Sabtu , 27 Mei 2017
Home » Berita Foto » Pengusaha Asal Moro Keluhkan Sistem Birokrasi Pengurusan Perizinan Kapal Nelayan

Pengusaha Asal Moro Keluhkan Sistem Birokrasi Pengurusan Perizinan Kapal Nelayan

123
Tampak Foto : Ilustrasi Kapal Nelayan.

Kacau Balau Perizinan Kapal Nelayan

 Karimun, Sidaknews.com – Selain dimainkan gelombang di laut dan menjadi bulan-bulanan tengkulak di darat, nasib nelayan kian tidak berdaya menghadapi berbelit dan mahalnya pengurusan surat ijin kapal ikan.

Komunitas nelayan Karimun Kepulauan Kepri yang tergabung dalam Himpunan Nelayan Seluruh Indonesia, mengeluhkan sulit dan mahalnya mengurus sertifikasi perahu.

Untuk dapat mengoperasikan kapal ikan, nelayan harus memiliki surat izin atau sertifikasi perahu di bidang Pelayaran yang terdiri dari Surat Ukur Kapal, Pas Tahunan, Sertifikat Kelaikan dan Pengawakan Kapal Penangkap Ikan yang berlaku satu tahun serta harus diperpanjang setiap tahunnya.

Demikian di katakan salah seorang pengusaha asal Moro Kabupaten Karimun Kepulauan Kepri Acin ketika di hubungi via Seluler baru-baru ini mengatakan,Untuk kepengurusan Gross Akte (GT) yaitu pendaftaran kapal yang berlaku selama kapal beroperasi.

123
Ilustrasi Kapal Penangkap Ikan.

Izin ini dikeluarkan oleh Otoritas Pelabuhan atas nama Menteri Perhubungan, dalam hal ini Administrator Pelabuhan (Adpel).

Untuk mendapatkan izin tersebut waktu yang diperlukan sampai final sekitar tiga bulan, dengan persyaratan memiliki surat Kontrak Pembangunan Kapal, Berita Acara serah Terima Kapal dan Surat Keterangan Galangan, serta harus dilakukan pengukuran Kapal.

Hal itu pun belum cukup bagi nelayan yang memiliki kapal untuk bebas menangkap ikan di laut. Setelah mendapatkan Gross Akte pendaftaran Kapal, nelayan harus mengajukan permohonan mendapatkan Surat Izin Usaha Perikanan (SIUP) yang berlaku selama kapal beroperasi, dan Surat Izin Penangkapan Ikan atau Pengangkutan Ikan (SIPI/SIKPI), yang berlaku selama setahun,” terang Acin.

Selain itu ada pula Sertifikat Kelayakan Penanganan dan Penyimpanan Ikan. Surat-surat tersebut diterbitkan oleh Departemen Kelautan dan Perikanan. Untuk kapal ukuran 30 Gross Tons (GT) ke atas diterbitkan Dirjen Perikanan Tangkap.

Kapal berukuran kurang dari 30 GT oleh Dinas Provinsi dan Perikanan Kabupaten/Kota untuk kapal yang berukuran kurang dari 10 GT. Adapun Untuk kapal kurang dari 5 GT tidak perlu izin tetapi harus mendaftar pada Dinas Perikanan setempat.

Kacau balau prosedur perizinan dan mahalnya biaya mengurus surat izin menyebabkan nelayan memilih tidak mengurus izin kapal ikan. Dengan kondisi seperti ini maka nelayan maupun pengusaha kapal ikan menilai birokrasi dalam kepengurusan izin berbelit-belit dan menyusahkan nelayan,” kata Acin.

“Bukanya kami tidak mau mengurus semua perizinan,namun kami hanya di jadikan bola dan di persulit,kalau kami tetap melaut malah kami di tangkap dan di salahkan,ini ka nada kontribusinya kepada daerah,”Kita bayar pajak lho,dan kita tidak mau main gelap,” terangnya.

Tanpa regulasi sektor perizinan, sampai kapanpun seluruh kapal perikanan di Karimun Kepulauan Riau tidak mungkin mendapatkan izin. Sementara proses pengawasan dan penangkapan kapal-kapal ikan di tengah laut oleh aparat penegak hukum semakin ketat. Kebijakan ekonomi pemerintah selama ini tidak pernah berpihak kepada nelayan.

Mereka lagi-lagi harus menjadi korban karena kapalnya tidak berizin, dan untuk mendapatkannya harus menempuh prosedur panjang, memerlukan waktu lama juga biaya yang tidak sedikit. Besarnya biaya perijinan itu bervariasi antara Rp250.000 hingga Rp2,5 juta walaupun biaya resminya tidak lebih dari Rp50.000.

Terancam Embargo

Pada Januari 2010 negara-negara pengimpor produk perikanan akan memberlakukan persyaratan ketat, produk ikan yang diimpor harus berasal dari kapal yang berizin. Artinya kapal harus teregistrasi di negara asal. Ketentuan ini sebetulnya telah di berlakukan sejak 2007.

Contoh saja, setiap tahun negara pengimpor khususnya Uni Eropa mengirim delegasinya ke Indonesia, termasuk ke Jatim, mengadakan penelusuran (traceability) tentang produk perikanan yang diekspor ke negara Uni Eropa.

Jika ditemukan bahwa kapal-kapal ikan di Indonesia tidak berizin dan menangkap ikan walaupun di wilayah perairan negara sendiri, maka dikatagorikan illegal fishing.

Sehingga hasil tangkapan nelayan tidak dapat dijual ke luar negeri atau diekspor. Produk perikanan Indonesia mendapat ancaman sanksi embargo negara pengimpor. Hal ini jelas akan merugikan Karimun dan Kepulauan Kepri pada umumnya sebagai sentra ekspor perikanan nasional.

Bila tidak segera dilakukan pembenahan perijinan kapal ikan, maka hal ini akan menjadi badai yang bisa mengempaskan sektor perikanan tangkap.

“Nelayan, pewaris budaya bahari yang kehidupan sosial ekonominya termarjinalkan itu, lagi-lagi dirugikan,” terang Hanis Jasni selaku ketua Himpunan Nelayan Seluruh Indonesia (HNSI) Karimun Kepulauan Kepri. (Majid)

Check Also

MUI Tegaskan, Larang Warga “Asmara Subuh”

Padangsidimpuan, sidaknews.com – Dalam menjalan ibadah puasa masyarakat di Kota Padangsidimpuan, khususnya kalangan remaja yang …

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *