Kamis , 23 Maret 2017
Home » Berita Foto » Penutupan SMK Swasta, Keputusan Bupati harus ditinjau ulang

Penutupan SMK Swasta, Keputusan Bupati harus ditinjau ulang

kapolres
Salah satu Tawuran sedang diamankan kepolisian.(poto.Istimewa)

Purwakarta,Sidaknews.com – ICMI (Ikatan Cendikiawan Muslim Indonesia) Purwakarta menilai Bupati Purwakarta Dedi Mulyadi salah langkah dalam mengeluarkan sanksi administrasi terhadap Enam SMK swasta di Purwakarta, seharusnya Bupati yang berlatar belakang budayawan melakukan pendekatan budaya dalam menyelesaikan permasalahan Tawuran Pelajar yang marak.

Persoalan Tawuran mestinya tidak ditarik dalam ranah struktural kekuasaan, sebab tawuran menjadi masalah Nasional yang sama dirasakan oleh pemerintahan di Ibu Kota dan kota lain di Indonesia

“Kan Bupati sudah dikenal sebagai Bupati yang berbasis kebudayaan, harusnya penyelesaian masalah mestinya dengan pendekatan secara budaya bukan dari sisi struktural,” Ketua Icmi Purwakarta Asep Gunawan, M. Ag Selasa (25/2)

Sebagai budayawan tentu harusnya melihat setiap persoalan dari berbagai sudut pandang, dengan keputusan Bupati nomor 421.5/Kep-297-Disdikpora/2014 Tentang larangan menerima peserta didik baru bagi sekolah tertentu di Kabupaten Purwakarta, tahun ajaran 2014/2015, disangsikan jika sebagian besar masyarakat akan melihat tawuran merupakan masalah kompleks dan janggal.

“Saya pikir semua akan sepakat, bahwa persoalan ini kompleks bukan hanya sisi satu dimensi karena komplek maka penyelesaian harus komplek, walaupun satu sisi kebijakan akan keluar aturan”ujarnya

Satu hal adalah manajemen komunikasi, harusnya pelajar yang terlibat tawuran harus sering diajak berbicara, dan pelajar yang melakukan tawuran tidak dipandang sebagai objek, atas sebuah kebijakan, didalam pendidikan pun dikenal dengan istilah Andragogik atau pendidikan kepada orang disampaikan secara bijak dan mengedepankan dialog, karena tawuran bukan hanya di Purwakarta saja.

“Pendekatan kultural bisa saja dilakukan, Bupati sebagai seorang budayawan mestinya dilaksanakan dengan baik,” tegasnya

Sementara praktisi pendidikan Islam Purwakarta Yusep Solehudien, M.Ag mengatakan “pendidikan merupakan tanggung jawab bersama, dengan kebijakan akan ditutupnya Enam SMK Swasta yang di tuding salah adalah sekolah.

Keputusan tersebut mesti ditinjau kembali, perlu ada pendekatan spritual dan psikologis, dengan pendekatan keagamaan yang pas dengan kondisi pelajar hari ini akan berdampak positif sementara penutupan sekolah akan berdampak negatif pada usia belajar.

Guru yang berhenti hingga terjadi pengangguran, Dan pendekatan hukum bagi pelajar yang terlibat pidana dengan sanksi penjara, dan harus ada kebijakan yang bagi siapa pun siswa yang terlibat tawuran tidak diterima di sekolah di Kabupaten Purwakarta”ujarnya

Sementara kekhawatiran hilangnya figur seorang Bupati dimata kalangan Pelajar bisa berdampak negatif hal ini dikatakan Endang Imam anggota tim pencari fakta BMPS (Badan Musyawarah Perguruan Swasta ) Jawa Barat.

“Figur Bupati bisa saja hilang bila kebijakan tersebut dilaksanakan, dan permasalahan Tawuran ini merupakan tanggung jawab kita bersama, kebijakan tersebut tak harus dilaksanakan”tegasnya. (Adi Tarigan)

Check Also

Pelanggar lalu lintas membayar denda yang dikenakan kepada kasir Bank BRI Cabang Langsa.

Polres Langsa Gelar Sidang di Tempat Bagi Pelanggar Lalu Lintas

Langsa, sidaknews.com – Satuan Polisi Lalu Lintas Kepolisian resor Langsa bersama Pengadilan Negeri dan Kejaksaan …

Tinggalkan Balasan

Alamat surel Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Anda dapat menggunakan tag dan atribut HTML: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>