Selasa , 30 Mei 2017
Home » Berita Foto » Penambangan Bauksit Dibuka Kembali

Penambangan Bauksit Dibuka Kembali

Tambang bauksit Di Bintan Kembali Di Buka
Tambang bauksit Di Bintan Kembali Di Buka

B INTAN, Sidaknews.com – Setelah 3 bulan berjalan, Pemkab Bintan mencabut kembali kebijakan penghentian sementara aktivitas dan ekspor penambangan bauksit. Hanya saja, penambangan bauksit yang diberi izin pada tahap awal itu baru ditujukan untuk PT Gunung Sion saja. Sedangkan beberapa perusahaan lain masih dalam proses.

Pada saat jumpa wartawan, Kepala Dinas Pertambangan dan Energi Bintan, Supriyono, menyampaikan, terhitung 11 Juli 2013, PT Gunung Sion sudah bisa beroperasi dan melakukan ekspor bijih bauksit. Dari CnC (Clear and Clean) yang diberikan Menperindag RI, kuata yang dimiliki PT Gunung Sion sampai akhir Desember ini (6 bulan) sebanyak 1,2 juta ton. Pelabuhan ekspor berada di Mantang dan Bintan Pesisir dengan beberapa lokasi penambangan seperti di Pulau Telang dan Siulung.
Pemkab Bintan akan mencabut izin PT Gunung Sion jika membeli atau mengambil bijih bauksit dari perusahaan yang tidak memiliki Izin Usaha Penambangan (IUP). Jual-beli lokal boleh dilakukan jika bauksit tersebut milik perusahaan yang memiliki IUP. Upaya tersebut bertujuan untuk menghindari ilegal mining. Sedangkan untuk PT Wahana, sampai saat ini tidak dikeluarkan rekomendasi ekspor bauksit di wilayah Bintan.
Karena terhitung 16 Juni lalu habis masa berlaku izinnya. Untuk memperpanjang izin tersebut, seharusnya PT Wahana mengajukan perpanjangan 3 bulan sebelum masa izin usaha habis. Selain tidak mengajukan perpanjangan, PT Wahana juga tidak memiliki cadangan bauksit lagi.
Perusahaan lain yang bakal diberikan izin tersebut antara lain PT Lobindo. Hanya saja, PT Lobindo perlu mengklarifikasi tentang kepemilikan lahan dengan PT Ganda Sari milik Acok. Meskipun PT Ganda Sari tidak memiliki kewenangan lagi soal lahan PT Lobindo itu. Untuk rekomendasi melanjutkan penambangan PT Lobindo, Pemkab Bintan akan memanggil kedua belah pihak. Setelah selesai, penambangan bisa dilanjutkan. Sedangkan untuk PT Danpac Resorces, tidak ada kendala. Hanya saja perusahaan tersebut tidak melakukan aktivitas karena lahannya seluas 20 hektar milik orang lain.
“Gunung Sion tidak ada masalah lagi. Kalau perusahaan lain masih menunggu hasil evaluasi tim Optimalisasi Penerimaan Negara dari ESDM dan BPKP,” sebut Supriyono di Kantor Bappeda, Jumat (12/7).Khusus mengenai penambangan yang dilakukan PT BAK di Sungai Enam, Supriyono, mengaku, pihaknya sudah menyampaikan kepada Bupati Bintan, Ansar Ahmad.
Pada intinya masyarakat ingin meningkatkan kesejahteraan dengan bekerja di PT BAK Sungai Enam.
Hanya saja, Pemkab Bintan tidak bisa membiarkan aktifitas penambangan yang tidak memiliki izin itu. Selanjutnya Pemkab Bintan akan mengarah kepada penindakan hukum. Karena pengawasan ke lokasi itu atas perintah Bupati. Sementara, pihak pekerja hanya boleh memberi izin masuk setelah melapor kepada Ketua RT setempat.
“Kan aneh, perintah Bupati masuk ke lokasi tambah harus melapor dan mendapat izin dari Ketua RT. Sementara, lokasi tambang itu milik PT Alumina dari PT Antam Kijang. Antam saja protes lahannya digarap,” tutur Supriyono.
Di lain pihak, seorang warga Sungai Enam, Ramli menyebutkan, penolakan Kadistamben dan Kepala Satpol PP masuk ke lokasi tambang hanya mis-komunikasi.
Sedangkan tuntutan masyarakat agar penambangan bauksit dijalankan karena tuntutan ekonomi. Apalagi saat ini menghadapi lebaran. Di lain hal, masyarakat menilai pemerintah tidak adil.
“Lahan lain diberikan izin dan diperbolehkan buka usaha tambang. Kami tidak pernah mendapat kompensasi. Sekarang ada perusahaan yang memberikan kompensasi dan perhatian kami, kenapa tidak diberi izin. Selain kompensasi, puluhan kepala keluarga mendapat pekerjaan,” demikian disebutkan Ramli.
Pulau Kecil Bisa Lenyap, Pengawasan Tambang Bauksit Harus Jalan
Komisi II bidang pertambangan DPRD Bintan mengingatkan agar Pemkab Bintan melakukan pengawasan lebih intensif terhadap aktivitas penambangan bauksit PT Gunung Sion. Karena, rekomendasi lahan yang diberikan lebih banyak mengeksploitasi di daerah pulau kecil.
Ketua Komisi II DPRD Bintan, Zulkifli, mengatakan, pemberian rekomendasi aktivitas tambang dan ekspor bauksit bagi PT Gunung Sion merupakan kewenangan Pemkab Bintan. Tapi, kewenangan tersebut harus dijalankan dengan ketentuan yang ada. Perusahaan ketika melakukan penambangan wajib memperhatikan aspek lingkungan sesuai dengan dokumen Amdal.
“Kita tahu semua, lokasi penambangan PT Gunung Sion berada di daerah-daerah pulau kecil. Pengawasan dari instansi terkait harus jalan dan hukum ditegakkan,” tegas Zulkifli, kemarin.
Sesuai ketentuan hukum, Zulkifli menyebutkan, hutan mangrove di pinggir pantai pulau kecil lokasi tambang seharusnya tidak dirusak. Justru pihak perusahaan merawat hutan bakau tersebut. Selain itu, lahan bekas tambang harus dilakukan reboisasi secara langsung, untuk daerah pulau, Pemkab Bintan mesti membuat batasan kedalaman pengerukan bahan tambang. Agar menjaga keutuhan pulau-pulau kecil di wilayah Bintan, batas pengikisan bijih bauksit harus di atas permukaan laut.
Zulkifli merasa khawatir, jika pulau-pulau kecil di Bintan akan lenyap atau hilang akibat penambangan bauksit ke depan. Karena pihak perusahaan tidak memperhatikan kelestarian mangrove dan batasan pengikisan bijih bauksit itu.
“Seperti di Pulau Telang, dulu banyak mangrove dan bukitnya masih tinggi. Sekarang sudah hampir rata dengan permukaan laut tanpa memiliki kawasan mangrove. Makanya ke depan perlu pengawasan yang ketat. Jangan sampai pulau di Bintan lenyap satu per satu,” demikian diingatkan Zul. (ton)

Check Also

Berantas Pekat, Polrestabes Medan Musnahkan Ribuan Botol Miras

Medan, sidaknews.com – Dalam memberantas pekat atau penyakit masyarakat pihak kepolisian Polrestabes Medan memusnahkan kurang …

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *