Kamis , 23 Maret 2017
Home » Berita Foto » Pengamanan Rutan dan Lapas di Kepri Ditingkatkan

Pengamanan Rutan dan Lapas di Kepri Ditingkatkan

Polda- Kanwil Menkumham Kepri Teken MoUNONGSA (HK) – Untuk meningkatkan pengamanan terhadap Rumah Tahanan Negara (Rutan) dan Lembaga Pemasyarakatan (Lapas ) di Provinsi Kepulauan Riau.

Polda Kepri dan Kanwil Menkumham Kepri membuat kesepakatan yang tertuang dalam memorandum of understanding (MoU) yang ditandatangani kedua instansi itu di Mapolda Kepri, Selasa (10/9).

Kapolda Kepri Irjen Pol Endjang Sudrajat dalam sambutannya mengatakan, penanda tanganan kesepakatan bersama ini pada hakikatnya sejalan dengan arah kebijakan Kapolri Jenderal Polisi. Drs. Timur Pradopo tentang revitalisasi tugas pokok Polri dan program kerja Polda Kepri tahun 2013 dalam bidang pembangunan kemitraan antara Polri dengan berbagai pemangku kepentingan.

” Tujuannya adalah agar terjalinnya sinergisitas, khususnya antara Polda Kepri dengan Kanwil Kemenkumham Kepri dan Stakeholders lainnya dalam rangka pengamanan terhadap Rutan dan Lapas di Provinsi Kepulauan Riau,”terangnya.

Dia juga berharap penandatanganan MoU ini tidak hanya bersifat seremonial belaka, akan tetapi harus ada implementasi nyata di lapangan sehingga memiliki makna yang strategis yaitu dapat mengefektifkan manajemen pengamanan Rutan dan Lapas sehingga mampu mengurangi kerawanan-kerawanan yang ada.

Serta mengoptimalkan kembali fungsi lembaga pemasyarakatan sebagai tempat untuk melakukan pembinaan dan latihan bagi para warga binaan, sehingga dapat beradaptasi dan bersosialisasi kembali dengan masyarakat secara berbeda.

Kapolda Kepri ini juga menyebutkan, akhir – akhir ini kondisi Rutan dan Lapas pada umumnya mengalami over capasity atau kelebihan jumlah. Sebagai gambaran dari data yang ada, Lembaga Pemasyarakatan kelas II A Batam memiliki daya tampung sebanyak 411 orang warga binaan, akan tetapi dalam realitasnya dihuni oleh 915  orang warga binaan.

Kelebihan jumlah ini telah berimplikasi kepada tidak efektifnya manajeman pengelolaan Rutan dan Lapas, sehingga memunculkan berbagai permasalahan. Seperti halnya tidak tercukupinya fasilitas yang diperlukan, ketidak sebandingan antara jumlah petugas pembina (Polsus) dengan warga binaan, dan bercampur aduknya tempat tinggal warga binaan yang seharusnya dilakukan pemisahan dan lain – sebagainya.

” Keseluruhan permasalahan tersebut pada gilirannya bermuara kepada tidak optimalnya fungsi lembaga untuk melakukan pembinaan dan latihan kepada warga binaan agar dapat beradaptasi dan bersosialisasi kembali dengan masyarakat secara bebas. Hal ini ditandai dengan indikasi masih terjadinya peredaran Gelap Narkoba yang melibatkan warga binaan dan terjadinya tindak pidana yang dilakukan oleh para residivis, serta pada beberapa lapas terjadi kerusuhan oleh warga binaan,”terangnya.

Untuk dapat mewujudkan tujuan tersebut, maka diperlukan adanya kesepakatan bersama antara Polda Kepri dengan Kanwil Kementrian Hukum dan Ham Provinsi Kepulauan Riau dalam pengamanan Rutan dan Lapas.

Hadir saat penandatangani MoU tersebut, Gubernur Kepri, Danrem 033/WP, dan sejumlah Pejabat Polda Kepri.sumber.HK

Check Also

Peneliti Jaringan Survei Inisiatif, Aryos Nivada

Aryos: Sengketa Hasil Pilkada Kewenangan MK, Bukan Wewenang Mahkamah Internasional

Banda Aceh, sidaknews.com – Menyikapi statemen dari Bale Seumike Aneuk Nanggroe (BESAN) yang mengancam akan …

Tinggalkan Balasan

Alamat surel Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Anda dapat menggunakan tag dan atribut HTML: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>