Minggu , 28 Mei 2017
Home » Berita Foto » Perda K3 Tak Berjalan, Perbub Harus Dibuat

Perda K3 Tak Berjalan, Perbub Harus Dibuat

Logo Kabupaten Karawang.
Logo Kabupaten Karawang.

KARAWANG,sidaknews.com – Melihat kurang gesit Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Karawang, dalam melakukan penindakan hukum kepada para pelaku pelanggar peraturan daerah (perda). Terutama tentang para pelanggar Perda Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Penyelenggaraan Ketertiban, Kebersihan Dan Keindahan (K3).

Lemahnya para penegak tersebut, dinilai berdasarkan karena belum adanya peraturan bupati (perbub) tentang K3. sehingga uraian jelas tentang aturan, tata cara pelaksanaan pembebanan biaya paksaan penegakan hukum serta pengenaan sanksi administrasi belum diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati. Hal ini dikatakan oleh Yudi Wibiksana Ketua Umum Forum Komunikasi Daerah Aliran Sungai Citarum (Forkadasc+).

“Itu di atur dalam pasal Pasal 56, yang menyatakan Tata cara pelaksanaan pembebanan biaya paksaan penegakan hukum serta pengenaan sanksi administrasi diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati,” terangnya.

Sambungnya, kalau misalnya perbub ini belum dibuat, maka setiap sanksi yang melanggar perda tersebut tidak akan berfungsi dilakukan.

“Setiap pelanggar selain dikenakan sanksi administrasi dapat diancam dengan pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda setinggi-tingginya Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan itu masuk ke dalam kas daerah,” ujarnya.

Sangat disayangkan, kalau selama ini perda ini masih belum memiliki perbub yang mengatur hukumnya. Sedangkan, bagaiman perda K3 ini dapat ditegakan. Menurutnya, padahal perda ini sudah dibuat sejak Tahun 2011.

“Bagaimana para pelanggar akan jera, kalau hukuman tersebut tak dapat di tegakkan,” terangnya.

Dirinya meminta, melihat kondisi Karawang saat ini, sudah seharusnya dilakukan penegakan hukum yang tegas dalam melakukan tindakan untuk para pelanggar.

Kata dia perda tersebut mengatur aturan seperti menebang, memangkas pohon milik Pemerintah Daerah tanpa izin. Membakar sampah, Limbah B3 atau benda-benda lainnya baik secara langsung maupun tidak langsung, yang dapat mencemarkan atau membahayakan lingkungan hidup, kesehatan serta kelangsungan hidup manusia dan mahluk hidup lainnya.

Menyebarkan atau menempelkan selebaran, poster, slogan, pamplet, kain bendera atau kain bergambar, spanduk dan sejenisnya di sepanjang jalan, pada rambu-rambu lalu lintas, tiang penerangan jalan, pohon-pohon ataupun di bangunan-bangunan lain, fasilitas umum dan fasilitas sosial. Merubah, merusak, menggangu, menebang, dan memindahkan sebagian atau seluruhnya pepohonan pelindung jalan dan tanaman lainnya yang merupakan fasilitas umum dengan benda-benda tempelan, membongkar, mewarnai yang memberikan pandangan tidak serasi, tidak rapi dan tidak bersih.

“Itu semua diatur dalam Peraturan Daerah K3 ini, bahkan seperti Mengotori, merusak, mencorat-coret pada bangunan/monumen bersejarah, jalan, jembatan dan bangunan pelengkap jalan, rambu-rambu lalu lintas, pohonpohon ataupun di bangunan lain, fasilitas umum dan fasilitas sosial,” jelasnya.(karla)

Check Also

Basrah Serahkan Bukti Baru, BPH Penuhi Panggilan Polres Kota Padangsidimpuan

Padangsidimpuan, sidaknews.com – Polres Kota Padangsidimpuan kembali menerima tambahan bukti-bukti yang menguatkan pemilik Nomor HP …

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *