Sabtu , 18 November 2017
Home » Berita Foto » Penimbun Hutan Bakau Dinilai Pengusaha “Kebal Hukum”

Penimbun Hutan Bakau Dinilai Pengusaha “Kebal Hukum”

Ilustrasi  Lahan mangrove
Ilustrasi Lahan mangrove.

Tanjungpinang,Sidaknews.com – Aktifitas penimbunan tanah di kawasan hutan mangrove di Jalan MT Haryono, di belakang SPBU Batu 3, Tanjungpinang terus mendapat sorotan dari berbagai kalangan masyarakat di daerah ini. Juru bicara dan Pengawas LSM Kepri Corruption Watch (KCW), Laode Kamaruddin menilai, pengusaha dan pemilik lahan tersebut “kebal hukum”.

Pasalnya, aktifitas penimbunan hutan bakau, terutama di kawasan jalan MT Haryono tersebut bukan baru kali ini terjadi, bahkan sudah sudah sering diberitakan. Namun tidak pernah tersentuh hukum maupun sangsi dari aparatur terkait. Hal itu bisa jadi akibat kedekatan pengusaha itu dengan pejabat tertentu, sehingga sengaja dilakukan pembiaran sampai sekarang.

“Apakah mungkin di suruh bongkar atau siapa yang berani melarang. Paling nanti juga buntut-buntutnya damai dan seterusnya. Pada hal tindakan itu telah nyata melawan hukum, terutama UU No.41 Tahun 1999 tentang kehutanan dan UU No. 32 Tahun 2009 tentang tentang Perlindungan dan Pelestarian Lingkungan Hidup,”kata Laode.

Diterangkan, dalam UU itu juga telah dijelaskan tentang larangan dan sanksi pidana bagi setiap orang yang mengerjakan, mengusahakan, membawa alat-alat berat, menduduki, merambah, menebang dan merusak kawasan hutan, termasuk hutan bakau dengan ancaman hukuman penjara minimal 3 tahun dan maksimal 10 tahun.

“Sederhana saja, terhadap kasus ini ada 2 bentuk dugaan tindak pidana yang telah dilanggar, yakni tentang pengrusakan, pendudukan hutan mangrove secara tidak sah, termasuk yang membuat atau menggunakan surat (otentik) palsu, sesuai pasal 263 dan pasal 264 KUHP,” ucap Laode.

Laode aparat terkait dan pimpinan di daerah ini untuk lebih serius menindaklanjuti dugaan sejumlah bentuk pelanggaran tentang pengrusakan hutan mangrove di kawasan tersebut, tanpa melihat siapapun pihak yang terlibat dibalik kenyataan yang nyata telah merusak lingkungan hidup dan tatanan wilayah tersebut.

“Pengrusakan hutan mangrove itu tidak saja berdampak pada kondisi ekologi atau daya dukung lingkungan, tetapi lebih jauh lagi dengan kondisi sosial masyarakat pada saat ini serta dikemudian hari nantinya,” ungkapnya.

Hal senada disampaikan Ketua Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Investigation Corruption Transparan Independen- Non Goverment (ICTI-Ngo) Kepri, Kuncus. Ia menduga adanya pihak-pihak atau oknum tertentu dari tingkat RT, lurah, camat maupun setingkat pejabat tinggi termasuk oknum anggota DPRD yang mengetahui tentang hak kepemilikan atas hutan tersebut termasuk saksi atas proses jual beli hutan mangrove itu sendiri.

“Penimbunan atau pengrusakan hutan mangrove termasuk yang memberi izin pun bisa dijerat sangsi hukum,” ungkap Kuncus

Kuncus menyebutkan, aparat penegak hukum dan terkait lainnya, bisa saja memeriksa para pengusaha yang nyata telah melakukan perusakan lingkungan hidup tersebut, terutama berkaitan dengan proses perizinan pada peraturan daerah (perda) nomor 2 tahun 2007 dan Rancangan Tata Ruang Wilayah (RTRW) yang tidak mengizinkan ruang untuk dilakukan penimbunan hutan mangrove.

“Tindakan itu dinilai sudah sangat konyol, karena sudah jelas-jelas kawasan tersebut adalah hutan mangrove yang ditimbun begitu luas, namun dimana wibawa pejabat pemerintah di daerah,”ungkapnya.
Menurunya, semua pejabat di daerah ini seakan-akan lepas tangan dengan berbagai lakonan sandiwaranya. Padahal secara tidak langsung, sudah di ketahui oleh dinas dan instansi terkait, seperti Badan Linglungan Hidup (BLH), termasuk anggota Satpol PP dan pejabat lainya

“Bagaimana bisa maju daerah ini, kalau tipe pejabatnya tidak berani mengambil tindakan tegas terhadap pelanggaran aturan tentang penimbunan kawasan hutan bakau tersebut,”ucapya.

Disisi lain, Ketua Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Kota Tanjungpinang, Bobby Jayanto juga menyatakan keprihatiananya melihat tindakan perusakan lingkungan yang dilakukan oleh pengusaha maupun sebagai pemilik lahan hutan bakau yang selama ini terjadi di Tanjungpinang.
“Kita sangat merasa prihatin melihat kondisi ini. Saya selaku Kadin sudah malas untuk berbicara. Karena selama ini banyak pengusaha resmi ingin membuka usahanya di daerah ini, tapu justru kesulitan meperoleh perizinan sebagaimana layaknya.”ucap Bobby, mantan Ketua DPRD Kota Tanjungpinang dan juga seorang pengusaha cukup terkenal di daerah ini serius.

Sebagaimana diberitakan, meski sudah dilarang, namun aktivitas penimbunan tanah di kawasan hutan mangrove di Jalan MT Haryono, di belakang SPBU Batu 3, Tanjungpinang tetap berlangsung. Diduga, kegiatan melanggar aturan tersebut dibekingi oleh oknum anggota DPRD Kota Tanjungpinang berinisial S.

Adanya bekingan tokoh politik di balik aktivitas penimbunan tanah itu, membuat para pekerja di lapangan terkesan berani mengelabui petugas terpadu dari Pemerintah Kota Tanjungpinang. Padahal, di depan akses jalan tersebut telah dipasang plang yang menyebutkan larangan penimbunnan di kawasan hutan mangrove.

Bahkan, tim dari Pemko Tanjungpinang telah berkali-kali menyetop paksa lalu-lalang truk pembawa tanah ke lokasi penimbunan. Walikota Tanjungpinang, Lis Darmansyah pun sudah mengecam dan mempertegas larangan kepada para pekerja untuk tidak lagi menimbun area hutan mangrove. Namun ucapan orang nomor satu di Pemko Tanjungpinang saat ini hanya sebuah hisapan jempol saja.

Selain mengancam kelestarian hutan mangrove dan merusak ekosistem, aktivitas penimbunan itu juga membuat area sepanjang jalan kotor oleh tanah yang tumpah. Masyarakat pengendara sudah mengeluhkan masalah ini karena di saat panas jalanan menjadi penuh debu sedangkan di saat hujan menjadi becek serta licin.

Guntoro, dari Badan Lingkungan Hidup (BLH) Kota Tanjungpinang mengatakan, pihak penimbun pernah melakukan upaya perizinan. Namun, meski izin belum diberikan, aktivitas tersebut telah berjalan.

“Bagaimana kita mau mengeluarkan izin, kalau masih dalam proses pihak penimbun masih tetap melakukan aktivitas. Jadi kami susah mau mengukur berapa luas yang mau ditimbun,” katanya, Rabu (18/6) di Tanjungpinang.

Kata Guntoro, atas intruksi Walikota Tanjungpinang, secara tegas sudah dilakukan perintah agar aktivitas penimbunan tanah tanpa izin itu dihentikan. Akan tetapi, perintah tersebut tak dihiraukan.

“Saya mendapat informasi, bahwa penimbunan ilegal tersebut dibeking oleh oknum anggota dewan kota (Tanjungpinang) berinisal S. Mungkin, tidak tembus melakukan upaya perizianan timbun, pelaku meminta dibeking. Namun, apapun ceritanya, tetap kita paksa mereka untuk berhenti. Ini atas intruksi Walikota (Tanjungpinang),” katanya.(SN)

Check Also

Bupati Sergai Lepas Peserta Jalan Santai dan Senam Sehat Tahun 2017

Sergai, sidaknews.com – Berolahraga merupakan aktivitas untuk melatih tubuh agar badan menjadi sehat, bugar dan kuat …

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *