Kamis , 25 Mei 2017
Home » Berita Foto » Pemkab Purwakarta Polisikan Pengusaha Air Minum

Pemkab Purwakarta Polisikan Pengusaha Air Minum

Keterangan Foto: Assisten Sekda bidang pemerintahan, kepala badan penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu (BPMPTSP) dan kepala dinas Pertambangan dan Energi, sumber daya mineral (ESDM) ke unit IV Tindak Pidana Tertentu (Tipiter) Polres purwakarta, pada senin (23/3).
Keterangan Foto: Assisten Sekda bidang pemerintahan, kepala badan penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu (BPMPTSP) dan kepala dinas Pertambangan dan Energi, sumber daya mineral (ESDM) saat melapor ke unit IV Tindak Pidana Tertentu (Tipiter) Polres purwakarta, pada senin (23/3).

Purwakarta,Sidaknews.com – Geram dengan aksi pengambilan air bersih di wilayahnya, Bupati purwakarta, Dedi Mulyadi, SH akhirnya resmi melaporkan pengusaha air bersih yang beroperasi di seluruh wilayah purwakarta.

Laporannya diwakili Assisten Sekda bidang pemerintahan, kepala badan penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu (BPMPTSP) dan kepala dinas Pertambangan dan Energi, sumber daya mineral (ESDM) ke unit IV Tindak Pidana Tertentu (Tipiter) Polres purwakarta, pada senin (23/3).

Dedi menegaskan laporan ini klimaks atas upaya Pemkab selama ini yang memberikan teguran, peringatan tertulis hingga penindakan yang dilakukan pihaknya. Namun ternyata, para pengusaha membandel hingga pengambilan air bersih berlangsung sampai saat ini.

“Ini jelas pencurian. Kita hari ini Polisikan mereka. Ada 5 titik lokasi di kecamatan Wanayasa, pondok salam dan kiarapedes. Mereka mencuri air bersih milik warga sekitar, untuk keperluan komersialisasi” tegas Dedi ke sejumlah wartawan.

Dedi beralasan, walaupun lokasinya di 5 titik, namun masalah air berbeda dengan pasir. Menurutnya jika pasir diambil, persediaannya akan habis hanya di lokasi tempat tambang saja. Tetapi kalau air, walaupun diambil dari satu titik lokasi, namun sumber air lain akan tersedot, termasuk sumber air bersih milik warga.

“Kalau air kan bergerak dari tempat tinggi ke tempat rendah, jadi kalau diambil satu titik, maka titik lain diatas nya akan kering karena terbawa. Inilah yang menjadi kekeringan air di beberapa wilayah di purwakarta. Masalah lain juga mobilisasi pengangkutannya bisa merusak jalan yang dibangun Pemkab.”, tambahnya.

Pemkab purwakarta2Terkecuali kerugian itu, adanya pengambilan air bersih ini menurut Dedi juga menimbulkan kerugian materiil. Jika diuangkan bisa mencapai 30 juta perharinya dari penjualan air. Asumsinya dalam sehari ada sekitar 200 tangki hilir mudik mengambil air dengan harga pertangki 150 ribu rupiah. Sementara itu, kalaupun ada jajarannya yang terlibat, Dedi tak segan-segan menindaklanjutinya ke pegawaian di BKD.

Ditempat terpisah, kanit IV Tindak Pidana Tertentu (Tipiter) Polres purwakarta menerima assda bidang pemerintahan, M. Rifai, kepala BPMPTSP, Iyus Permana dan kabid pertambangan Pemkab purwakarta terkait laporan ini. Menurut Kanit Tipiter, pihaknya akan menindaklanjuti laporan Pemkab ini. Rencananya, Polres akan melakukan penyelidikan kasus tersebut.
“Hari Rabu lusa kita kembali panggil pihak-pihak terkait. Bila perlu ke lokasi pengambilan airnya.”, jelasnya.

Upaya Pemkab purwakarta ini diperkuat atas putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang menghapus keberadaan seluruh pasal dalam UU Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air (SDA) yang diajukan Pimpinan Pusat (PP) Muhammadiyah, belum lama ini. Pasalnya, beleid itu dianggap belum menjamin pembatasan pengelolaan air oleh pihak swasta, sehingga dinilai bertentangan UUD 1945.

Pemkab purwakarta3Dengan dibatalkan keberadaan UU SDA, MK menghidupkan kembali UU Nomor 11 Tahun 1974 tentang Pengairan untuk mencegah kekosongan hukum hingga adanya pembentukkan undang-undang baru. Karenanya, segala bentuk pengelolaan air tidak lagi berdasar pada UU SDA, tetapi UU Pengairan.

“Menyatakan UU SDA bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat. Menyatakan UU Pengairan berlaku kembali,” ucap Ketua MK Arief Hidayat saat membacakan putusan bernomor 85/PUU-XI/2013 di ruang sidang MK, Rabu (18/2).

Permohonan pengujian sejumlah pasal dalam UU SDA diajukan oleh Pimpinan Pusat Muhammadiyah, dan kelompok masyarakat. Penerapan pasal-pasal itu dinilai membuka peluang privatisasi dan komersialisasi pihak swasta atas pengelolaan SDA yang merugikan masyarakat sebagai pengguna air. Sehingga dengan penghapusan oleh MK ini dikembalikan ke UU pengairan yang pengelolaan SDA nya oleh BUMN atau BUMD.(Karla,@Hms)

Check Also

KAMMI Gelar Aksi Longmarch Menuju DPRD Prov Sumbar

Padang, sidaknews.com – Kesatuan Aksi Mahasiswa Muslim Indonesia Sumatera Barat (KAMMI SUMBAR). Melakukan Aksi Longmarch …

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *