Home » Berita Foto » Pengusaha Perkebunan Padanglawas Langgar Permentan RI 98 Tahun 2013

Pengusaha Perkebunan Padanglawas Langgar Permentan RI 98 Tahun 2013

Salah satu Perkebunan Sawit di kabupaten Padanglawas
Salah satu Perkebunan Sawit di kabupaten Padanglawas Utara, Paluta (Sumut)

PALUTA,Sidaknews.com – Pengusaha yang bergerak dalam usaha perkebunan di wilayah Kabupaten Padang Lawas Utara (Paluta) diduga banyak yang tidak mematuhi peraturan maupun hukum yang berlaku, padahal peraturan yang mengatur tentang usaha perkebunan yang dirancang sedemikian rupa namun pada kenyataannya banyak yang tidak dipatuhi.

Permentan RI Nomor 98 Tahun 2013 tentang pedoman perizinan usaha perkebunan yang mewajibkan perusahaan perkebunan yang memiliki luas lahan diatas 25 hektar wajib memiliki Izin Usaha Perkebunan Budidaya (IUP-B) akan tetapi setelah ditelusuri kenyataannya masih banyak usaha perkebunan yang tidak mematuhi dan menerapkan peraturan tersebut.

“Untuk apa peraturan itu dibuat jika pada kenyataannya masih banyak usaha perkebunan yang tidak mematuhinya,” kata Ketua DPP LSM Gempar Sumut Aman Sudirman Harahap kepada Wartawan di Gunung Tua, Jum’at (2/5).

Keberadaan perkebunan yang ada di Paluta menurut Aman Harahap sama sekali tidak membawa kesejahteraan bagi masyarakat sekitar sebab dalam pantauannya masih banyak pengusaha perkebunan yang tidak mempunyai izin dan enggan membayar pajaknya.

Wilayah Paluta menjadi incaran para pengusaha perkebunan diduga karna pemerintah setempat tidak tegas dalam penerapan peraturan yang berlaku.

“Pengusaha perkebunan di Paluta memanfaatkan kelemahan Pemerintahnya, oknumnya saja bisa diajak kerjasama kok, lihat saja para pengusaha kebun itu bebas menjarah kawasan hutan Negara Nabundong itu yang sudah habis di jadikan perkebunan oleh oknum yang diduga diberi peluang sama pemerintahnya,” ujarnya.

Sebagaimana bunyi Permentan nomor 98/Permentan/OT.140/2013 tentang pedoman perizinan usaha perkebunan. Pada pasal 8 dikatakan Usaha budidaya tanaman perkebunan dengan luas 25 hektar atau lebih wajib memiliki izin usaha perkebunan budidaya (IUP-B) tapi pada kenyataannya hingga saat ini usaha perkebunan yang memiliki izin dari pemerintah hanya 9 usaha perkebunan.

Aman Harahap melanjutkan, pada pasal 15 bahwa perusahaan perkebunan yang mengajukan IUP-B atau IUP dengan luas 250 hektar lebih, berkewajiban memfasilitasi pembangunan kebun masyarakat sekitar dengan luasan paling kurang 20 persen dari luas areal IUP-B atau IUP.

“Pengusaha kebun mana di Paluta yang sudah menerapkan peraturan itu,” tanya Aman Harahap.

Selain itu, untuk perusahaan industri pengolahan kelapa sawit sambung Aman Harahap terungkap bahwa sesuai pasal 14 berbunyi antara lain mewajibkan melakukan penjualan saham kepada koperasi perkebunan setempat paling rendah 5 persen pada tahun ke-5 dan secara bertahap menjadi paling rendah 30 persen pada tahun ke-15.

Dari kenyataan inilah makanya Aman Harahap menuduh pihak pengusaha perkebunan itu tak ubahnya seperti Vampir yang hanya sekedar meraup keuntungan semata dari masyarakat pribumi, menghisap sari minyak kelapa sawitnya saja tampa memikirkan efek lingkungan yang timbul wilayah sekitar serta tidak peduli dengan kesejahteraan masyarakat setempat.

Kedepannya Aman Harahap berharap agar pihak Pemkab Paluta segera melakukan evaluasi kepada pihak pengusaha perkebunan untuk dapat menerapkan serta mempedomani peraturan yang berlaku, kalau pengusahanya tidak mau bertanggungjawab dan mematuhinya, Pemkab diminta untuk segera mengusirnya dari daerah Paluta.

“Untuk apa kita punya pengusaha yang ternyata hanya membuat susah masyarakat dan tidak pernah mempunyai peran serta dalam membangun daerah kita ini, mending di usir saja,” tutup Aman Harahap.

Sebelumnya perlu diketahui, sesuai lampiran surat dari Kepala Badan Pelayanan Perizinan Terpadu (BP2T) Paluta dengan nomor: 503/48/BPPT/2013 tertanggal 22 November 2013 terungkap bahwa usaha perkebunan yang memiliki izin dari Pemkab Paluta sebanyak 9 usaha yaitu PT Barumun Agro Sentosa seluas 13.819 Ha, PT ANJ Agri 9.213 Ha, PT Tapian Nadenggan 8.000 Ha, PT Sinarlika Portibi Jaya Plantation 2.047, 86 Ha, Drs Gadombang Harahap 3 Ha, Abdul Kohar Harahap 24 Ha, Riduan Syaleh Harahap 4,2 Ha, Drs HM Idris Siregar 6 Ha dan Imran Siregar 20 Ha. (As.h)

Check Also

Sekretaris Daerah Luwu Timur, Bahri Suli saat mewakili Bupati pada perayaan natal tribrata kasih jajaran Polres Luwu Timur yang bertempat di Gedung Wanita Simpurusiang Malili, Selasa (17/01/2017) sore

Sekda: Toleransi Kunci Keutuhan Luwu Timur

Lutim, sidaknews.com – Semangat toleransi menjadi kunci keutuhan Luwu Timur. Pernyataan itu disampaikan Sekretaris Daerah …

Tinggalkan Balasan

Alamat surel Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Anda dapat menggunakan tag dan atribut HTML: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>