Kamis , 25 Mei 2017
Home » Berita Foto » Pemko Tebing Tinggi Lakukan Penyesuaian Tarif Angkutan dan Upah Miknimum

Pemko Tebing Tinggi Lakukan Penyesuaian Tarif Angkutan dan Upah Miknimum

walikota
Walikota Tebing Tinggi, Ir. H. Umar Zunaidi Hasibuan. MM.

Tebing Tinggi, Sidaknews.com – Pemerintah Kota Tebing Tinggi melakukan penandatanganan Nota Kesepakatan dengan Organda Tebingtinggi dan Operator/Direksi angkutan umum serta Dewan Pengupahan Daerah Tebing Tinggi untuk penyesuaian tarif angkutan umum dan Upah Minumum Kota (UMK) atas kenaikan harga Bahan Bakar Minyak (BBM).

Mewakili Pemko Tebing Tinggi, penandatanganan Nota Kesepakatan untuk tarif angkutan kota (angkot) dilakukan Asisten Adm, Umum Ir. H. Zainul Halim dan Kadis Perhubungan, H. Syafrin Efendi Harahap, SH, mewakili oprerator/Direksi Angkot CV. TTB, CV. Tambun, Koperasi Serba Guna dan Organda Murli Purba. S. Phil serta untuk UMK dilakukan Kadis Sosial dan Tenaga Kerja, H. Syaiful Fachri, SP. M. Si dengan Dewan Pengupahan Daerah Kota Tebing Tinggi.

Sesuai dengan Peraturan Walikota No.16 Tahun 2016 tentang Tarif Angkutan Mobil Penumpang Dalam Kota Tebing Tinggi yang disesuaikan dengan kenaikan BBM naik sebesar 30 %. Dalam penyesuaian tarif tersebut telah disepakati bersama, untuk anak sekolah (pelajar) tarif lama Rp 1.800 ( Rp 2000 ) menjadi Rp 2.500.- dan untuk penumpang umum dari Rp 2.400 (Rp 2.500) menjadi Rp 3.500. Sedangkan untuk Upah Minumum Kota (UMK) Tebing Tinggi tahun 2014 Rp 1.540.000 terjadi kenaikan sebesar 7,14 % atau menjadi Rp 1.650.000 untuk tahun 2015.

Menurut Walikota Tebing Tinggi, Ir. H. Umar Zunaidi Hasibuan. MM, penyesuain tarif angkutan maupun UMK tersebut dilakukan setelah melakukan berbagai pertimbangan dan perhitungan antara kedua belah pihak secara matang, bahkan dilakukan lewat survei-survei di lapangan dan hasilnya itulah yang disepakati bersama dan dikeluarkan keputusannya.

Walikota Tebing Tinggi melalui Kabag Humas, Drs. Bambang Sudaryono berharap kepada semua pihak yang terkait dengan hal tersebut agar mematuhi apa yang sudah disepakati bersama, dengan tidak lagi membuat kebijakan sendiri-sendiri yang dapat mengundang dampak sosial keresahan ditengah-tengah masyarakat.

“Kepada warga masyarakat jika ada menemukan hal-hal diluar ketentuan yang berlaku, silahkan memberikan laporan kepada instansi terkait, jika soal tarif angkutan umum ke Dinas Perhubungan dan menyangkut UMK ke Dinas Sosial dan Tenaga Kerja, dan akan ditindak lanjuti oleh Pemerintah Kota, tidak usah demo-demo apalagi anarkis, mari kita jaga suasana kondusif kota Tebingtinggi dengan baik”, tandasnya. (Hans)

 

Check Also

KAMMI Gelar Aksi Longmarch Menuju DPRD Prov Sumbar

Padang, sidaknews.com – Kesatuan Aksi Mahasiswa Muslim Indonesia Sumatera Barat (KAMMI SUMBAR). Melakukan Aksi Longmarch …

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *