Kamis , 30 Maret 2017
Home » Berita Foto » Penegak Hukum harus bijaksana dalam menangani suatu perkara

Penegak Hukum harus bijaksana dalam menangani suatu perkara

Oleh: Jendaita Pinem

-Terkait dengan Putusan Perkara Pidana Nomor: 82/PID.B/2010/PN.TPI dan Perkara Perdata Nomor: 04/PDT.G/2010/PN.TPI tidak sesuai dengan Equality Before The Law.

Jendaita Pinem
Jendaita Pinem

Tanjungpinang,Sidaknews.com – Equality Before The law yang bermaksud bahwa persamaan didepan hukum mengikat kepada setiap orang, Konsep ini adalah merupakan pilar utama Pemerintah RI dalam menggagaskan Prinsip Reformasi Penegakan Hukum yang telah mendeklarasikan bahwa Negara RI adalah sebuah Negara Hukum berlandaskan Demokrasi dan Pancasila, Prinsip ini juga memberikan landasan kepada Penegakan Hukum yang sederhana, cepat dan biaya ringan serta tidak bisa dikriminatif, pandang bulu atau pun selektif.

Oleh karena itu didalam Negara Hukum memang setiap orang berhak untuk melaporkan terjadinya dugaan tindak pidana kepada Polisi, Tetapi bukan berarti Undang-Undang memberi hak kepada setiap orang membuat laporan Palsu tanpa dapat membuktikan dasar Laporannya dan tuduhannya.

Sehingga dengan demikian setiap pelapor yang membuat Laporan Palsu tidak bisa mencuci tangan dengan begitu saja bahkan wajib Hukumnya bertanggang jawab terhadap laporan palsu yang dia laporkan bukan melemparkan kesalahan dan tanggung jawab kepada Instansi terkait sebagaimana dimaksud dalam Pasal 263 dan Pasal 266 KUHP, karena terjadinya Proses Penyidikan, Penuntutan dan Peradilan sehingga menimbulkan kerugian bagi terdakwa adalah akibat dari Laporan palsu yang dilaporkan oleh pelapor.

Hal diatas terjadi pada Putusan Perkara Perdata Nomor: 04/PDT.G/2010/PN.TPI, dan Putusan Perkara Pidana Nomor: 82/PID.B/2010/PN.TPI. Terjadi apabila salah satu Petunjuk Putusan yang diputuskan oleh Hakim didasarkan pada Fotocopy SHGB No. 00871 tetapi sampai saat ini baik Suban Hatono, Penyidik maupun Penuntut Umum serta Hakim tidak dapat membuktikan/menunjukkan SHGB No. 00871 secara otentik sesuai Aslinya.

Padahal Fotocopy SHGB No. 00871 tersebut juga didasarkan pada Laporan Polisi No.Pol: LP/B.81/IV/2009, tanggal 21 April 2009 tentang dugaan tindak pidana pencurian dan penyerobotan tanah yang kemudian dikembangkan oleh penyidik menjadi tindak pidana Penambangan Tanpa Izin dengan cara membuat Laporan Polisi No.Pol: LP/34/VII/2009, Reskrim tanggal 18 Juli 2009 tentang Penmbangan tanpa izin (Illegal Mining).

Yang lebih tidak masuk diakal,  apabila Suban Hartono tiba-tiba melaporkan SHGB No. 00871 telah hilang walaupun dalam Persidangan Suban Hartono telah membuat pengakuan dibawah sumpah bahwa SHGB No. 00871 ada dalam simpanannya dan akan dibuktikan/ditunjukkan kemudian dan dalam Bukti Perkara Perdata Nomor: 04/PDT.G/2010/PN.TPI Hakim telah mencatatkan bahwa SKPT ASLI BPN, Sertifikat fotocpy, aslinya di Bank dan tidak hanya sekadar itu Laporan Polisi No.Pol: LP/81/IV/2009, Tanggal 21 April 2009 turut dicabut oleh Suban Hartono dari Polresta Tanjung[pinang.

Pertanyaannya, apakah dengan cara ini Undang-Undang bisa membenarkan Suban Hartono/PT Kemayan Bintan mencuci tangan dengan begitu saja terhadap kerugian yang timbul akibat dari Laporan Polisi yang dia pesan berdasarkan Fotocopy SHGB No. 00871 yang netabenenya Fiktif kemudian melemparkan kesalahan dan tanggung jawabnya kepada instansi terkait???.

Sementara saya Jendaita Pinem bukan seorang Pengurus ataupun Persero dalam Perusahaan CV Tri Karya Abadi melainkan hanya seorang Karyawan dan bekerja baru 48 hari dan belum menerima gaji dari CV Tri Karya Abadi dan saya belum pernah melakukan penambangan sebagaimana yang didakwakan sehingga atas dasar Undang-Undang yang mana satu Hakim menyatakan saya telah terbukti bersalah melakukan Penambangan Tanpa Ijin, sedangkan Perusahaan CV Tri Karya Abadi telah pun memiliki Izin Usaha Pertambangan pada saad saya ditunjuk sebagai Karyawan.

Untuk menghindarkan persangkaan terhadap Hakim memutus Perkara berpihak dan tidak diatur berdasarkan Undang-Undang dalam menjatuhkan hukuman Pidana penjara kepada saya selama 3 Tahun dan 6 Bulan atas kesalahan yang tidak pernah saya lakukan maka wajib Hukumnya pertanggungjawaban diminta kepada Suban Hartono/PT Kemayan Bintan terhadap kerugian terdakwa yang timbul akibat dari Laporan Polisi yang dipesan oleh Suban Hartono tetapi tidak dapat dibuktikan tuduhannya berdasarkan Foto copy SHGB No. 00871 yang notabenenya fiktif.(**)

Check Also

Perseturuan Sengketa Informasi Direktur RSJD Babel Berakhir Mediasi

Pangkalpinang, sidaknews.com -Setelah beberapa kali dalam persidangan ajudikasi sengketa informasi di Komisi Informasi (KI) Bangka …

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *