” ujarnya kepada wartawan Rabu(01/05)

kata Aman Harahap,banyak usaha perkebunan di Paluta yang melanggar peraturan termasuk penerapan Permentan nomor 98/Permentan/OT.140/9/ 2013 tentang pedoman perizinan usaha perkebunan yang mewajibkan perusahaan perkebunan yang memiliki luas lahan diatas 25 hektar wajib memiliki Izin Usaha Perkebunan Budidaya (IUP-B) serta dugaan penggelapan pajak dalam pengalihan kepemilikan termasuk penambahan luas lahan perkebunan sesuai dengan izin.

“Kami berharap Pemkab Paluta tegas untuk melakukan pendataan ulang diseluruh perkebunan yang ada di Paluta,saya yakin pasti banyak data temuan yang luasannya tidak sesuai izin serta perkebunan yang tidak terdaftar, bagaimana pemerintah bisa menetapkan pajaknya,” pungkasnya.

Sementara itu Kabag Hukum Pemkab Paluta Mandongar Siregar SH saat ditanyai soal terkait perda yang mengatur tentang retribusi perkebunan mengatakan bahwa sampai saat ini Pemkab Paluta belum memiliki perda yang mengatur tentang retribusi perkebunan.

Perlu diketahui, sesuai lampiran surat dari Kepala Badan Pelayanan Perizinan Terpadu (BP2T) Paluta dengan nomor: 503/48/BPPT/2013 tertanggal 22 November 2013 terungkap bahwa usaha perkebunan yang memiliki izin dari Pemkab Paluta sebanyak 9 usaha. Yaitu, PT Barumun Agro Sentosa seluas 13.819 Ha, PT ANJ Agri 9.213 Ha, PT Tapian Nadenggan 8.000 Ha, PT Sinarlika Portibi Jaya Plantation 2.047, 86 Ha, Drs Gadombang Harahap 3 Ha, Abdul Kohar Harahap 24 Ha, Riduan Syaleh Harahap 4,2 Ha, Drs HM Idris Siregar 6 Ha dan Imran Siregar 20 Ha.(Ash)

Check Also

Ular Phyton yang sudah diamankan warga Tangjung

Penduduk Tanjungkapur Dikejutkan Penangkapan Ular Piton Liar

Bintan, sidaknews.com – Warga setempat menemukan dan menangkap seekor ular piton besar di depan sebuah …

Tinggalkan Balasan

Alamat surel Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Anda dapat menggunakan tag dan atribut HTML: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>