Senin , 27 Maret 2017
Home » Berita Foto » Perempuan Sulsel Mendesak Pemerintah Sulsel untuk Mengeluarkan Kebijakan yang Sensitif dan Responsif Gender dalam Merespon Perubahan Iklim

Perempuan Sulsel Mendesak Pemerintah Sulsel untuk Mengeluarkan Kebijakan yang Sensitif dan Responsif Gender dalam Merespon Perubahan Iklim

Keterangan Foto: Kegiatan Perempuan Sulsel Mendesak Pemerintah Sulsel untuk Mengeluarkan Kebijakan yang Sensitif dan Responsif Gender dalam Merespon Perubahan Iklim.
Keterangan Foto: Acara Dialog Publik,Perempuan Sulsel Mendesak Pemerintah Sulsel untuk Mengeluarkan Kebijakan yang Sensitif dan Responsif Gender dalam Merespon Perubahan Iklim. Acara ini diselenggarakan oleh Solidaritas Perempuan di Hotel Continent Makassar, Selasa (20/01/2015).

Makassar,Sidaknews.com – perwakilan Pemimpin Solidaritas Perempuan diseluruh Indonesia dan 100 orang stake holder di Sulawesi Selatan, hadir dan mempertanyakan kepada pemerintah Sulsel terkait dengan program dan kebijakan isu perubahan iklim di Sulawesi selatan, dalam acara Dialog Publik yang diselenggarakan oleh Solidaritas Perempuan di Hotel Continent, Makassar, Sulawesi Selatan.pada Selasa (20/01/2015).

Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan didesak untuk memastikan kebijakan yang sensitif dan responsif gender dalam merespon perubahan iklim. Propinsi Sulawesi Selatan yang ampir setengahnya merupakan kawasan utan sehingga berpotensi besar sebagai wilayah penyumbang emisi dengan resiko deforestasi akibat kerusakan hutan, kebakaran lahan dan alih fungsi kawasan hutan.

Di sisi lain, Provinsi Sulawesi Selatan juga menjadi propinsi yang memiliki kerentanan tinggi atas dampak perubahan iklim, yang salah satunya adalah karena dikelilingi oleh kawasan pesisir dan juga menumpukan ekonominya pada sektor pertanian.

Dialog Fublik4Hal ini menunjukkan juga tingginya kebutuhan masyarakat Sulawesi Selatan terkait adaptasi perubahan iklim. Apalagi dampak perubahan iklim paling besar dirasakan oleh perempuan.

Kehidupan perempuan Nelayan bergantung pada kondisi dan cuaca alam, dimana hasil dan jumlah tangkapan tidak menentu dan penghasilan menurun berdampak pada meningkatnya beban perempuan untuk memenuhi ekonomi keluarga.

Perempuan pesisir melakukan pekerjaan lain mencari kepiting dan ikan, budidaya udang/rumputlaut, jual ikan; mengolah kerang hijau ikan asap/kering.

“Tidak menentunya penghasilan yang dapat diperoleh nelayan, akibat cuaca buruk atau gelombang pasang, membuat perempuanlah yang Dialog Fublik3harus mencari kerjaan lain, seperti jadi tukang batu, buruh cuci, mencari sampah dan lain-lainnya, untuk memastikan bagaimana makanan itu teta pada di atas meja.

Pemerintah bukannya mengatasi persoalan itu justru mengeluarkan kebijakan yang semakin menutup akses nelayan untuk melaut, seperti reklamasi pantai dan penutupan jalan.”Ungkap Syamsuniar, salah satu perempuan yang tinggal di kawasan pesisir kota Makassar.

Perempuan petani kesulitan menentukan musim tanam, karena musim tidak menentu.Kekeringan dan curah hujan yang tidak menentu serta meningkatnya hama wereng menyebabkan terjadinya gagal panen juga berdampak terhadap penghasilan.

Dan lagi-lagi, perempuan yang kemudian meningkat bebannya untuk memastikan tersedianya pangan untuk keluarga.Seperti yang terjadi Di Sabbang paru, ada persemaian yang diulang sampai 3 kali pada tahun 2010 karena banjir, sehingga ada penambahan biaya benih dan pupuk untuk persemaian ulang (Data Puslitbang DistanSulsel, 2011).

Hal ini terjadi karena pengaruh kejadian iklim ekstrim sering kali menstimulasi ledakan beberapa hama dan penyakit utama tanaman padi Dialog Fublik2yang berdampak pada biaya produksi juga semakin meningkat. Namun, hingga kini belum ada kebijakan yang jelas melindungi hak dan kepentingan perempuan terutama dalam menghadapi situasi perubahan iklim, khususnya di Sulawesi Selatan.

Padahal perempuan juga memiliki inisiatif dalam menghadapi perubahan iklim. Perempuan Mangasa, Kabupaten Gowa menyiasati Jika curah hujan tinggi, tanaman jangka pendek (sayur-sayuran) ditutup dengan plastik, untuk menahan kelembaban.

“Perempuan merupakan pihak yang paling terkena dampak dari perubahan iklim, dan karenanya memiliki inisiatif tinggi dalam menghadapi perubahan iklim, namun hingga kini belum menjadi pemangku kepentingan utama dalam merespon perubahan iklim. Itulah yang memunculkan inisiatif Solidaritas Perempuan untuk mengembangkan standar aturan perlindungan perempuan untuk kebijakan dan program iklim.

Hal ini salah satunya adalah untuk memastikan partisipasi penuh perempuan pengambilan keputusan serta perumusan kebijakan perubahan iklim.”Ungkap Wahidah Rustam, Ketua Badan Eksekutif Nasional Solidaritas Perempuan.

“Dalam RPJMD Sulsel 2013 – 2018, memasukkan pengurus utamaan gender menjadi analisis, tetapi kemudian belum ada langkah konkrit yang dilihat dalam merespon situasi perubahan iklim yang terjadi di Sulawesi Selatan, kalaupun ada itu masih sebatas wacana.

Untuk itu, penting bagi Pemerintah Sulawesi Selatan untuk segera mengeluarkan kebijakan yang sensitive dan responsive gender dalam merespon perubahan iklim.”tegas NurAsiah, Ketua Solidaritas Perempuan Anging Mammiri Makassar dalam Dialog Publik Solidaritas Perempuan di Hotel Continent hari ini.(Sumber: Aisyah ketua Solidaritas Perempuan Makassar)

Check Also

Bupati Aceh Tengah, Nasaruddin menyerahkan trophy dan bantuan pembinaan kepada Joki dan kuda pemenang

Kualitas Pacuan Kuda Tradisional Gayo akan Terus Ditingkatkan

Takengon, sidaknews.com – Bupati Aceh Tengah, Nasaruddin mengatakan kualitas pacuan kuda tradisional Gayo akan terus …

Tinggalkan Balasan

Alamat surel Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Anda dapat menggunakan tag dan atribut HTML: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>